Gelombang kejutan global kembali menghantam jagat politik dan sosial pada Senin, 2 Februari 2026, ketika tuntutan untuk transparansi penuh atas arsip Jeffrey Epstein mencapai puncaknya di Amerika Serikat, menyeret nama-nama besar mulai dari mantan bangsawan Inggris hingga pemimpin negara di Asia Tenggara. Skandal yang melingkupi mendiang miliarder terpidana kejahatan seksual ini terus membongkar jaringan gelap yang melibatkan figur-figur paling berpengaruh di dunia, memicu desakan publik dan politik untuk pengungkapan kebenaran tanpa sensor. Di tengah hiruk-pikuk ini, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari spektrum politik berbeda, Thomas Massie dan Ro Khanna, muncul sebagai garda terdepan dalam perjuangan membuka dokumen Epstein. Sementara itu, citra Pangeran Andrew dari Inggris kembali tercoreng dengan rilis foto-foto tak lazim, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara tegas membantah keterlibatannya, menunjukkan betapa luasnya dampak kasus ini.
Membongkar Jaringan Gelap Jeffrey Epstein: Desakan Transparansi Penuh
Skandal Jeffrey Epstein, yang telah mengguncang dunia sejak terungkapnya kejahatan seksual dan perdagangan manusia yang dilakukannya selama bertahun-tahun, terus menjadi sorotan tajam. Epstein, seorang pengusaha keuangan yang memiliki koneksi luas dengan kalangan elit global, meninggal di penjara pada tahun 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan konspirasi perdagangan seks dan eksploitasi anak di bawah umur. Kematiannya, yang dinyatakan sebagai bunuh diri, justru memicu spekulasi liar dan meningkatkan desakan untuk pengungkapan penuh daftar individu-individu berpengaruh yang terlibat dalam jaringannya, baik sebagai kaki tangan, korban, atau sekadar bagian dari lingkaran sosialnya. Nama-nama seperti mantan Presiden AS Bill Clinton dan Donald Trump, miliarder Elon Musk, hingga musisi legendaris Mick Jagger dan Michael Jackson, telah disebut-sebut dalam berbagai laporan terkait arsip Epstein, menambah bobot urgensi di balik tuntutan transparansi.
Pada awal Februari 2026, perjuangan untuk membuka sepenuhnya dokumen terkait Jeffrey Epstein mencapai titik krusial di Amerika Serikat. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS yang memiliki pandangan politik berbeda, Thomas Massie (Partai Republik) dan Ro Khanna (Partai Demokrat), bersatu dalam sebuah desakan yang kuat agar Departemen Kehakiman AS merilis seluruh arsip tanpa sensor. Langkah ini secara terang-terangan menempatkan mereka berseberangan dengan administrasi Presiden Donald Trump, yang dituding menghambat proses pengungkapan penuh. Menurut laporan dari media investigasi terkemuka, Axios, Massie dan Khanna melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah. Mereka menuduh bahwa Departemen Kehakiman gagal memenuhi tenggat waktu 19 Desember yang diamanatkan oleh undang-undang yang disahkan Kongres pada akhir tahun sebelumnya. Alih-alih merilis semua dokumen yang memenuhi syarat secara transparan, Departemen Kehakiman justru memilih untuk mengeluarkan berkas secara bertahap, dengan banyak bagian yang telah disunting atau disamarkan. Praktik ini memicu kemarahan publik dan politisi, yang melihatnya sebagai upaya untuk melindungi individu-individu tertentu atau menyembunyikan informasi sensitif.
Frustrasi atas kurangnya transparansi ini mendorong Massie dan Khanna untuk mempertimbangkan langkah ekstrem: penggunaan kewenangan “inherent contempt” atau kewenangan bawaan Kongres terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas penanganan berkas, termasuk kemungkinan Jaksa Agung Pam Bondi yang saat itu terlibat dalam lingkaran administrasi Presiden Trump. Kewenangan “inherent contempt” merupakan mekanisme konstitusional yang sangat jarang digunakan oleh Kongres, yang memungkinkan badan legislatif untuk menahan dan menghukum individu yang menghalangi proses legislasi atau penyelidikan. Menurut Congressional Research Service, penggunaan kewenangan ini menandakan tingkat keseriusan dan urgensi yang luar biasa dalam upaya Kongres untuk mendapatkan kepatuhan dari cabang eksekutif. Ro Khanna, dalam pernyataannya yang dikutip, menegaskan komitmen mereka: “Massie dan saya berbeda. Kami tidak hanya membuat meme atau pidato. Kami mengambil tindakan untuk melawan sistem yang korup.” Pernyataan ini menggarisbawahi tekad mereka untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengambil tindakan konkret demi menjamin akuntabilitas dan transparansi penuh dalam salah satu skandal paling gelap di era modern.
Terjerat Kembali: Foto-foto Mengejutkan Eks Pangeran Andrew dalam Epstein Files
Skandal Jeffrey Epstein kembali menghantui bekas pangeran Inggris, Andrew Mountbatten-Windsor, yang telah lama berjuang untuk membersihkan namanya dari asosiasi dengan miliarder terpidana kejahatan seksual tersebut. Pangeran Andrew sebelumnya telah dicabut gelar militer dan patronase kerajaannya oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2022, menyusul gugatan perdata yang diajukan oleh Virginia Giuffre, yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual saat ia masih di bawah umur, sebagai bagian dari jaringan Epstein. Meskipun Pangeran Andrew mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan Giuffre tanpa mengakui kesalahan, bayang-bayang skandal ini terus membuntutinya. Pada pekan yang sama, Departemen Kehakiman AS merilis serangkaian foto yang sangat mengganggu dari “Epstein Files”, yang secara eksplisit menampilkan eks Pangeran Andrew dalam situasi yang tidak pantas. Foto-foto ini, yang dengan cepat menyebar dan memicu gelombang kehebohan, kembali menyeret nama bangsawan Inggris tersebut ke dalam pusaran kontroversi.
