JAKARTA – Sebuah langkah strategis yang menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap dialog inklusif dan peran Indonesia di kancah global terungkap saat Presiden Prabowo Subianto menjamu sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terkemuka di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pertemuan krusial ini, yang dijadwalkan pada Selasa, 3 Februari 2026, pukul 14.00 WIB, bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah forum penting untuk membahas partisipasi Indonesia dalam inisiatif global seperti Dewan Perdamaian (Board of Peace) serta isu-isu strategis dalam negeri. Undangan dari pucuk pimpinan negara kepada representasi Ormas Islam ini menandai pengakuan atas peran vital mereka dalam menjaga stabilitas sosial, merumuskan kebijakan publik, dan memproyeksikan pengaruh Indonesia di mata dunia.
Konfirmasi kehadiran para tokoh sentral dari Ormas Islam terbesar di Indonesia memberikan bobot tersendiri pada pertemuan ini. Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, membenarkan agenda tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir bersama Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Kehadiran Gus Yahya, seorang intelektual Muslim yang dihormati dan memiliki pandangan luas tentang isu-isu global, mengindikasikan bahwa agenda yang akan dibahas memiliki dimensi yang mendalam dan strategis. Dari kubu Muhammadiyah, Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, juga mengonfirmasi partisipasi organisasinya. Prof. Syafiq Mughni, seorang akademisi dan tokoh Muhammadiyah yang juga dikenal dengan pemikirannya tentang Islam dan modernitas, akan mendampingi Abdul Mu’ti dalam forum tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, secara spesifik menyebutkan bahwa undangan yang sampai kepadanya berfokus pada pembahasan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Kehadiran perwakilan dari tiga pilar utama Ormas Islam—NU, Muhammadiyah, dan MUI—menegaskan skala dan signifikansi pertemuan ini sebagai platform dialog tingkat tinggi antara pemerintah dan komunitas Muslim yang terorganisir.
Agenda Strategis: Dewan Perdamaian dan Peran Indonesia di Kancah Global
Poin utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace). Inisiatif ini menandakan ambisi Presiden Prabowo untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih proaktif dalam diplomasi global, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik dan promosi perdamaian dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi diplomasi bebas aktif, Indonesia memiliki modalitas unik untuk berperan sebagai jembatan dialog dan mediator. Konteks global saat ini, dengan berbagai konflik yang memanas—termasuk isu perdamaian di Gaza yang secara eksplisit disebut dalam beberapa referensi—menjadikan peran Dewan Perdamaian semakin relevan. Melalui keanggotaan dalam forum semacam ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang tidak hanya menyerukan perdamaian, tetapi juga secara konkret berkontribusi pada solusi-solusi konstruktif. Diskusi dengan Ormas Islam menjadi krusial karena mereka merepresentasikan suara dan aspirasi umat Muslim Indonesia, yang dukungan dan perspektifnya sangat dibutuhkan untuk legitimasi dan efektivitas setiap kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu-isu global, terutama yang menyentuh sensitivitas umat.
Selain isu global, pertemuan ini juga diagendakan untuk membahas berbagai isu dalam negeri yang vital. Keterlibatan Ormas Islam dalam diskusi ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap peran mereka sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Isu-isu domestik yang kemungkinan besar menjadi sorotan meliputi penguatan kerukunan antarumat beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, serta kontribusi Ormas dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Pertemuan ini merupakan kali kedua Presiden Prabowo secara terbuka mengumpulkan pimpinan Ormas Islam dan tokoh-tokoh Muslim, termasuk pimpinan pondok pesantren, yang mengindikasikan bahwa dialog semacam ini akan menjadi rutinitas dan bagian integral dari strategi kepemimpinan Prabowo. Dengan melibatkan sekitar 40 hingga 50 perwakilan Ormas Islam, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan memiliki basis dukungan yang luas dan mencerminkan aspirasi beragam elemen masyarakat.
Memperkuat Sinergi Antara Negara dan Ormas Islam
Sinergi antara negara dan Ormas Islam telah lama menjadi pilar penting dalam lanskap sosial-politik Indonesia. Pertemuan di Istana Negara ini mempertegas kembali komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat hubungan tersebut. Ormas Islam, dengan jaringan akar rumput yang luas dan otoritas moral yang kuat, memainkan peran krusial dalam sosialisasi kebijakan pemerintah, mediasi konflik sosial, dan pembangunan karakter bangsa. Melalui dialog langsung dengan pimpinan tertinggi negara, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, kekhawatiran, dan harapan umat, yang pada gilirannya dapat memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Pengakuan terhadap peran Ormas Islam dalam mendukung inisiatif strategis seperti Dewan Perdamaian juga menunjukkan bahwa pemerintah melihat mereka bukan hanya sebagai audiens, tetapi sebagai aktor kunci dalam diplomasi dan pembangunan nasional. Ini adalah pendekatan yang mencerminkan semangat musyawarah mufakat dan kolaborasi yang merupakan ciri khas demokrasi Pancasila.
Pertemuan ini juga membawa pesan simbolis yang kuat. Dilaksanakan di Istana Negara, pusat kekuasaan eksekutif, menunjukkan betapa pemerintah menempatkan dialog dengan Ormas Islam sebagai prioritas tinggi. Ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah forum di mana aspirasi umat dan agenda negara bertemu untuk mencari titik temu dan sinergi. Dalam konteks awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo, membangun jembatan komunikasi yang kokoh dengan Ormas Islam adalah langkah fundamental untuk memastikan stabilitas politik dan dukungan publik terhadap program-program pemerintah. Dukungan dari organisasi-organisasi ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi legitimasi dan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan, baik di tingkat domestik maupun dalam proyeksi pengaruh Indonesia di panggung internasional.
Dengan demikian, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Ormas Islam pada Selasa, 3 Februari 2026, merupakan momen penting yang menandai babak baru dalam hubungan negara dan masyarakat sipil berbasis agama di Indonesia. Fokus pada Dewan Perdamaian menegaskan ambisi Indonesia untuk menjadi aktor global yang lebih signifikan, sementara pembahasan isu dalam negeri menegaskan komitmen terhadap pembangunan inklusif. Melalui dialog yang berkelanjutan dan kolaborasi strategis, diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya di mata dunia sebagai teladan harmoni dan perdamaian, sekaligus mencapai kemajuan yang berkelanjutan di tingkat domestik.
