JAKARTA – Dalam sebuah langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap mitigasi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengamankan pinjaman luar negeri senilai hampir satu triliun rupiah. Pinjaman ini secara spesifik dialokasikan untuk pengadaan dan pemasangan alat deteksi gempa bumi dan tsunami, sebuah investasi krusial mengingat posisi geografis Indonesia yang rentan terhadap aktivitas seismik dan tektonik. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara langsung menyampaikan kabar penting ini dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari. Keputusan ini lahir dari kesadaran akan keterbatasan anggaran negara untuk mitigasi bencana, namun diiringi tekad kuat untuk tidak menyerah pada kendala finansial demi keselamatan jutaan jiwa dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI menjadi forum penting bagi BNPB untuk memaparkan tantangan dan strategi mereka. Komisi VIII DPR RI sendiri memiliki lingkup tugas yang mencakup bidang agama, sosial, dan penanggulangan bencana, menjadikannya mitra strategis dalam upaya mitigasi. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto secara transparan mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi BNPB adalah keterbatasan anggaran negara (APBN) yang dialokasikan untuk mitigasi bencana. Anggaran yang tersedia, menurut Suharyanto, terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan skala ancaman bencana yang dihadapi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik. Keterbatasan ini seringkali menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan sistem peringatan dini yang sangat dibutuhkan. Pernyataan ini diperkuat oleh berbagai laporan yang menyebutkan bahwa BNPB harus menarik utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan alat pencegahan dalam negeri, karena alokasi APBN untuk mitigasi bencana masih jauh dari ideal.
Menyikapi kondisi anggaran yang terbatas, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB tidak akan larut dalam keluhan, melainkan akan terus berupaya mencari solusi inovatif. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek pencegahan atau mitigasi. Ini adalah pendekatan proaktif yang mengedepankan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, daripada hanya berfokus pada respons pasca-bencana. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan APBN, BNPB secara aktif mengupayakan persetujuan untuk alokasi pinjaman luar negeri (PLN). Upaya ini membuahkan hasil, di mana dalam lima tahun terakhir, beberapa pinjaman luar negeri telah disetujui, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas BNPB dalam fase pra-bencana atau pencegahan. Ini menunjukkan adanya strategi jangka panjang dan berkelanjutan dalam penguatan mitigasi bencana nasional, tidak hanya melalui anggaran domestik tetapi juga melalui kerja sama internasional.
Meningkatkan Kapasitas Mitigasi Melalui Pinjaman Asing
Secara spesifik, Letjen TNI Suharyanto merinci bahwa BNPB telah berhasil mengamankan pinjaman luar negeri dengan nilai fantastis, yaitu sebesar Rp 949.168.712.486. Dana ini secara eksklusif akan digunakan untuk pemasangan alat deteksi gempa bumi dan tsunami. Angka yang presisi ini menunjukkan perencanaan yang matang dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Pinjaman ini difokuskan untuk membangun sistem peringatan dini yang komprehensif, khususnya dalam menghadapi bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami, yang secara historis telah menimbulkan kerugian besar di Indonesia. Implementasi sistem ini tidak hanya terpusat, melainkan akan disebar di berbagai tingkatan. Suharyanto menjelaskan bahwa peralatan ini akan dibangun dan dipasang di masing-masing bidang di tingkat daerah, bahkan hingga ke level daerah pemilihan (dapil) tertentu. Lebih lanjut, sistem ini akan menjangkau 34 provinsi dan 34 kabupaten/kota, serta terintegrasi dengan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) di tingkat daerah. Pendekatan desentralisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini dapat berfungsi secara efektif dan responsif di seluruh wilayah rawan bencana di Indonesia, memperkuat kapasitas mitigasi di tingkat lokal.
