Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa (3/2/2026), menggelar sebuah pertemuan strategis dan mendalam di Istana Negara, Jakarta Pusat. Agenda utama pertemuan ini adalah silaturahmi dan dialog ekstensif dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkemuka, tokoh-tokoh agama Islam yang berpengaruh, serta para pimpinan pondok pesantren dari berbagai penjuru negeri. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini menjadi platform krusial untuk mendiskusikan berbagai isu strategis yang menyangkut pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat, mencakup agenda kebangsaan dan keagamaan yang kompleks, serta merangkum capaian pemerintah dan dinamika nasional serta global yang relevan.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam keterangannya menjelaskan bahwa momen ini merupakan pertemuan rutin ketiga yang telah diagendakan secara berkala, biasanya diselenggarakan setiap tiga hingga empat bulan sekali. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari Presiden Prabowo untuk menjaga komunikasi yang erat dan dialog yang konstruktif dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Forum ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah wadah untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari sisi pembangunan infrastruktur keagamaan maupun penguatan ekonomi umat.
Penguatan Ekonomi Umat dan Pembangunan Kampung Haji: Agenda Strategis
Salah satu pokok bahasan utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah mengenai rencana ambisius pemerintah untuk membangun “kampung haji” di Arab Saudi. Inisiatif ini merupakan hasil dari kedekatan dan keakraban yang terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Melalui hubungan diplomatik yang kuat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk mengakuisisi properti di kota suci Makkah dan Madinah. Kesempatan ini sangat signifikan, mengingat belum ada negara lain yang berhasil memperoleh fasilitas serupa.
Pemerintah Arab Saudi telah secara resmi mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan warga negara asing untuk memiliki properti, baik dalam bentuk tanah maupun bangunan komersial seperti hotel, di wilayah Makkah dan Madinah. Dalam konteks pembangunan kampung haji ini, Indonesia telah berhasil mengamankan lahan yang sangat luas, diperkirakan mencapai 60 hektare. Lokasi lahan ini sangat strategis, berada dalam radius 1 hingga 3 kilometer dari Masjidil Haram, pusat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Rencana pembangunan ini juga mencakup fasilitas infrastruktur yang canggih, seperti terowongan yang akan menghubungkan langsung antara Masjidil Haram dengan perkampungan haji Indonesia, memudahkan akses para jemaah.
Selain fokus pada pembangunan fisik kampung haji, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Inisiatif ini dipandang sebagai instrumen krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi umat Islam di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pengelolaan dana umat ke depan akan diarahkan untuk menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan umat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan dana yang terkumpul, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Ruang Dialog Terbuka dan Antusiasme Para Tokoh Agama
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membuka ruang komunikasi dan diskusi yang sangat lebar bagi para tokoh agama. Dalam pertemuan tersebut, terlihat jelas antusiasme dan keterlibatan aktif dari para pimpinan keagamaan, khususnya para kiai, ulama, dan pimpinan pondok pesantren. Presiden Prabowo tampak sangat menikmati setiap sesi dialog, menunjukkan apresiasi mendalam terhadap pandangan dan masukan yang disampaikan oleh para pemuka agama.
Suasana pertemuan digambarkan sangat terbuka dan dinamis. Para tokoh agama merasa dihargai dan didengarkan, sementara Presiden Prabowo menunjukkan keterbukaan untuk mendiskusikan berbagai isu, mulai dari tantangan global hingga persoalan-persoalan yang dihadapi umat secara spesifik. Kolaborasi antara pemerintah dan elemen keagamaan seperti ini menjadi kunci penting dalam membangun sinergi positif untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Pertemuan ini menegaskan kembali peran sentral para tokoh agama dalam setiap pengambilan kebijakan strategis yang berkaitan dengan masyarakat.
