Menyikapi dinamika pasar global yang bergejolak, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kuota produksi batu bara nasional menjadi 700 juta ton. Namun, langkah strategis ini dipandang belum cukup tanpa dibarengi dengan percepatan transisi menuju energi terbarukan dan implementasi strategi re-industrialisasi hijau yang komprehensif. Ketiadaan langkah-langkah pendukung tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang yang merugikan, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia yang masih signifikan terhadap sektor energi fosil. Kebijakan revisi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) ini, yang menjadi fokus utama, diharapkan tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap pasar, tetapi juga menjadi katalisator perubahan fundamental dalam struktur energi dan ekonomi nasional, menjawab pertanyaan krusial: bagaimana Indonesia dapat menavigasi penurunan produksi batu bara sembari memastikan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan?.
Revisi RKAB: Respons Logis atas Perubahan Lanskap Energi Global
Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, menegaskan bahwa penyesuaian kuota produksi batu bara dalam RKAB merupakan sebuah respons yang sangat realistis dan perlu dilakukan mengingat adanya ketidakseimbangan fundamental antara pasokan dan permintaan di pasar global. Penurunan signifikan permintaan batu bara, terutama dari negara-negara pengimpor utama seperti Tiongkok dan India, telah menciptakan kondisi yang menuntut adaptasi kebijakan dari sisi produsen. Kebijakan revisi RKAB ini, menurut Tata, adalah langkah antisipatif untuk mencegah potensi kelebihan pasokan produksi nasional yang dapat berujung pada gejolak harga dan kerugian ekonomi. Dengan memproyeksikan produksi batu bara ke angka 700 juta ton, pemerintah berupaya menyelaraskan kapasitas produksi dengan tren permintaan global yang cenderung menurun. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lanskap energi internasional, di mana energi terbarukan semakin mendominasi.
Lebih lanjut, Tata Mustasya menekankan bahwa kebijakan revisi RKAB ini tidak boleh berdiri sebagai kebijakan yang terisolasi. “Kebijakan revisi RKAB penting untuk merespons kondisi pasar global. Tapi ini harus diikuti dengan transisi energi dan re-industrialisasi hijau untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Tata, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, 4 Februari 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa revisi kuota produksi batu bara harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dan terintegrasi. Tanpa langkah-langkah pendukung yang memadai, penurunan produksi batu bara berpotensi menimbulkan ancaman ekonomi, terutama bagi daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan ini. Oleh karena itu, penting untuk melihat revisi RKAB bukan hanya sebagai penyesuaian kuantitas, tetapi sebagai momentum untuk transformasi struktural.
Transisi Energi dan Re-industrialisasi Hijau: Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Tata Mustasya memandang bahwa penyesuaian RKAB yang lebih responsif terhadap tren internasional akan sangat membantu Indonesia dalam menghindari risiko kelebihan pasokan dan gejolak harga yang dapat merugikan. Namun, aspek krusial yang ditekankan adalah bahwa kebijakan ini harus secara bersamaan membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan energi bersih. Tujuannya adalah agar Indonesia tetap dapat bersaing dan relevan di pasar energi global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam ekonomi hijau global. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai kajian yang menyatakan bahwa revisi produksi batu bara harus dibarengi dengan transisi energi yang terencana, bukan penurunan mendadak tanpa strategi pengganti.
Lebih jauh, revisi RKAB dipandang sebagai momentum emas untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap batu bara. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia memegang pangsa pasar batu bara global yang signifikan, sekitar 43 persen. Pada tahun 2025, sekitar 68 persen dari total produksi dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara 32 persen untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Tata Mustasya mengingatkan bahwa selama dua dekade terakhir, ketergantungan ekonomi terhadap batu bara terus meningkat, bahkan produksi sempat melampaui 800 juta ton pada tahun 2024, dengan kontribusi terhadap ekspor nasional mencapai 11-12 persen. “Tanpa pengurangan produksi secara bertahap, ini bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian, terutama daerah yang sangat bergantung pada batu bara,” tegasnya. Pernyataan ini menyoroti urgensi untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan mengurangi risiko kerentanan yang ditimbulkan oleh dominasi satu komoditas.
Pentingnya mengaitkan penurunan produksi batu bara dengan agenda re-industrialisasi hijau menjadi fokus utama dalam pandangan SUSTAIN. Transformasi ekonomi Indonesia harus diarahkan secara proaktif pada pengembangan industri yang berbasis teknologi bersih. Sektor-sektor seperti industri panel surya, manufaktur baterai, dan pengembangan kendaraan listrik merupakan contoh industri hijau yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah perlu secara konsisten memperkuat insentif, mendorong riset dan inovasi, serta mengembangkan tenaga kerja terampil yang siap berkontribusi di sektor energi hijau dan manufaktur berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam dekarbonisasi industri padat karya, seperti sektor tekstil dan garmen, juga dinilai krusial. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencegah dampak deindustrialisasi dini akibat transisi energi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di masa depan.
Sinergi Energi Terbarukan dan Industri Hijau untuk Ketahanan Energi Nasional
Selain aspek re-industrialisasi hijau, revisi RKAB juga harus diintegrasikan secara harmonis dengan percepatan pengembangan energi terbarukan di sisi hilir. SUSTAIN secara aktif mendorong pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan potensi energi surya dan angin. Dorongan ini sejalan dengan target ambisius pemerintah untuk mengembangkan kapasitas energi surya nasional hingga 100 gigawatt. Keterkaitan antara penguatan industri manufaktur hijau di dalam negeri dengan percepatan pengembangan energi terbarukan diyakini akan menciptakan sinergi yang kuat. Sinergi ini penting untuk memastikan ketahanan energi nasional di masa depan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang fluktuatif, serta membuka peluang ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan energi Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing di kancah global, sesuai dengan prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan.
