JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini menjadi sorotan tidak hanya karena dampaknya terhadap peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga klaim signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa program ini telah berhasil membuka lebih dari satu juta lapangan kerja baru sepanjang tahun lalu. Klaim ini diperkuat oleh pernyataan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang merinci bagaimana setiap unit operasional program menyerap tenaga kerja, sekaligus membuka potensi penciptaan jutaan pekerjaan tambahan seiring perluasan cakupan penerima manfaat. Lantas, bagaimana detail perhitungan dan mekanisme di balik klaim ambisius ini, serta apa implikasinya bagi perekonomian nasional?
Mekanisme Penciptaan Lapangan Kerja dalam Program MBG
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar inisiatif untuk mengatasi masalah gizi, melainkan juga sebuah motor penggerak ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Dalam berbagai kesempatan, termasuk Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2 Februari 2026 di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo memaparkan data yang menunjukkan keberhasilan MBG dalam menciptakan lapangan kerja. Beliau mengklaim bahwa program ini telah menyumbangkan setidaknya satu juta lapangan kerja baru sepanjang tahun sebelumnya.
Angka satu juta lapangan kerja ini, menurut Presiden Prabowo, bersumber dari operasionalisasi 22.000 dapur umum yang telah didirikan di seluruh penjuru Indonesia sebagai bagian dari program MBG. Setiap dapur ini, yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memiliki peran krusial dalam mempersiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi. Presiden lebih lanjut merinci bahwa di setiap desa yang menjadi lokasi distribusi MBG, setidaknya terdapat 10 hingga 20 orang yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, mulai dari petani, pedagang, hingga tenaga logistik. Ini menunjukkan bahwa dampak penciptaan kerja tidak hanya terbatas pada unit dapur itu sendiri, tetapi juga merambah ke rantai pasok hulu.
Lebih jauh, Presiden Prabowo optimis bahwa potensi penciptaan lapangan kerja dari MBG akan terus bertambah seiring dengan perluasan program. Beliau memproyeksikan bahwa jika program MBG berhasil menjangkau 82 juta penerima manfaat, maka total lapangan kerja yang dapat tercipta bisa mencapai angka 3 hingga 5 juta orang. Angka ini merupakan proyeksi yang sangat signifikan dan menunjukkan visi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan program sosial sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. “Di ujungnya, kalau kita (salurkan MBG) sampai 82 juta orang, akan menciptakan 3 hingga 5 juta lapangan kerja,” tegas Presiden Prabowo, menyoroti bahwa kebijakan pemerintah ini secara konkret menjawab kebutuhan fundamental masyarakat, yaitu ketersediaan pekerjaan.
Konfirmasi dan Rincian dari Badan Gizi Nasional (BGN)
Klaim Presiden Prabowo mengenai penciptaan satu juta lapangan kerja dari program MBG mendapatkan konfirmasi dan penjelasan lebih rinci dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN, memberikan keterangan yang memperkuat perhitungan tersebut. Menurut Nanik, klaim tersebut didasarkan pada jumlah dapur SPPG yang saat ini telah beroperasi secara aktif.
Nanik menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 22.000 dapur SPPG yang sudah beroperasi. Yang lebih penting, setiap dapur ini secara langsung menyerap sekitar 50 orang tenaga kerja untuk menjalankan operasionalnya. “Dapur yang beroperasional itu sekarang 22 ribu lebih. Setiap dapur yang kerja langsung 50 orang,” ujar Nanik saat dihubungi pada Rabu, 4 Februari 2026. Perhitungan sederhana berdasarkan angka ini menunjukkan bahwa 22.000 dapur dikalikan 50 orang per dapur menghasilkan total 1.100.000 orang yang terlibat langsung dalam operasional program MBG. Angka ini sedikit melampaui klaim “satu juta lapangan kerja” yang disampaikan oleh Presiden, namun secara substansial mengkonfirmasi skala penyerapan tenaga kerja yang masif.
Nanik menambahkan bahwa BGN memiliki sistem pendataan yang terstruktur untuk mencatat seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam program MBG. “BGN pasti mendata tenaga kerja dalam program MBG. BGN, kata dia, memiliki sistem alur yang mencatat semua tenaga kerja di SPPG.” Hal ini menunjukkan bahwa klaim tersebut bukan sekadar estimasi kasar, melainkan didukung oleh data riil yang dikelola oleh lembaga terkait. Sistem ini memastikan akurasi dan transparansi dalam pelaporan dampak program, termasuk kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja.
Merujuk pada data tambahan, hingga 1 Februari 2026, program MBG telah menyasar 60,05 persen dari target penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah ini disebut setara dengan populasi negara Afrika Selatan. Dengan cakupan yang luas ini, wajar jika program MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga secara inheren berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan lapangan kerja.
Proyeksi Jangka Panjang dan Implikasi Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berpuas diri dengan pencapaian saat ini, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang ambisius terkait pengembangan program MBG. Proyeksi penciptaan 3 hingga 5 juta lapangan kerja jika program ini menjangkau 82 juta penerima manfaat mengindikasikan bahwa MBG diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pemberdayaan ekonomi nasional di masa depan. Angka ini setara dengan sebagian besar angkatan kerja aktif di banyak negara berkembang, menunjukkan potensi MBG untuk menjadi instrumen yang sangat kuat dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perluasan cakupan MBG hingga 82 juta penerima manfaat akan membutuhkan infrastruktur yang masif, mulai dari pengadaan bahan pangan, logistik, hingga operasional dapur SPPG itu sendiri. Setiap tahapan dalam rantai nilai ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Mulai dari sektor pertanian yang akan mengalami peningkatan permintaan, sektor transportasi dan logistik untuk distribusi, sektor pengolahan makanan, hingga tenaga kerja langsung di dapur SPPG. Selain itu, potensi pengembangan industri pendukung seperti produksi peralatan dapur, kemasan, dan teknologi informasi untuk manajemen program juga akan ikut terdorong.
Implikasi ekonomi dari penciptaan lapangan kerja masif ini sangatlah luas. Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi domestik, yang merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kedua, berkurangnya angka pengangguran akan mengurangi beban sosial dan meningkatkan stabilitas sosial. Ketiga, program ini dapat menjadi stimulus bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok program. Keempat, dengan adanya program yang terstruktur dan terukur seperti MBG, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah, melalui BGN, terus berupaya memastikan bahwa program ini berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal. Sistem alur pendataan tenaga kerja yang dimiliki BGN menjadi kunci untuk memantau dan mengevaluasi dampak program secara berkala. Dengan demikian, klaim satu juta lapangan kerja bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari upaya nyata pemerintah dalam menciptakan solusi ekonomi yang terintegrasi dengan program sosial.
