Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu, 4 Februari 2026, menggelar pertemuan strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan sejumlah tokoh diplomasi senior, termasuk mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. Diskusi mendalam yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini memfokuskan pada isu-isu geopolitik terkini, arah kebijakan luar negeri Indonesia, serta secara spesifik membahas keputusan krusial mengenai partisipasi Indonesia dalam sebuah forum perdamaian internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi sorotan karena melibatkan para diplomat berpengalaman yang pernah mengemban tugas penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia di masa lalu, memberikan perspektif berharga dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya terkait konflik berkepanjangan di Palestina.
Konsolidasi Diplomasi Senior: Diskusi Mendalam Empat Jam soal Palestina dan Dewan Perdamaian
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026, bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah forum strategis yang sarat makna. Selama empat jam penuh, para tokoh diplomasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam percaturan politik internasional ini berdiskusi intensif dengan Presiden. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam sebuah forum perdamaian internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Forum ini secara khusus dirancang untuk mencari solusi damai bagi konflik yang telah lama melanda Palestina.
Kehadiran mantan pejabat tinggi di bidang luar negeri, seperti mantan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, menunjukkan betapa pentingnya isu yang dibahas. Mereka membawa serta pengalaman dan wawasan mendalam yang sangat berharga dalam merumuskan strategi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti konflik Israel-Palestina. Diskusi ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasikan dukungan dan pemahaman dari para pakar diplomasi senior mengenai langkah-langkah strategis yang akan diambil Indonesia di kancah internasional.
Proses Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace: Konsultasi Intensif dan Peran Penyeimbang
Menurut penjelasan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Noer Hassan Wirajuda, pertemuan tersebut secara spesifik membahas mengenai keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Beliau menguraikan bahwa keputusan ini bukanlah langkah impulsif, melainkan hasil dari proses konsultasi yang matang dan terstruktur. Indonesia telah melalui dua rangkaian konsultasi penting sebelum akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam forum perdamaian tersebut.
Konsultasi pertama, kata Hassan, dilaksanakan di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada akhir tahun sebelumnya. Tahap ini menjadi krusial untuk menjajaki pandangan dan mendapatkan masukan dari berbagai negara. Lebih lanjut, ketika keputusan untuk bergabung semakin menguat, Indonesia juga melakukan proses konsultasi yang sangat erat dengan tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bertindak secara kolektif dan mempertimbangkan perspektif negara-negara sahabat dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.
Dalam konteks Board of Peace, Hassan menjelaskan bahwa delapan negara yang terlibat, termasuk Indonesia, akan berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Keberadaan mereka diharapkan dapat memengaruhi dan menyeimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam forum tersebut. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bukan hanya sebagai anggota pasif, melainkan sebagai aktor yang aktif berkontribusi dalam upaya mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina.
Komitmen Tak Tergoyahkan: Solusi Dua Negara dan Prinsip Keadilan bagi Palestina
Menteri Luar Negeri periode 1999-2001, Alwi Shihab, memberikan penegasan penting mengenai prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina. Beliau menyatakan bahwa Indonesia secara tegas tidak akan pernah meninggalkan komitmennya terhadap dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai kerangka penyelesaian konflik yang paling ideal. Istilah two-state solution, menurut Alwi, merupakan “harga mati” bagi Indonesia, yang mencerminkan keseriusan dan keteguhan prinsip dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina.
Lebih lanjut, Alwi Shihab mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai kemungkinan Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace apabila forum tersebut terindikasi menyimpang dari tujuan mulia atau justru tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian yang diusung. “Beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” ujar Alwi, menggarisbawahi bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP adalah manifestasi konkret dari solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Pendekatan Realistis: Board of Peace sebagai Opsi Strategis di Tengah Kompleksitas
Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan pandangan kritis yang sangat berharga mengenai keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace. Menurut Dino, Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan yang sangat realistis dalam menghadapi situasi konflik Palestina yang kompleks. Ia menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di atas meja perundingan pada saat ini, dalam upaya untuk mencapai perdamaian di Palestina.
“Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ucap Dino, menyoroti bahwa meskipun BoP bukanlah solusi sempurna, ia tetap menjadi instrumen yang berpotensi menghentikan kekerasan yang terus berlanjut, terlepas dari pelanggaran yang mungkin terjadi.
Dino, yang juga menjabat sebagai Ketua dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menjelaskan bahwa Board of Peace dapat dianggap sebagai sebuah eksperimen. Forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump ini bukanlah obat ajaib yang dapat secara instan menyelesaikan semua permasalahan. Namun, dalam pandangannya, Prabowo menunjukkan sikap yang sangat realistis selama agenda diskusi. Presiden Prabowo menyadari bahwa keterlibatan dalam Dewan Perdamaian memiliki risiko-risiko tersendiri yang perlu diantisipasi. Risiko terbesar, menurut Dino, adalah terkait dengan posisi Israel, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga merupakan salah satu anggota dalam Board of Peace. Pengakuan terhadap risiko ini menunjukkan kedalaman analisis dan kehati-hatian dalam mengambil langkah strategis.
