JAKARTA – Di tengah lanskap diplomasi internasional yang kian kompleks, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah fondasi strategis yang diperkuat dengan partisipasi aktif dalam inisiatif global, termasuk yang terbaru, Board of Peace (BoP). Keberadaan BoP, alih-alih dipandang sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, justru diinterpretasikan oleh para diplomat senior Indonesia sebagai sebuah langkah taktis yang cerdas dalam strategi diplomasi aktif. Lantas, bagaimana Indonesia memandang peran dan potensi BoP dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza, serta apa saja pertimbangan mendalam di balik keputusan strategis ini?
Board of Peace: Strategi Diplomasi Aktif Indonesia
Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap prinsip solusi dua negara (two-state solution) dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang dihadiri oleh tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, bukanlah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Palestina. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri periode 1999-2001, Alwi Shihab, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Menurut Alwi Shihab, bergabungnya Indonesia dalam BoP justru merupakan bagian integral dari strategi diplomasi aktif dan konsisten yang telah lama dipegang teguh oleh Indonesia. Keikutsertaan ini diharapkan dapat memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan secara komprehensif mendukung kemerdekaan Palestina. Alwi Shihab menekankan bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina adalah “harga mati” dan tidak dapat ditawar. Ia secara tegas menentang pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo, mengenai ketidakmungkinan adanya solusi dua negara. “Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” tegas Alwi Shihab, menunjukkan sikap tegas Indonesia terhadap upaya-upaya yang merongrong solusi damai.
Lebih lanjut, Alwi Shihab mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki strategi cadangan yang jelas. Jika BoP terbukti tidak sejalan dengan visi dan misi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Palestina, Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri. “Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar,” ungkap Alwi Shihab. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersifat kondisional dan strategis, di mana kepentingan nasional serta prinsip kemanusiaan menjadi prioritas utama. Komitmen kuat Presiden Prabowo dalam mendukung proses perdamaian Palestina, melalui langkah-langkah seperti partisipasi dalam BoP, dipandang sebagai langkah awal yang baik dalam upaya bersama mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan penyelesaian yang adil bagi Palestina.
Opsi Paling Realistis: Analisis Mendalam dari Dino Patti Djalal
Dalam perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan pandangan mendalam mengenai Board of Peace setelah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo. Dino Patti Djalal menilai BoP sebagai opsi yang paling realistis yang saat ini tersedia untuk mendorong gencatan senjata dan mencapai perdamaian di Gaza. Ia menangkap bahwa Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan yang sangat pragmatis dan realistis dalam menyikapi konflik yang rumit ini. Menurut Dino, BoP saat ini merupakan satu-satunya solusi konkret yang benar-benar tersedia di tingkat global, atau dalam istilah yang sering digunakan, “the only game in town”.
Pandangan Dino Patti Djalal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa hingga kini, tidak ada opsi lain yang secara nyata terbentang di meja perundingan internasional yang mampu membawa dampak signifikan terhadap penghentian konflik. “Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” ujar Dino Patti Djalal usai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Ia juga menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo memiliki ekspektasi yang realistis terhadap BoP. Presiden menyadari adanya risiko besar yang melekat pada partisipasi dalam forum tersebut, terutama mengingat kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu aktor kunci dalam dewan tersebut. Namun, Presiden Prabowo meyakini bahwa pengaruh tersebut dapat diimbangi.
Kekuatan Indonesia dalam BoP, menurut Dino Patti Djalal, tidak hanya bergantung pada kekuatan bilateralnya sendiri, tetapi juga pada kemampuannya untuk membangun kekompakan dan sinergi dengan negara-negara Islam lainnya yang juga menjadi anggota BoP. Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania, yang memiliki kepentingan serupa dalam penyelesaian konflik Palestina, dapat menjadi mitra strategis yang kuat. “Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya,” imbuh Dino Patti Djalal. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik dan pentingnya membangun koalisi untuk efektivitas diplomasi.
Lebih lanjut, Dino Patti Djalal menyoroti pentingnya sikap kehati-hatian yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam mengikuti perkembangan BoP. Presiden berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil terbukti bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia. “Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” tutup Dino Patti Djalal. Diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut digambarkan sebagai forum yang sangat terbuka, jujur, dan dua arah, di mana tidak ada pembatasan topik pembahasan, termasuk risiko, skenario terburuk, hingga potensi dampak negatif bagi Indonesia. “Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden,” ujar Dino Patti Djalal, menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait BoP.
