Antara dan referensi tambahan yang menyoroti inisiatif BoP oleh Donald Trump serta suasana diskusi yang “totally open” seperti diungkapkan Dino Patti Djalal.
Marty Natalegawa: Menjaga Kepentingan Nasional dan Prinsip Bebas Aktif
Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, seorang diplomat senior yang dikenal dengan pandangannya yang terstruktur dan berprinsip, menekankan urgensi untuk senantiasa memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia menjadi pedoman utama dan tak tergoyahkan dalam setiap pengambilan keputusan politik luar negeri. Prinsip ini, menurut Marty, harus menjadi inti dari setiap langkah diplomatik, termasuk potensi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Marty mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan fundamental dalam keanggotaan Indonesia di BoP. “Tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional lah yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini. Dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan hal itu,” ujar Marty, memberikan penekanan pada kepercayaan terhadap komitmen Presiden. Ia juga menyoroti kondisi dunia yang saat ini diliputi ketidakpastian dan ketidakadilan, namun menegaskan bahwa situasi semacam ini bukanlah hal baru bagi Indonesia. Bangsa ini telah puluhan tahun menghadapi gejolak global serupa dan secara konsisten mampu menjalankan politik luar negeri bebas aktifnya, sebuah doktrin yang memungkinkan Indonesia berperan aktif tanpa terikat pada blok kekuatan manapun. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, Marty memahami bahwa Indonesia memandang BoP sebagai bagian integral dari tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik di Gaza. Ini memberikan legitimasi internasional pada partisipasi Indonesia. Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan sebagai kunci utama agar keanggotaan Indonesia dalam BoP tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar dan kepentingan nasional. “Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan juga Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita,” tambahnya, menunjukkan sikap kehati-hatian dan adaptabilitas.
Alwi Shihab: Dukungan Strategis dengan Catatan Kewaspadaan
Alwi Shihab, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di era Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Menurutnya, BoP memiliki kepentingan strategis yang signifikan untuk memperkuat posisi dan pengaruh Republik Indonesia di forum internasional. “Mendukung lah, masa enggak mendukung,” ujar Alwi, dengan nada optimis namun realistis. Alwi memandang bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP menawarkan keuntungan yang jelas, namun ia juga menyertakan “reservasi” atau sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan secara cermat. “Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi, itu aja kira kira. Jadi apa yang harus diperhatikan. Kita sudah masuk masa kita bilang keluar kan enggak mungkin,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa keputusan untuk bergabung harus diikuti dengan strategi mitigasi risiko dan pemantauan aktif. Ia mengakui bahwa Presiden Prabowo memiliki pandangan dan alasan tersendiri yang kuat dalam memutuskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP, dan alasan tersebut dinilainya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar pemahaman tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini, menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai langkah yang penting dan strategis. Terkait kekhawatiran mengenai tidak dilibatkannya Palestina secara langsung dalam BoP, Alwi justru melihat hal tersebut sebagai alasan yang lebih kuat bagi Indonesia untuk berada di dalam forum tersebut. Dengan menjadi anggota BoP, Indonesia akan memiliki ruang diplomatis yang krusial untuk menyampaikan pandangan, memperjuangkan hak-hak, dan memastikan kepentingan Palestina terwakili, sehingga tidak hanya satu pihak saja yang mendominasi dan diperhatikan dalam proses perdamaian.
Pragmatisme Strategis dan Kewaspadaan Diplomatik
Dino Patti Djalal: Opsi Keluar sebagai Benteng Kepentingan Nasional
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara bidang luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan yang menyoroti aspek kehati-hatian dan kedaulatan dalam kebijakan luar negeri. Dino menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus menekankan bahwa Indonesia tetap memegang teguh opsi untuk keluar dari Board of Peace (BoP) apabila keterlibatan tersebut di kemudian hari terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan kepentingan nasional Indonesia. “Yang saya paling suka, dan ini segaris juga dengan posisi core policy luar negeri Indonesia, adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” kata Dino, menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan perlindungan kepentingan nasional. “Ini berkali-kali beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” tambahnya, menunjukkan apresiasi atas sikap tegas Presiden. Dino menuturkan bahwa Prabowo memandang BoP secara realistis sebagai satu-satunya opsi yang tersedia saat ini di tingkat internasional untuk mencoba menghentikan konflik yang berkepanjangan di Gaza, meskipun ia mengakui bahwa BoP bukanlah solusi yang bersifat menyeluruh dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Ia menilai BoP sebagai sebuah “eksperimen” diplomasi yang harus dijalani dengan kehati-hatian ekstrem, mengingat berbagai faktor eksternal yang sangat dinamis dan dapat memengaruhi efektivitasnya, termasuk dinamika politik Amerika Serikat dan Israel. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan urgensi untuk menjaga kekompakan dan solidaritas dengan negara-negara Islam lainnya sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi tawar dan daya pengaruh Indonesia di dalam BoP. Dino menegaskan bahwa sikap pribadinya adalah mendukung keterlibatan Indonesia dalam BoP, namun dengan pemahaman penuh akan risiko yang ada, selalu memegang opsi keluar sebagai jaminan, dan menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama yang tak bisa ditawar. Ia menilai bahwa jalan menuju solusi dua negara masih sangat panjang dan berliku, memerlukan diplomasi yang gigih, lobi politik yang intensif, serta pendekatan yang pragmatis dan realistis.
Hassan Wirajuda: Transparansi Informasi dan Kekuatan Penyeimbang
