SUMATERA UTARA – Ancaman konsekuensi serius dilayangkan oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai lamban dalam mengirimkan data penerima bantuan pascabencana. Tindakan tegas ini mencakup pengabaian terhadap Pemda yang tidak memenuhi tenggat waktu pengiriman data, yang berpotensi merugikan ribuan warga terdampak bencana. Lebih jauh, Tito menggarisbawahi bahwa Pemda yang tidak kooperatif akan diumumkan secara terbuka kepada publik, sebuah langkah transparansi yang dirancang untuk memberikan tekanan dan memastikan akuntabilitas dalam proses pemulihan pascabencana. Pernyataan keras ini disampaikan Tito saat peresmian hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis (5/2), menyoroti urgensi dan kompleksitas penanganan pascabencana yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Mekanisme Bantuan Perumahan yang Komprehensif
Muhammad Tito Karnavian menjelaskan secara rinci mengenai kerangka bantuan perumahan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, sebuah sistem yang dirancang secara berlapis untuk merespons berbagai tingkat kerusakan rumah warga akibat bencana. Skema bantuan ini tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat keparahan kerusakan yang dialami oleh masing-masing rumah tangga. Bantuan stimulan finansial menjadi garda terdepan, dengan alokasi sebesar Rp 15 juta diperuntukkan bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, untuk rumah yang masuk kategori rusak sedang, pemerintah menyediakan bantuan sebesar Rp 30 juta. Tingkat kerusakan yang paling parah, yakni rumah rusak berat atau bahkan hilang sama sekali akibat bencana, akan mendapatkan penanganan prioritas melalui skema bantuan hunian tetap (huntap).
Proses pembangunan huntap ini, yang merupakan solusi jangka panjang untuk menyediakan tempat tinggal permanen bagi korban bencana, tentu membutuhkan waktu. Selama periode pembangunan tersebut berlangsung, pemerintah tidak tinggal diam. Untuk memastikan para korban tidak terlantar, telah disiapkan fasilitas hunian sementara (huntara). Huntara ini berfungsi sebagai tempat tinggal darurat yang memadai, memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang kehilangan rumah mereka. Keberadaan huntara ini sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan waktu antara hilangnya tempat tinggal akibat bencana dan selesainya pembangunan hunian permanen.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menyoroti adanya pilihan lain bagi korban bencana yang mungkin memiliki preferensi berbeda terkait tempat tinggal sementara. Bagi mereka yang tidak ingin menempati huntara, atau memiliki pilihan untuk menyewa rumah sendiri atau tinggal bersama kerabat, pemerintah telah menyediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Skema DTH ini memberikan dukungan finansial langsung kepada korban untuk menutupi biaya sewa atau kebutuhan akomodasi lainnya. Nominal DTH yang diberikan adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan, dengan mekanisme pencairan sekaligus untuk periode tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp 1,8 juta. Fleksibilitas dalam skema bantuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengakomodir berbagai kebutuhan dan preferensi korban bencana.
Dukungan Ekonomi dan Pemulihan Lahan Pertanian
Selain fokus pada penyediaan hunian, pemerintah juga menyadari dampak multidimensional dari bencana, termasuk kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) turut berperan aktif dalam memberikan bantuan tambahan yang bersifat pemulihan ekonomi. Bantuan ini mencakup beberapa komponen penting. Pertama, bantuan perabot rumah tangga senilai Rp 3 juta, yang ditujukan untuk membantu korban melengkapi kembali kebutuhan dasar di rumah baru mereka, baik itu huntara maupun nantinya huntap. Kedua, stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai kembali aktivitas ekonomi produktif mereka, seperti membuka usaha kecil atau membeli kembali modal usaha yang hilang.
Lebih jauh lagi, untuk menjamin kebutuhan pangan dan gizi para korban selama masa transisi, Kemensos juga menyediakan bantuan lauk-pauk atau yang dikenal sebagai jaminan hidup. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 15.000 per orang per hari, sebuah nominal yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian para pengungsi dan korban bencana. Dukungan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.
Aspek krusial lain yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah pemulihan sektor pertanian, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki skema bantuan khusus yang dirancang untuk memulihkan taraf ekonomi masyarakat yang lahan sawah atau kebunnya terdampak bencana. Salah satu bentuk bantuannya adalah stimulan finansial sebesar Rp 5 juta yang diberikan kepada masyarakat yang sawahnya mengalami kerusakan. Bantuan ini diberikan sembari menunggu program revitalisasi sawah yang lebih komprehensif diluncurkan oleh pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan pemahaman mendalam pemerintah terhadap mata pencaharian utama masyarakat dan upaya konkret untuk memulihkannya secepat mungkin.
Apresiasi dan Progres Pemulihan Pasca-Bencana
Di tengah penegasan mengenai pentingnya kecepatan respons dari pemerintah daerah, Muhammad Tito Karnavian juga tidak lupa untuk menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh Pemda yang telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan daerah yang terdampak bencana. Ia mengakui bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan dalam menanggulangi dampak bencana dan memulihkan kondisi masyarakat serta infrastruktur.
Tito merinci bahwa progres perbaikan di daerah-daerah bencana menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Dari total 52 daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 27 daerah dilaporkan telah kembali ke kondisi normal. Sebanyak 15 daerah lainnya dilaporkan berada dalam tahap mendekati normal, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses pemulihan. Sementara itu, terdapat 10 daerah yang masih memerlukan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi.
Sebagai informasi tambahan, acara peresmian huntara di Tapanuli Selatan yang menjadi lokasi penegasan Tito Karnavian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat lainnya dari berbagai kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama dalam upaya pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
