Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 2026, sebuah strategi komprehensif telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang krusial bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara resmi mengumumkan empat skema distribusi inovatif yang akan diterapkan. Adaptasi ini dirancang khusus untuk mengakomodasi karakteristik beragam penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah di wilayah mayoritas Muslim hingga santri pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, memastikan asupan gizi tetap terpenuhi tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah. Langkah proaktif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menunjukkan fleksibilitas program dalam menghadapi konteks sosial dan budaya yang dinamis.
Adaptasi Strategis: Empat Skema Distribusi MBG Selama Ramadan 2026
Badan Gizi Nasional (BGN) memahami bahwa bulan suci Ramadan membawa perubahan signifikan pada pola makan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti, melainkan disesuaikan melalui empat mekanisme distribusi yang cermat. Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan agar manfaat program tetap dirasakan secara optimal oleh peserta didik, ibu hamil, balita, hingga santri pesantren, tanpa mengganggu ibadah puasa mereka. Keempat skema ini mencerminkan pendekatan yang personalisasi dan responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap kelompok penerima manfaat.
Skema Pertama: Inovasi Menu Tahan Lama untuk Sekolah Mayoritas Muslim. Untuk sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya beragama Islam dan menjalankan ibadah puasa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap mendistribusikan menu MBG. Namun, ada penyesuaian signifikan pada jenis menu yang disajikan. SPPG akan menyiapkan makanan yang dirancang khusus agar tahan lama. Tujuannya adalah agar para pelajar dapat membawa pulang menu tersebut ke rumah masing-masing untuk kemudian dinikmati saat waktu berbuka puasa tiba. “Bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka,” jelas Dadan Hindayana saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Februari 2026. Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang diperlukan setelah seharian berpuasa, mendukung pemulihan energi dan menjaga kesehatan mereka.
Skema Kedua: Pelayanan Normal untuk Sekolah Non-Muslim. Berbeda dengan skema pertama, di daerah atau sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa, SPPG akan tetap mendistribusikan menu MBG seperti biasa. Para murid dapat mengonsumsi makanan bergizi tersebut di sekolah pada jam-jam normal. Skema ini menunjukkan bahwa program MBG dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, memastikan kebutuhan gizi terpenuhi bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa.
Skema Ketiga: Prioritas Gizi untuk Kelompok Rentan. Pelayanan normal juga akan terus berlaku untuk kelompok penerima manfaat yang sangat rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebutuhan gizi bagi kelompok ini sangat krusial dan tidak dapat ditunda atau dikurangi, terlepas dari bulan Ramadan. Asupan nutrisi yang cukup bagi ibu hamil mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu, sementara bagi ibu menyusui sangat penting untuk produksi ASI dan pemulihan pasca-melahirkan. Demikian pula, balita membutuhkan gizi optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Oleh karena itu, distribusi MBG bagi kelompok ini akan berjalan tanpa perubahan signifikan, menegaskan komitmen program terhadap perlindungan gizi bagi yang paling membutuhkan.
Skema Keempat: Penyesuaian Waktu Masak untuk Lingkungan Pesantren. Lingkungan pesantren memiliki karakteristik unik dengan sistem asrama dan kegiatan komunal yang terstruktur. Untuk penerima manfaat di lingkungan pesantren, SPPG akan tetap memberikan MBG, namun dengan penyesuaian pada waktu memasak dan distribusi. Menu MBG akan dimasak sejak siang hari, jauh sebelum waktu berbuka puasa. Hal ini memungkinkan makanan siap saji untuk dinikmati oleh para santri saat waktu berbuka tiba. “Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka,” ujar Dadan. Skema ini menunjukkan adaptasi program terhadap jadwal dan tradisi khas pesantren, memastikan santri tetap mendapatkan makanan bergizi yang sesuai dengan ritme ibadah mereka.
Dampak Ekonomi dan Sosial: MBG sebagai Penggerak Ketenagakerjaan
Di luar fokus utamanya pada pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjelma menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan, menciptakan ribuan lapangan kerja dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh negeri. Data per 29 Januari 2026 menunjukkan skala program yang masif, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 60 juta orang. Untuk mendukung operasional program sebesar ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat adanya 22.091 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, didukung oleh total 924.424 pegawai.
Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program “asta cita” ini telah berhasil menyerap ribuan tenaga kerja langsung. Salah satu contoh nyata adalah staf SPPG yang saat ini tengah diproses untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang jumlahnya mencapai 32.000 orang. Transformasi status kepegawaian ini memberikan jaminan kesejahteraan dan stabilitas kerja bagi para individu yang selama ini berdedikasi dalam program MBG. Selain itu, ekosistem MBG juga melibatkan 21.413 mitra MBG dan 68.551 pengusaha UMKM yang berperan sebagai pemasok bahan baku dan penyedia layanan makanan. Zulhas, sapaan akrab Menteri Zulkifli Hasan, memperkirakan bahwa setiap UMKM pemasok MBG rata-rata mempekerjakan sekitar 20 hingga 30 pekerja. “Saudara tahu dong, satu supplier itu kan UMKM. Berapa itu kerja di situ? Paling enggak 20, 30,” kata dia, menyoroti efek domino penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh MBG jauh melampaui sekadar angka langsung. Zulkifli Hasan menekankan bahwa program ini memberikan efek berganda terhadap ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ia bahkan mengilustrasikan potensi dampak ini dengan perbandingan global. “Bayangkan dampaknya, kalau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengatakan 1 dolar bisa jadi 23 dolar, akan lebih dampaknya ini,” tuturnya, merujuk pada konsep multiplier effect investasi yang mampu menghasilkan nilai ekonomi jauh lebih besar dari modal awalnya. Melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil.
Alfitria Nefi Pratiwi berkontribusi dalam tulisan ini
