Di tengah dinamika kebangsaan yang tak pernah surut, sebuah seruan fundamental untuk persatuan dan kerukunan pemimpin kembali menggema kuat. Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah pidato yang sarat makna di hadapan ribuan Nahdliyyin, menegaskan bahwa harmoni di kalangan elit adalah prasyarat mutlak bagi kemajuan dan perdamaian abadi sebuah negara. Pada Ahad, 8 Februari 2026, di gelaran akbar Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama yang memenuhi Stadion Gajayana, Kota Malang, Presiden Prabowo secara lugas menyampaikan visinya: sebuah bangsa tak akan pernah mencapai puncak kejayaan tanpa pemimpin yang bersatu padu, mengesampingkan perbedaan demi kepentingan rakyat luas. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah refleksi mendalam dari pelajaran sejarah yang mengajarkan bahwa kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa berakar pada soliditas kepemimpinannya.
Pentingnya Kerukunan Pemimpin untuk Kemajuan Bangsa
Pernyataan krusial ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang memiliki bobot historis dan spiritual yang mendalam, yakni Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama. Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah momentum peringatan seabad berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang secara konsisten telah menjadi pilar penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berlangsung di Stadion Gajayana yang megah di Kota Malang, Jawa Timur, kegiatan ini dihadiri oleh ribuan warga Nahdliyyin dan jajaran pengurus besar NU, menciptakan suasana yang khidmat namun penuh semangat kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara eksplisit memuji peran Nahdlatul Ulama, menyatakan, “NU selalu memberi contoh, NU selalu berusaha untuk menjaga persatuan.” Pujian ini menggarisbawahi kontribusi tak terhingga NU dalam memelihara kohesi sosial dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia selama satu abad terakhir.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan sebuah adagium historis yang menjadi inti pesannya: “Dan memang itulah pelajaran sejarah. Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa yang bisa maju, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun.” Pernyataan ini, yang juga telah ia sampaikan dalam berbagai kesempatan lain, seperti di hadapan PBNU dan dalam pidato-pidato sebelumnya, menekankan bahwa kerukunan pemimpin bukanlah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Sejarah peradaban manusia, dari zaman kuno hingga modern, telah berulang kali membuktikan bahwa perpecahan di tingkat elit kekuasaan selalu berujung pada kemunduran, kekacauan, dan bahkan kehancuran suatu bangsa. Sebaliknya, kesatuan visi dan misi para pemimpin, meskipun diwarnai dinamika dan perbedaan, adalah fondasi utama untuk mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pesan ini disiarkan secara luas melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, memastikan jangkauan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dinamika Kompetisi dan Harmoni Nasional
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sangat memahami esensi demokrasi dan dinamika politik yang melekat padanya. Oleh karena itu, ia secara terbuka mengakui bahwa dalam sebuah negara demokratis, rakyat Indonesia memiliki hak untuk berdebat, bersaing, dan bahkan berbeda pendapat. “Boleh kita bertanding, boleh kita bersaing, boleh kita berbeda, boleh kita berdebat,” ujarnya, memberikan ruang bagi ekspresi pluralitas pemikiran dan kepentingan. Namun, ia dengan tegas menambahkan bahwa semua dinamika ini harus memiliki batas dan tujuan akhir: “tapi di ujungnya semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin masyarakat harus rukun, harus menjaga persatuan dan kesatuan.” Ini adalah panggilan untuk kedewasaan politik, di mana kontestasi ide dan perebutan kekuasaan tidak boleh mengorbankan fondasi persatuan bangsa. Persaingan haruslah bersifat konstruktif, mendorong inovasi dan perbaikan, bukan destruktif yang memecah belah.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pelajaran sejarah tidak hanya berbicara tentang kekuatan, tetapi juga tentang kemakmuran dan perdamaian. Ia menegaskan bahwa “tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian,” sebuah kebenaran universal yang telah terbukti di berbagai belahan dunia. Konflik dan ketidakstabilan selalu menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa “perdamaian tidak mungkin diraih apabila para pemimpinnya tidak bersatu.” Ini berarti bahwa upaya menjaga perdamaian, baik di tingkat nasional maupun regional, sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk membangun konsensus, meredam konflik, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, seruan untuk bersatu ini ditujukan kepada seluruh elemen kepemimpinan, baik di sektor politik, ekonomi, maupun intelektual.
Etika Kepemimpinan dan Filosofi Persatuan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menyerukan persatuan, tetapi juga menggarisbawahi etika kepemimpinan yang esensial. Ia mengajak “para pemimpin di setiap eselon, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual,” untuk secara kolektif “berpikir, berpikir, berpikir, berjuang, mengabdi untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya.” Ini adalah panggilan untuk sebuah kepemimpinan yang visioner, proaktif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Para pemimpin diharapkan tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok atau pribadi, melainkan mengabdikan seluruh energi dan pemikiran mereka untuk mencari solusi terbaik bagi tantangan bangsa, serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Prabowo adalah pentingnya menjauhi sifat-sifat negatif yang dapat merusak kerukunan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pemimpin “tidak boleh memiliki rasa dendam, benci, dan dengki.” Emosi-emosi destruktif ini, jika dibiarkan menguasai para pemimpin, akan menciptakan lingkungan politik yang toksik, penuh intrik, dan menghambat kemajuan. Selain itu, ia juga mengingatkan, “Dan tidak boleh pemimpin selalu mencari-cari kesalahan pihak lain.” Kebiasaan mencari-cari kesalahan hanya akan memicu perpecahan, mengalihkan fokus dari masalah substansial, dan menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif. Sebaliknya, pemimpin harus berjiwa besar, lapang dada, dan fokus pada solusi daripada saling menyalahkan.
Untuk menguatkan pesannya, Prabowo Subianto merujuk pada kekayaan filosofi budaya Jawa, yang mengajarkan nilai-nilai luhur dalam berinteraksi sosial dan berpolitik. Ia mengutip pepatah Jawa yang sangat relevan: “Guru-guru kita, kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu ‘mikul dhuwur, mendhem jero’.” Filosofi ini secara harfiah berarti menjunjung tinggi kehormatan orang lain dan mengubur dalam-dalam aib atau kesalahan mereka. Ini adalah cerminan dari kebijaksanaan lokal yang mendorong toleransi, saling menghormati, dan menjaga martabat sesama. Dengan menerapkan prinsip ini, para pemimpin diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk dialog dan kerja sama, bukan permusuhan. Ia kembali menegaskan, “Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam.” Meskipun perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, Prabowo menekankan bahwa setelah perbedaan tersebut, yang terpenting adalah “cari persatuan, cari kesamaan, musyawarah untuk mufakat.” Ini adalah esensi dari demokrasi Pancasila, di mana perbedaan diakui namun konsensus dan kebersamaan selalu menjadi tujuan akhir. “Itu kepribadian bangsa Indonesia,” pungkasnya, menegaskan bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan toleransi adalah identitas fundamental yang harus terus dipegang teguh oleh setiap elemen bangsa.
