Keputusan mendadak pemerintah untuk menonaktifkan status kepesertaan 11 juta warga dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan per 1 Februari 2026 telah memicu guncangan hebat di sektor kesehatan nasional. Kebijakan yang dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan agar subsidi negara lebih tepat sasaran, namun di sisi lain, langkah tersebut langsung berdampak pada akses layanan medis darurat bagi jutaan masyarakat rentan. Krisis ini mencuat ke permukaan saat ratusan pasien gagal ginjal yang rutin menjalani prosedur cuci darah menemukan status kepesertaan mereka tidak lagi aktif tepat saat mereka berada di loket rumah sakit, memaksa pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan solusi darurat guna mencegah risiko kematian massal akibat terhentinya layanan kesehatan esensial di seluruh pelosok Indonesia.
Kekisruhan ini bermula dari langkah masif Kementerian Sosial yang melakukan perombakan besar-besaran terhadap basis data penerima jaminan kesehatan nasional. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan Data Tunggal Status Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran ini dilakukan karena adanya temuan mengkhawatirkan mengenai ketidaktepatan sasaran subsidi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan data dari Dewan Ekonomi Nasional yang menunjukkan bahwa sekitar 45 persen program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, selama ini dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Di sektor PBI BPJS, ketimpangan ini terlihat sangat nyata: terdapat 54 juta penduduk di desil 1 hingga 5 (kelompok paling miskin) yang justru belum menerima bantuan, sementara 15 juta orang di desil 6 hingga 10 yang tergolong lebih mampu secara ekonomi malah tercatat sebagai penerima manfaat gratis dari negara.
Dampak Kemanusiaan dan Respon Darurat Parlemen
Dampak dari kebijakan administratif ini segera dirasakan secara nyata di lapangan. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melaporkan sedikitnya 200 pasien gagal ginjal tertahan di berbagai rumah sakit karena status BPJS mereka tiba-tiba menjadi nonaktif. Situasi ini sangat kritis mengingat pasien gagal ginjal tidak dapat menunda jadwal cuci darah mereka tanpa risiko kematian. Fenomena “jarum sudah menusuk, namun BPJS tidak aktif” menjadi gambaran betapa krusialnya sinkronisasi data ini terhadap nyawa manusia. Menanggapi situasi yang kian memanas, DPR RI segera menggelar rapat kerja dengan pemerintah pada Senin, 9 Februari 2026. Hasilnya, dicapai kesepakatan bahwa 11 juta peserta yang dinonaktifkan tersebut akan tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis selama masa transisi tiga bulan ke depan. Pemerintah berkomitmen menanggung penuh biaya pengobatan mereka selama periode ini, meskipun status kepesertaan mereka secara sistem belum dipulihkan sepenuhnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa masa tiga bulan ini merupakan “masa adaptasi” yang sangat penting. Selama periode ini, pemerintah memiliki waktu untuk melakukan validasi ulang secara faktual di lapangan, sementara masyarakat yang terdampak diberikan ruang untuk menyesuaikan diri atau mengurus kembali status kepesertaan mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak dasarnya atas layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi data. Pemerintah menyadari bahwa pembersihan data adalah keharusan untuk efisiensi anggaran, namun keselamatan pasien tetap menjadi prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan.
Mekanisme Reaktivasi dan Peran Pemerintah Daerah
Bagi masyarakat yang merasa masih berhak mendapatkan bantuan namun statusnya dinonaktifkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyediakan dua jalur reaktivasi, yakni jalur formal dan non-formal. Secara formal, masyarakat dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui fitur “Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos. Sementara itu, jalur non-formal dapat ditempuh melalui koordinasi dengan dinas sosial setempat, perangkat desa, kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Prosedur ini melibatkan verifikasi ulang oleh pejabat daerah untuk memastikan apakah pengusul benar-benar masuk dalam kriteria desil 1-5 berdasarkan DTSEN. Jika memenuhi syarat, data akan dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diaktifkan kembali. Namun, jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa warga tersebut sudah mampu secara ekonomi, mereka diwajibkan beralih menjadi peserta BPJS Mandiri setelah masa tenggang tiga bulan berakhir.
Selain reaktivasi mandiri, Gus Ipul juga menekankan pentingnya kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menopang beban anggaran jaminan kesehatan. Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 48,7 triliun per tahun untuk PBI BPJS. Mengingat keterbatasan fiskal pusat, daerah diharapkan dapat mengalokasikan sebagian APBD mereka untuk meng-cover warga yang dinonaktifkan namun masih membutuhkan bantuan di wilayah masing-masing. Untuk mempercepat proses ini, Kementerian Sosial berencana menambah titik lokasi reaktivasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor dinas sosial kabupaten/kota hanya untuk mengurus status kepesertaan mereka.
Prioritas bagi Penderita Penyakit Kronis dan Katastropik
Sebagai langkah perlindungan khusus, pemerintah memberikan pengecualian berupa reaktivasi otomatis bagi peserta yang menderita penyakit kronis. Menteri Sosial menyatakan telah menyediakan kuota khusus sebanyak 106.000 jiwa untuk kategori ini. Peserta dengan kondisi kesehatan serius yang mengancam jiwa, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, dapat melakukan reaktivasi langsung di rumah sakit melalui petugas BPJS Kesehatan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang di dinas sosial. Hal ini dilakukan agar kesinambungan layanan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang tetap terjaga tanpa interupsi sedikit pun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan mendorong angka yang lebih spesifik dengan meminta aktivasi kembali bagi 120.000 masyarakat penderita penyakit katastropik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kelompok ini terdiri dari pasien dengan rincian medis yang sangat mendetail sebagai berikut:
- Gagal Ginjal: 12.262 pasien yang membutuhkan dialisis rutin.
- Kanker: 16.804 pasien dalam proses kemoterapi atau pengobatan aktif.
- Penyakit Jantung: 63.119 pasien dengan risiko serangan akut.
- Stroke: 26.224 pasien dalam masa pemulihan dan kontrol ketat.
- Sirosis Hati: 1.276 pasien.
- Thalasemia: 673 pasien.
- Hemofilia: 114 pasien.
Menteri Kesehatan memperingatkan bahwa penghentian layanan bagi 120.000 pasien ini dapat berujung pada fatalitas atau kematian dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama dalam menavigasi krisis data ini. Dengan anggaran triliunan rupiah yang dipertaruhkan, pemerintah kini berada di bawah tekanan besar untuk menyeimbangkan antara keadilan sosial melalui akurasi data kemiskinan dan kewajiban konstitusional untuk melindungi nyawa setiap warga negaranya melalui layanan kesehatan yang inklusif.
