Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan serangkaian arahan strategis kepada jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung secara tertutup ini menjadi momentum krusial bagi Panglima Tertinggi untuk mengevaluasi kinerja pertahanan dan keamanan nasional sekaligus menetapkan peta jalan strategis dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan bahwa TNI dan Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan yang paling utama adalah menjadi “Tentara Rakyat” serta “Polisi Rakyat” yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kehadiran jajaran menteri koordinator dan menteri kabinet dalam agenda rutin tahunan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektoral demi menjaga stabilitas nasional dan menyukseskan program-program prioritas negara.
Suasana khidmat menyelimuti halaman belakang antara Istana Merdeka dan Istana Negara, di mana sebuah tenda besar didirikan khusus untuk menampung ratusan perwira tinggi dari kedua institusi tersebut. Presiden Prabowo Subianto hadir dengan didampingi oleh jajaran pejabat teras pemerintahan, yang mencerminkan integrasi kebijakan keamanan dan politik dalam kabinetnya. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djauhari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan turut mendampingi Presiden dalam memberikan pengarahan tersebut. Kehadiran para pimpinan tertinggi angkatan, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga para Kepala Staf Angkatan (KSAD, KSAL, dan KSAU), menunjukkan soliditas komando di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Sebagai bagian dari tradisi dan penguatan nilai spiritual dalam kepemimpinan, Rapim TNI-Polri kali ini juga diwarnai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Adi Hidayat. Kehadiran tokoh agama dalam forum strategis ini memberikan pesan mendalam mengenai pentingnya integritas moral dan landasan etika bagi setiap prajurit dan personel kepolisian dalam menjalankan tugas negara. Presiden Prabowo menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh TNI dan Polri tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik dan taktis semata, tetapi juga pada pengabdian yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun karakter bangsa yang kuat melalui institusi pertahanan dan keamanan yang menjadi pilar utama kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Transformasi Institusi Menuju Tentara dan Polisi Rakyat yang Dicintai Masyarakat
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan mendalam mengenai substansi arahan Presiden dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada proses perbaikan diri yang berkelanjutan di internal TNI dan Polri. Presiden meminta seluruh jajaran untuk terus merapatkan barisan, membuang ego sektoral, dan memperkuat persatuan demi satu tujuan besar: kepentingan bangsa dan negara. Sebagai Panglima Tertinggi, Prabowo menegaskan bahwa profesionalisme bukan hanya soal kemahiran menggunakan senjata atau teknologi mutakhir, melainkan soal bagaimana institusi tersebut mampu menyatu dengan denyut nadi kehidupan rakyat. Pesan utama yang ditekankan adalah transformasi menjadi institusi yang kuat dan profesional namun tetap memiliki sisi humanis yang mendalam sebagai pelindung rakyat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh prajurit TNI dan personel Polri. Apresiasi ini diberikan atas dedikasi dan peran aktif mereka selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya, di mana stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik meskipun dinamika politik dan ekonomi global terus bergejolak. Presiden menilai bahwa TNI dan Polri telah berhasil menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah mengeksekusi berbagai program strategis. Orientasi kerja yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan menjadi poin penting yang terus diingatkan oleh Presiden agar kepercayaan publik terhadap institusi keamanan tetap berada pada level tertinggi.
Lebih lanjut, stabilitas nasional dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar soliditas antara TNI dan Polri tidak boleh goyah oleh provokasi atau kepentingan jangka pendek. Pembenahan internal yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi alutsista yang tepat guna, serta perbaikan sistem manajemen organisasi menjadi fokus utama yang harus segera diimplementasikan. Presiden meyakini bahwa dengan institusi yang solid dan bersatu, Indonesia akan memiliki daya tawar yang lebih kuat di kancah internasional serta mampu menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara di dalam negeri.
Terkait dengan sistem pembinaan karier dan motivasi personel, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara eksplisit meminta para pimpinan TNI dan Polri untuk tidak ragu dalam memberikan penghargaan atau reward kepada anggota yang menunjukkan dedikasi luar biasa. Presiden ingin agar setiap darmabakti, keberanian, dan pengabdian yang melebihi panggilan tugas mendapatkan pengakuan yang layak dari negara. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi seluruh anggota untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sebaliknya, evaluasi kinerja juga harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa profesionalisme tetap terjaga dan tidak ada penyimpangan yang merugikan nama baik institusi maupun kepentingan masyarakat luas.
Evaluasi yang disampaikan oleh Presiden juga mencakup efektivitas keterlibatan TNI dan Polri dalam tugas-tugas kemasyarakatan non-militer. Prasetyo Hadi menyoroti bagaimana peran aktif kedua institusi ini dalam penanganan bencana alam dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, keterlibatan prajurit dalam membangun jembatan-jembatan desa yang sebelumnya terisolasi atau membantu membuka akses jalan di wilayah perbatasan. Presiden menilai kerja keras ini sangat membantu meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan, sehingga TNI dan Polri benar-benar hadir sebagai solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh rakyat di lapangan.
Sinergi Strategis: Mengawal Program Prioritas Nasional dan Penegakan Hukum
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan rincian tambahan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah mengenai delapan poin arahan Presiden. Salah satu poin yang paling ditekankan adalah kecepatan dan ketanggapan dalam penanganan bencana. Presiden memberikan apresiasi besar atas respons cepat TNI-Polri dalam setiap peristiwa bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kesulitan rakyat. Presiden meminta agar kemampuan mitigasi dan respons cepat ini terus ditingkatkan melalui latihan-latihan terpadu dan penyediaan logistik yang memadai, sehingga kapan pun dan di mana pun bencana terjadi, TNI-Polri selalu siap menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan.
Selain urusan keamanan konvensional, Presiden Prabowo juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk mengawal secara ketat sejumlah program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa, pengembangan Sekolah Rakyat, serta pencapaian kedaulatan pangan dan energi. Keterlibatan TNI-Polri dalam program-program ini mencakup aspek pengamanan distribusi, dukungan logistik di wilayah sulit, hingga pendampingan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Dengan dukungan penuh dari aparat keamanan, Presiden optimis bahwa target kedaulatan pangan dan energi nasional dapat tercapai lebih cepat, sekaligus memastikan bahwa bantuan pemerintah sampai ke tangan yang tepat tanpa ada kebocoran.
Di bidang penegakan hukum, Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Polri maupun penegakan disiplin di internal TNI harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, baik berdasarkan jabatan, status sosial, maupun afiliasi politik. Penegasan ini bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Presiden menginginkan agar hukum benar-benar menjadi panglima di negeri ini, di mana setiap warga negara merasa terlindungi dan mendapatkan hak-haknya secara setara di mata hukum.
Sebagai penutup dari rangkaian arahannya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan masa depan akan semakin kompleks, mulai dari ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu, kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan ketangguhan fisik dan integritas moral. Presiden berharap Rapim TNI-Polri tahun 2026 ini menjadi titik balik bagi penguatan sinergi kedua institusi tersebut dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan semangat persatuan dan dedikasi yang tinggi, TNI dan Polri diharapkan mampu terus membuktikan diri sebagai pilar penyangga bangsa yang tidak tergoyahkan, yang selalu siap berkorban demi kejayaan Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
