Sebuah survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, 8 Februari 2026, menguak pandangan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, dan penerimaan terhadap program unggulan pemerintah. Data yang dikumpulkan antara 15 hingga 21 Januari 2026 ini melibatkan 1.220 responden yang memenuhi kriteria pemilih atau berusia minimal 17 tahun dari seluruh penjuru negeri, menggunakan metode penarikan sampel multistage random dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, dan wawancara tatap muka. Hasilnya menunjukkan angka kepuasan yang signifikan terhadap presiden, namun juga menyoroti dinamika kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan militer, serta efektivitas program makan bergizi gratis.
Evaluasi Kinerja Presiden Prabowo Subianto: Angka Kepuasan yang Mengesankan
Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada angka impresif 79,9%. Angka ini terbagi menjadi 13% responden yang menyatakan “sangat puas” dan 66,9% yang merasa “cukup puas”. Sementara itu, hanya 19,3% yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan presiden di tahun pertamanya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring pada Ahad, 8 Februari 2026, membandingkan angka ini dengan periode awal pemerintahan presiden sebelumnya. Ia menyatakan bahwa approval rating Prabowo Subianto melampaui capaian awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-pilpres 2004 maupun Joko Widodo pasca-pilpres pertama 2014. Hal ini menunjukkan penerimaan publik yang kuat terhadap kepemimpinan yang baru. Burhanuddin menambahkan bahwa tingginya kepuasan ini tidak hanya dipengaruhi oleh basis pendukung elektoral Prabowo, tetapi juga oleh dukungan yang signifikan dari mantan Presiden Joko Widodo. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kepuasan publik meliputi kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, bantuan yang kerap disalurkan kepada masyarakat, citra presiden yang tegas, berwibawa, dan berani, serta program makan bergizi gratis yang mulai berjalan, ditambah dengan peningkatan aspek keamanan.
Di sisi lain, survei ini juga mengidentifikasi alasan di balik ketidakpuasan sebagian kecil responden. Isu-isu seperti penyaluran bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, memburuknya kondisi ekonomi, kesulitan masyarakat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, dan tingginya harga kebutuhan pokok menjadi sorotan utama. Khusus mengenai harga kebutuhan pokok, survei mencatat bahwa 45,3% responden menganggap harga-harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara kinerja yang dinilai positif oleh mayoritas dan kekhawatiran ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Dinamika Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara: DPR di Titik Terendah
Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga memetakan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) muncul sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah, berada di bawah 60%. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR hanya mencapai 56%, dengan rincian 3% “sangat percaya” dan 53% “cukup percaya”. Angka ini menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memuncaki daftar lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi, yaitu 93%. Angka ini terdiri dari 15% responden yang “sangat percaya” dan 78% yang “cukup percaya”. Presiden menempati posisi kedua dengan skor kepercayaan publik sebesar 91%, yang mencakup 15% “sangat percaya” dan 76% “cukup percaya”. Lembaga-lembaga lain yang juga mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi antara lain Kejaksaan Agung (80%), Mahkamah Konstitusi (75%), Pengadilan (74%), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (72%). Kepolisian RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatat tingkat kepercayaan 65%, sementara partai politik berada di angka 61%. Data ini mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan penegakan hukum, pertahanan, dan pelayanan publik cenderung mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi dari masyarakat dibandingkan lembaga legislatif.
TNI: Kepercayaan Tinggi, Namun Ada Penurunan Signifikan
Meskipun TNI menduduki peringkat teratas dalam hal kepercayaan publik, survei Indikator Politik Indonesia menemukan adanya penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI yang kini berada di angka 93% (15% sangat percaya, 78% cukup percaya) sebelumnya dilaporkan berada di atas 95%. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perluasan peran militer dalam urusan-urusan non-pertahanan. Ia mencontohkan indikasi keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Menurut Burhanuddin, keterlibatan TNI di luar ranah pertahanan berisiko terhadap citra institusi tersebut. Semakin TNI terlibat dalam urusan sipil, semakin besar kemungkinan terjadinya interaksi dengan masyarakat yang dapat memicu gesekan dan potensi konflik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Respons Positif dengan Catatan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga mendapat perhatian dalam survei ini. Sebanyak 72,8% publik menyatakan puas dengan pelaksanaan program MBG, dengan rincian 12,2% “sangat puas” dan 60,6% “cukup puas”. Responden yang merasa kurang puas berjumlah 19,9%, dan 4,5% menyatakan tidak puas sama sekali. Menariknya, mayoritas responden yang puas dengan MBG berasal dari Generasi Z, dengan angka kepuasan mencapai 80,7%.
Namun, survei juga mengungkap adanya perbedaan persepsi berdasarkan lokasi geografis. Responden yang tinggal di perkotaan cenderung menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi terhadap MBG dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Jakarta menjadi kota dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52%. Indikator Politik Indonesia juga menggali potensi korupsi dalam program MBG. Hasilnya menunjukkan bahwa 2,9% responden “sangat percaya” MBG dikorupsi, dan 30,9% “percaya”. Di sisi lain, 45,6% responden “kurang percaya”, dan 16,1% “tidak percaya sama sekali”. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas publik puas, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana program masih ada di sebagian masyarakat.
