Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi mengumumkan penetapan 11 orang sebagai tersangka dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang menggemparkan, terkait dengan praktik ekspor ilegal crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai palm oil mill effluent (POME) selama periode 2022 hingga 2024. Pengumuman ini, yang disampaikan pada Selasa malam, 10 Februari 2026, oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menandai puncak dari investigasi mendalam yang telah mengumpulkan bukti-bukti kuat. Kasus ini tidak hanya melibatkan oknum dari sektor swasta, tetapi juga sejumlah penyelenggara negara, termasuk pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Perindustrian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan regulasi. Penyelewengan ini diduga telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, memicu perhatian publik dan desakan untuk penegakan hukum yang tegas.
Modus Operandi Canggih: Penyamaran Limbah Menjadi Komoditas Ekspor
Jantung dari kasus ini terletak pada modus operandi yang sangat licik, di mana limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit, yang dikenal sebagai POME, secara sengaja diklaim dan diperlakukan sebagai produk ekspor yang sah, yaitu CPO. Padahal, POME adalah produk sampingan yang memiliki karakteristik dan regulasi berbeda, serta nilai ekonomis yang jauh lebih rendah dibandingkan CPO murni. Penyamaran ini diduga kuat dilakukan untuk menghindari berbagai persyaratan ekspor yang ketat, termasuk pajak, bea masuk, dan kuota ekspor yang diberlakukan pemerintah. Dengan mengelabui sistem, para pelaku diduga berhasil mengekspor CPO dalam jumlah besar secara ilegal, menghasilkan keuntungan pribadi yang masif sambil merusak integritas perdagangan komoditas nasional dan berpotensi mencemari lingkungan dengan pembuangan POME yang tidak sesuai standar.
Penetapan 11 tersangka ini merupakan hasil dari kerja keras tim penyidik Jampidsus yang telah bekerja ekstraktif dalam mengumpulkan berbagai bentuk alat bukti. Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum. Kejaksaan Agung tidak main-main dalam menangani kasus ini, mengingat skala dugaan kerugian negara yang ditaksir bisa mencapai angka triliunan rupiah, sebuah jumlah yang sangat fantastis dan mengkhawatirkan bagi perekonomian negara. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak reputasi Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia.
Tersangka: Jaringan Penyelenggara Negara dan Swasta
Dari total 11 tersangka yang ditetapkan, komposisinya terbagi menjadi dua kelompok utama: tiga orang penyelenggara negara dan delapan orang dari pihak swasta. Keberadaan penyelenggara negara dalam daftar tersangka menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum yang memiliki kewenangan dan akses untuk memfasilitasi atau menutup-nutupi praktik ilegal ini. Tiga penyelenggara negara yang dimaksud adalah:
- Fadjar Donny Thahjadi: Mantan Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Posisi ini sangat krusial dalam mengatur dan mengawasi proses kepabeanan, termasuk ekspor dan impor.
- Lila Harsyah Bakhtiar: Kepala Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan sekaligus Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian. Peranannya di kementerian terkait industri perkebunan memberikan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dalam regulasi industri.
- Muhammad Zulfikar: Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. Pejabat di tingkat kantor pelayanan Bea Cukai ini diduga berperan dalam memfasilitasi di lapangan.
Sementara itu, delapan tersangka dari pihak swasta mencakup para petinggi dari berbagai perusahaan yang diduga terlibat langsung dalam skema ekspor ilegal ini. Identitas mereka mencakup:
- ES: Direktur dari PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
- ERW: Direktur dari PT BMM.
- FLX: Direktur Utama dan Head of Commerce dari PT AP.
- RND: Direktur dari PT TAJ.
- TNY: Direktur dari PT TEO dan pemegang saham PT Green Product International.
- VNR: Direktur dari PT Surya Inti Primakarya.
- RBN: Direktur dari PT CKK.
- YSR: Direktur Utama dari PT MAS dan Komisaris dari PT SBP.
Keberagaman jabatan dan perusahaan yang terlibat mengindikasikan adanya jaringan yang terorganisir dengan baik, melibatkan berbagai tingkatan dalam rantai pasok dan birokrasi.
Jerat Hukum dan Ancaman Sanksi
Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal-pasal pidana yang sangat berat, menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menerapkan:
- Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini umumnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- Sebagai dakwaan subsidiair, penyidik juga menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiair ini memberikan ruang bagi jaksa untuk membuktikan kesalahan tersangka berdasarkan pasal lain jika dakwaan utama tidak sepenuhnya terbukti, namun tetap merujuk pada perbuatan korupsi.
Ancaman hukuman berdasarkan undang-undang ini sangat berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang sangat besar. Penetapan tersangka ini juga diikuti dengan tindakan penahanan, di mana penyidik menahan 11 tersangka tersebut selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, guna mencegah upaya menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.
Penggeledahan dan Penyitaan: Memburu Jejak Kejahatan
Sebelum penetapan tersangka, Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian penggeledahan intensif di berbagai lokasi strategis yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal ini. Salah satu lokasi yang digeledah adalah beberapa tempat penukaran uang (money changer) di pusat perbelanjaan di Jakarta. Dari penggeledahan ini, penyidik Jampidsus berhasil menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang Dolar Singapura. Penemuan ini mengindikasikan adanya aliran dana yang signifikan dan kemungkinan pencucian uang dari hasil kejahatan ekspor CPO ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, terungkap adanya dugaan praktik di mana sejumlah pejabat Bea Cukai secara sengaja menukarkan uang di money changer tersebut, tanpa melalui prosedur resmi yang seharusnya. Uang yang ditukarkan ini diduga kuat berasal dari hasil kejahatan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam ekspor ilegal. Modus operandi yang teridentifikasi adalah para pejabat Bea Cukai melakukan penukaran uang tanpa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik secara langsung maupun melalui perantara. Kejaksaan Agung berhasil menemukan indikasi perbuatan ini melalui penelusuran bukti-bukti elektronik yang cermat. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah Kepala Seksi Klasifikasi Barang I, Sofian Manahara, pada Rabu, 22 Oktober 2025, di mana penyidik menyita satu unit telepon seluler dan satu unit laptop yang diduga berisi informasi krusial terkait kasus ini. Kediaman tersangka R. Fadjar Donny Tjahjadi juga tidak luput dari penggeledahan. Rangkaian penggeledahan ini meluas ke beberapa kantor Bea Cukai, termasuk Kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun, Jakarta Timur; Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya; Kantor Bea Cukai Wilayah Bali Nusa Tenggara; serta Kantor BLBC Medan, untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik dan administratif yang mendukung penyelidikan.
