Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah mematangkan rencana strategis untuk mengerahkan kekuatan militer besar berkekuatan 5.000 hingga 8.000 personel ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian internasional. Langkah berani ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang secara konkret menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF), sebuah inisiatif yang lahir dari kerangka rencana perdamaian komprehensif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengerahan pasukan dalam skala brigade ini bertujuan untuk mengawal proses gencatan senjata, memastikan kelancaran bantuan kemanusiaan, serta mendukung stabilitas keamanan di wilayah konflik yang telah hancur akibat peperangan berkepanjangan. Keputusan ini diambil di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, di mana Indonesia berupaya mengambil peran kepemimpinan dalam mewujudkan solusi dua negara (two-state solution) yang adil bagi rakyat Palestina.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa persiapan internal di jajaran TNI Angkatan Darat telah dimulai secara intensif. Menurut Jenderal Maruli, meskipun kepastian angka final masih dalam tahap negosiasi diplomatik tingkat tinggi, pihaknya telah menginstruksikan berbagai satuan untuk mulai berlatih dan menyiapkan skenario penugasan. Fokus utama penyiapan ini melibatkan unit-unit spesialis yang memiliki kapabilitas dalam rekonstruksi dan pelayanan kemanusiaan, seperti Korps Zeni yang ahli dalam pembangunan infrastruktur dan pembersihan ranjau, serta korps kesehatan untuk menangani krisis medis di lapangan. Jenderal Maruli memperkirakan jumlah personel yang akan diberangkatkan dapat mencapai satu brigade penuh, yang secara organisatoris terdiri dari 5.000 hingga 8.000 prajurit. Kesiapan ini mencerminkan profesionalisme TNI dalam merespons mandat internasional, di mana persiapan pasukan dilakukan jauh hari sebelum perintah keberangkatan resmi diterbitkan oleh komando tertinggi.
Mekanisme Penempatan dan Peran Strategis Pasukan TNI di Gaza
Laporan dari berbagai media internasional, termasuk media publik Israel KAN News, menyoroti bahwa persiapan logistik untuk menampung kehadiran tentara Indonesia di lapangan telah menunjukkan kemajuan signifikan. Lokasi penempatan pasukan TNI direncanakan berada di sektor selatan Jalur Gaza, tepatnya di koridor strategis antara Kota Rafah dan Khan Younis. Wilayah ini dianggap krusial sebagai zona penyangga keamanan dan pusat distribusi logistik kemanusiaan. Meski tanggal pasti pendaratan pasukan belum diputuskan, militer Indonesia diprediksi kuat akan menjadi kontingen asing pertama yang menginjakkan kaki di Gaza pasca-konflik. Infrastruktur perumahan dan fasilitas bangunan untuk menunjang operasional ribuan prajurit tersebut saat ini sedang dalam proses pengerjaan intensif dan diperkirakan akan rampung dalam hitungan minggu, guna memastikan standar keamanan dan kenyamanan pasukan penjaga perdamaian terpenuhi sebelum mereka memulai mandatnya.
Secara operasional, International Stabilization Force (ISF) memiliki mandat yang sangat spesifik dan berbeda dari pasukan tempur konvensional. Pasukan ini diharapkan tidak akan melakukan konfrontasi fisik langsung atau interaksi proaktif untuk melucuti senjata anggota Hamas secara paksa. Sebaliknya, peran utama TNI dalam ISF adalah sebagai pengawas garis gencatan senjata dan penjaga stabilitas di sepanjang perbatasan. Berdasarkan laporan dari Jerusalem Post, Indonesia direncanakan akan mengirimkan “Tim Aju” atau tim pendahulu ke pusat komando Amerika Serikat di Kiryat Gat untuk melakukan koordinasi teknis mengenai aturan keterlibatan (Rules of Engagement/ROE). Tim ini akan berdiskusi langsung dengan otoritas militer terkait mengenai wewenang ISF, prosedur koordinasi di lapangan, serta tanggung jawab pengamanan di sepanjang “Garis Kuning” Gaza. Misi ini juga mencakup pengamanan terhadap proyek pembangunan kembali Rafah serta pengawasan lokasi penyimpanan senjata jika terjadi kesepakatan demiliterisasi dalam perjanjian perdamaian yang lebih luas.
Diplomasi Dewan Perdamaian dan Kepentingan Nasional Indonesia
Keterlibatan masif TNI di Gaza tidak lepas dari keputusan politik luar negeri Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Badan internasional ini dibentuk sebagai instrumen pengawas untuk mengawal 20 butir rencana perdamaian yang diusulkan oleh pemerintahan Donald Trump, yang mencakup stabilisasi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascaperang. Keanggotaan Indonesia dalam dewan ini memberikan posisi tawar yang strategis, di mana Jakarta dapat secara langsung memengaruhi kebijakan transisi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari mendatang atas undangan langsung Presiden Trump. Kehadiran ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor kunci yang tidak hanya menyumbang pasukan, tetapi juga berperan dalam merumuskan arah politik masa depan Palestina agar tetap berpijak pada hak-hak kedaulatan rakyatnya dan tidak terjebak dalam pengaturan permanen yang merugikan.
Meskipun langkah ini mendapatkan dukungan internasional, di dalam negeri muncul beragam opini, termasuk kekhawatiran dari sebagian masyarakat yang menilai keterlibatan dalam badan bentukan luar negeri dapat mengompromiskan independensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun, para pakar hubungan internasional, termasuk dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa partisipasi ini justru merupakan manifestasi dari diplomasi yang kuat. Dengan berada di dalam sistem, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa proses demiliterisasi dan pembentukan pemerintahan teknokrat baru di Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Tanpa kehadiran aktif Indonesia, dikhawatirkan proses transisi tersebut akan didominasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang mungkin mengabaikan aspirasi jangka panjang bangsa Palestina. Oleh karena itu, pengiriman 8.000 prajurit TNI ini bukan sekadar misi militer, melainkan investasi diplomatik untuk menjaga keadilan di tanah Palestina.
Secara teknis, pengerahan pasukan ini akan menjadi salah satu misi luar negeri terbesar dalam sejarah TNI. Kontribusi sebanyak satu brigade atau sekitar 8.000 personel menempatkan Indonesia sebagai kontributor utama dalam total 20.000 pasukan perdamaian yang diperkirakan akan dikerahkan oleh berbagai negara. Dengan fokus pada bantuan medis, pembangunan kembali infrastruktur yang hancur, dan menjaga garis gencatan senjata, kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga sipil Gaza sekaligus membuka jalan bagi proses rehabilitasi sosial-ekonomi yang mendesak. Keberhasilan misi ini akan menjadi tolok ukur baru bagi kapabilitas militer dan diplomasi Indonesia di panggung global, sekaligus membuktikan komitmen konstitusional bangsa dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Indonesia gabung ‘Dewan Perdamaian’ bentukan Trump – Langkah strategis untuk memastikan hak-hak Palestina tetap terlindungi dalam proses transisi.
- Struktur ISF di Gaza – Pasukan asing pertama yang akan mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi tanpa interaksi tempur langsung.
- Peran Presiden Prabowo – Diplomasi tingkat tinggi di Washington sebagai bagian dari penguatan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah.
- Rencana 20 Butir Perdamaian – Detail mengenai mandat Dewan Perdamaian dalam mengawal pemerintahan teknokrat baru di Gaza.
- Kesiapan Satuan Zeni dan Kesehatan – Fokus utama pelatihan TNI AD untuk misi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur.
- Koordinasi dengan Komando AS – Pengiriman Tim Aju ke Kiryat Gat untuk menyusun aturan keterlibatan di wilayah perbatasan.
