Dalam sebuah konfrontasi hukum yang sangat dinantikan dan penuh dengan ketegangan politik tingkat tinggi, Ghislaine Maxwell, sosok sentral sekaligus mantan kekasih mendiang predator seksual Jeffrey Epstein, secara resmi menolak untuk memberikan kesaksian di hadapan Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada Senin, 9 Februari 2026. Penolakan ini menandai babak baru yang dramatis dalam upaya panjang pemerintah AS untuk membongkar jaringan perdagangan seks internasional yang melibatkan tokoh-tokoh elit global. Maxwell, yang saat ini tengah mendekam di penjara federal, tidak hanya memilih untuk bungkam, tetapi juga meluncurkan manuver politik yang mengejutkan dengan mengindikasikan kesediaan untuk berbicara hanya jika Presiden Donald Trump memberikan pengampunan (pardon) penuh kepadanya. Melalui langkah ini, Maxwell secara efektif mengubah ruang sidang menjadi arena tawar-menawar kekuasaan, di mana informasi krusial mengenai konspirator lain dalam kasus Epstein dijadikan sebagai alat barter untuk kebebasannya.
Dinamika Hukum dan Penggunaan Hak Amandemen Kelima
Ghislaine Maxwell, yang pada tahun 2021 dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan termasuk perdagangan seks anak di bawah umur dan membantu Jeffrey Epstein dalam melakukan pelecehan seksual sistematis, hadir dalam pemeriksaan tersebut melalui sambungan video dari sebuah kamp penjara federal di Texas. Mengenakan kemeja cokelat standar narapidana, Maxwell tampak tenang namun teguh dalam pendiriannya untuk tidak memberikan pernyataan apa pun yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Para anggota parlemen dari Komite Pengawasan DPR mengungkapkan bahwa Maxwell secara konsisten menggunakan hak konstitusionalnya berdasarkan Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat. Hak ini memberikan perlindungan bagi setiap individu untuk tidak memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti kriminal terhadap diri mereka sendiri dalam proses peradilan. Meskipun Maxwell telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, kesaksiannya tetap dianggap sangat vital untuk mengungkap daftar panjang individu berpengaruh yang diduga terlibat dalam lingkaran hitam Epstein yang selama ini masih tertutup rapat oleh kerahasiaan hukum.
Ketua Komite Pengawasan, James Comer, yang merupakan perwakilan dari Partai Republik, menyatakan kekecewaan mendalam atas kebuntuan ini. Menurut Comer, komite memiliki daftar pertanyaan yang sangat ekstensif yang mencakup detail operasional kejahatan yang dilakukan Maxwell bersama Epstein, serta identitas spesifik dari rekan konspirator yang hingga kini belum tersentuh hukum. “Ini jelas merupakan hasil yang sangat mengecewakan bagi upaya pencarian keadilan bagi para korban,” ujar Comer dalam keterangannya yang dilansir melalui Al Jazeera. Ia menegaskan bahwa publik Amerika berhak mengetahui kebenaran di balik skandal yang telah merusak integritas berbagai institusi ini. Kehadiran Maxwell di meja konferensi penjara, dengan hanya ditemani sebotol air mineral, menjadi simbol dari tembok tebal yang masih menghalangi transparansi penuh dalam kasus perdagangan manusia terbesar di abad ke-21 ini.
Strategi Pertahanan: Kesaksian dengan Imbalan Pengampunan Presiden
Langkah paling kontroversial dalam sesi pemeriksaan tersebut datang dari pengacara Maxwell, David Oscar Markus. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang diserahkan kepada komite, Markus menegaskan bahwa kliennya bersedia untuk memberikan keterangan yang “sepenuhnya jujur dan terbuka” mengenai segala hal yang diketahuinya. Namun, kejujuran tersebut memiliki harga yang sangat mahal: pengampunan eksekutif dari Presiden Donald Trump. Markus secara eksplisit menyebutkan bahwa baik Donald Trump maupun mantan Presiden Bill Clinton tidak bersalah atas kesalahan apa pun dalam konteks hubungan mereka dengan Epstein di masa lalu. Namun, ia menambahkan sebuah catatan provokatif bahwa hanya Maxwell yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan secara mendalam mengapa kedua tokoh besar tersebut tidak terlibat dalam aktivitas ilegal Epstein. “Publik berhak atas penjelasan itu, dan Nyonya Maxwell adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya secara utuh,” tegas Markus, menyiratkan bahwa Maxwell memegang kunci untuk membersihkan atau justru memperumit narasi publik mengenai keterlibatan para elit politik.
Tawaran ini muncul di tengah momentum krusial, yakni perilisan jutaan dokumen internal dari Departemen Kehakiman (DOJ) yang berkaitan langsung dengan penyelidikan Jeffrey Epstein. Berkas-berkas yang baru dibuka untuk publik tersebut memberikan gambaran yang lebih detail mengenai interaksi sosial antara Epstein dengan Donald Trump dan Bill Clinton pada periode 1990-an hingga awal 2000-an. Meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa kedua mantan presiden tersebut pernah menghabiskan waktu bersama Epstein dalam berbagai kesempatan sosial, hingga saat ini belum ada bukti hukum yang cukup untuk menuduh mereka melakukan tindakan kriminal. Situasi semakin memanas karena Bill Clinton beserta istrinya, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, telah dijadwalkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan pada akhir bulan ini, sebuah langkah yang diprediksi akan menjadi pusat perhatian dunia internasional.
Reaksi Keras Parlemen dan Dugaan Upaya Penutupan Skandal
Reaksi dari pihak Demokrat di DPR AS sangat keras menanggapi permintaan pengampunan Maxwell. James Walkinshaw, salah satu anggota parlemen yang vokal, mengecam keras upaya Maxwell yang mencoba menggunakan sistem hukum sebagai alat negosiasi. Walkinshaw bahkan memberikan tekanan langsung kepada Presiden Trump untuk segera menutup pintu bagi kemungkinan pengampunan tersebut. “Presiden Trump memiliki kekuatan untuk mengakhiri sandiwara ini hari ini juga. Dia bisa secara tegas menolak memberikan pengampunan bagi Ghislaine Maxwell, yang merupakan seorang monster dalam kasus perdagangan seks ini,” ujar Walkinshaw sebagaimana dikutip dari Anadolu. Ia juga mempertanyakan mengapa hingga saat ini pihak eksekutif terkesan ragu untuk mengambil posisi tegas terhadap permintaan amnesti tersebut, sebuah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab demi integritas moral bangsa.
Senada dengan Walkinshaw, Anggota DPR Jasmine Crockett menegaskan bahwa meskipun Maxwell menolak untuk bekerja sama, penyelidikan tidak akan berhenti di sini. Crockett menyatakan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk mengejar setiap petunjuk hingga tuntas, terlepas dari hambatan yang diberikan oleh Maxwell. “Kami tidak akan gentar, kami tidak akan teralihkan oleh taktik penundaan ini. Kami tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Crockett. Ia mengirimkan pesan langsung kepada Maxwell bahwa penolakannya untuk bersaksi tidak akan menghentikan langkah komite untuk mencari keadilan bagi para penyintas pelecehan seksual yang telah lama menderita akibat tindakan Epstein dan jaringannya.
Kritik yang lebih tajam datang dari Anggota DPR Melanie Stansbury, yang menuduh adanya upaya sistematis dari otoritas Amerika Serikat untuk menekan proses pertanggungjawaban dalam kasus ini. Stansbury mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa saat ini terdapat setidaknya sembilan hingga sepuluh negara lain di seluruh dunia yang telah membuka penyelidikan mandiri terkait jaringan Epstein. Ia menuding bahwa pemerintah AS terlibat dalam upaya aktif untuk menutupi apa yang ia sebut sebagai “skandal perdagangan seks dan suap terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.” Dalam pernyataannya, Stansbury bahkan secara berani menempatkan Donald Trump di pusat pusaran skandal tersebut, menuduh bahwa ada kepentingan politik besar yang sedang dilindungi melalui bungkamnya Maxwell.
Sebagai penutup, Anggota Kongres Suhas Subramanyam memberikan analisis mengenai makna di balik aksi diam Maxwell. Menurutnya, penolakan tersebut membawa pesan yang sangat transparan: kebungkaman Maxwell adalah komoditas yang bisa dibeli. “Sangat jelas bahwa dia menggunakan kesempatan di hadapan kongres ini bukan hanya untuk berkampanye demi pengampunan, tetapi juga untuk mengirimkan sinyal langsung bahwa informasi yang ia miliki memiliki harga, dan harga itu adalah kebebasannya,” kata Subramanyam. Sebagai tokoh sentral yang mengatur kehidupan sosial dan operasional Epstein selama bertahun-tahun, Maxwell tetap menjadi sosok yang paling dicari keterangannya, namun hingga kesepakatan politik atau hukum tercapai, misteri di balik jaringan Epstein tampaknya akan tetap terkunci di balik jeruji besi penjara federal Texas.
