Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan seluruh jajaran menteri ekonomi dalam Kabinet Merah Putih untuk menyelenggarakan forum strategis bertajuk “Indonesia Economic Outlook” pada Jumat, 13 Februari 2026, guna memberikan klarifikasi mendalam terkait stabilitas fiskal dan fundamental ekonomi nasional di tengah tekanan sentimen negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Langkah proaktif ini diambil sebagai respons langsung terhadap revisi prospek peringkat utang Indonesia oleh Moody’s Investor Service dari stabil menjadi negatif, serta laporan kritis dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti integritas tata kelola pasar modal domestik. Melalui sarasehan ekonomi ini, pemerintah berupaya meredam gejolak pasar dan meyakinkan investor global bahwa transisi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus memaparkan potensi besar dari Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mesin baru penerimaan negara yang selama ini menjadi sorotan dunia internasional.
Keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan “buka-bukaan” mengenai kondisi ekonomi ini dipicu oleh dinamika pasar modal dan pasar utang yang sempat mengalami volatilitas signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investor Service, baru-baru ini mengubah outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Perubahan ini bukanlah hal sepele dalam dunia keuangan global, karena sering kali dianggap sebagai sinyal awal sebelum terjadinya penurunan peringkat (downgrade) yang sesungguhnya. Moody’s menyoroti beberapa risiko sistemik, termasuk ketidakpastian mengenai keberlanjutan fiskal di tengah ambisi program-program besar pemerintah baru serta efektivitas institusi pengelola investasi yang baru dibentuk. Tidak hanya Moody’s, Morgan Stanley Capital International (MSCI) juga memberikan pukulan telak melalui laporan negatif yang memberikan ultimatum keras terkait tata kelola dan integritas pasar modal Indonesia, yang secara langsung berdampak pada kepercayaan investor asing di Bursa Efek Indonesia.
Strategi Transparansi: Menjawab Keraguan Moody’s dan MSCI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap penilaian tersebut. Seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan sebuah forum yang transparan dan komprehensif. Sarasehan ekonomi “Indonesia Economic Outlook” dirancang bukan sekadar sebagai seremoni, melainkan sebagai wadah teknis untuk membedah data-data ekonomi terkini. Pemerintah berencana memaparkan secara rinci bagaimana strategi pengelolaan utang dan rencana peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan dijalankan. Penjelasan ini sangat krusial karena Moody’s secara spesifik mengkhawatirkan kapasitas fiskal Indonesia dalam membiayai belanja negara yang ekspansif tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.
Salah satu poin utama yang akan dibedah dalam forum tersebut adalah peran dan fungsi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini merupakan institusi baru yang dirancang untuk menjadi “super holding” investasi Indonesia, yang diharapkan mampu mengonsolidasikan aset-aset negara dan menarik investasi luar negeri secara lebih efisien. Namun, keberadaan Danantara justru menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh analis internasional terkait dengan struktur tata kelola dan potensi risiko kontinjensi yang mungkin timbul terhadap keuangan negara. Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan teknis mengenai bagaimana Danantara akan beroperasi secara profesional dan transparan, serta bagaimana lembaga ini diproyeksikan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara di masa depan, sehingga keraguan lembaga pemeringkat dapat terhapuskan.
Kekuatan Sektor Riil dan Optimisme di Tengah Tekanan Global
Meskipun sentimen dari lembaga pemeringkat cenderung negatif, pemerintah memiliki argumen kuat dari sisi sektor riil untuk membela posisi ekonomi Indonesia. Dalam laporan internal yang dibahas saat rapat terbatas, terungkap bahwa aktivitas manufaktur nasional masih menunjukkan performa yang tangguh. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur Indonesia tercatat berada di zona ekspansi dengan angka 52,6. Angka di atas 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur masih terus tumbuh dan melakukan ekspansi produksi, yang merupakan indikator vital bagi kesehatan ekonomi jangka panjang. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari 2026 juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah isu ketidakpastian global.
Pemerintah juga menyadari bahwa waktu pelaksanaan sarasehan ini sangat krusial, mengingat jadwal penilaian dari lembaga pemeringkat lainnya sudah di depan mata. Fitch Ratings dijadwalkan akan mengumumkan hasil tinjauan mereka terhadap peringkat kredit Indonesia pada 23 Februari 2026, yang kemudian akan diikuti oleh Standard & Poor’s (S&P). Dengan melakukan klarifikasi lebih awal melalui Indonesia Economic Outlook, pemerintah berharap dapat memberikan “counter-narrative” yang berbasis data kuat sebelum Fitch dan S&P mengeluarkan keputusan mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah efek domino dari penilaian negatif Moody’s agar tidak merembet ke lembaga pemeringkat lainnya, yang jika terjadi, dapat meningkatkan biaya pinjaman (borrowing cost) pemerintah di pasar internasional.
Dalam agenda sarasehan tersebut, para menteri ekonomi juga akan memaparkan perkembangan program-program unggulan pemerintah, seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan proyek infrastruktur strategis yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di bawah Kabinet Merah Putih. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan di pasar modal, fundamental ekonomi di tingkat akar rumput tetap kokoh. Penjelasan mengenai posisi pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para pelaku usaha. Sebagaimana ditegaskan oleh Airlangga Hartarto, forum ini akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas untuk menghadapi tantangan fiskal global dan mempertahankan statusnya sebagai salah satu destinasi investasi utama di Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, instruksi Presiden Prabowo ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada data. Dengan melibatkan seluruh jajaran menteri ekonomi, pemerintah ingin mengirimkan pesan persatuan dan keseriusan dalam mengelola ekspektasi pasar. Keberhasilan sarasehan “Indonesia Economic Outlook” pada Jumat besok akan menjadi ujian pertama bagi tim ekonomi Kabinet Merah Putih dalam melakukan diplomasi ekonomi di tengah skeptisisme global. Jika pemerintah berhasil meyakinkan pasar melalui penjelasan yang kredibel mengenai penerimaan negara dan tata kelola Danantara, maka prospek negatif dari Moody’s diharapkan dapat segera direvisi kembali menjadi stabil, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menjelang pengumuman dari Fitch dan S&P pada akhir bulan ini.
