Di tengah sorotan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen secara tahunan pada 2025, sebuah analisis mendalam dari INTERNATIONAL NGO Forum on Indonesian Development (INFID) membongkar lapisan kerentanan struktural yang tersembunyi di balik narasi positif tersebut. Pertanyaan krusial pun mengemuka: Seberapa kokoh fondasi ekonomi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Februari 2026 ini, dan apa implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat luas? INFID, melalui siaran persnya, menyoroti bahwa pertumbuhan yang mengesankan ini masih sangat bergantung pada permintaan domestik, sebuah ketergantungan yang berpotensi membatasi keberlanjutan dan kualitasnya. Lantas, bagaimana data BPS yang menampilkan angka positif ini justru memicu kekhawatiran mendalam tentang masa depan ekonomi Indonesia, terutama terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penurunan angka kemiskinan yang sesungguhnya?
Analisis Mendalam Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Ketergantungan Domestik dan Stimulus Fiskal
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini, menurut data BPS per Februari 2026, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,03 persen. Pertumbuhan ini, jika dilihat dari sisi produksi, sangat ditopang oleh sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang melonjak 9,93 persen. Namun, di balik angka makroekonomi yang terlihat mengkilap, INFID menggarisbawahi bahwa komponen terbesar yang mendorong pertumbuhan ini adalah konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 2,62 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, yang berkontribusi sebesar 1,58 persen. Deputy Director INFID, Bona Tua, dalam siaran pers tertanggal 11 Februari 2026, menegaskan bahwa fakta ini mengindikasikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Ketergantungan pada permintaan domestik ini menjadi sorotan utama INFID, karena mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi domestik, meskipun penting, dapat menjadi rapuh jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, daya saing ekspor, atau inovasi yang berkelanjutan.
Faktor Pendorong Konsumsi Triwulan IV 2025: Jangka Pendek vs. Keberlanjutan
Lebih lanjut, analisis INFID menyoroti dinamika konsumsi pada triwulan IV 2025, yang menunjukkan penguatan signifikan. Namun, Bona Tua mengemukakan bahwa penguatan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor temporer atau bersifat jangka pendek. Faktor-faktor tersebut meliputi momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai acara nasional yang menarik keramaian, promosi diskon pada sektor transportasi, serta lonjakan belanja bantuan sosial tunai yang tercatat tumbuh sebesar 66,88 persen secara tahunan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila dukungan jangka pendek tersebut dikurangi atau bahkan dihentikan. Jika konsumsi masyarakat sangat bergantung pada program bantuan sosial atau euforia liburan, maka stabilitas ekonomi pasca-periode tersebut menjadi rentan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih organik dan tidak hanya bergantung pada suntikan dana pemerintah atau momen musiman. Kualitas pertumbuhan ekonomi harus diukur tidak hanya dari seberapa besar angkanya, tetapi juga dari sumber-sumber pendorongnya yang berkelanjutan.
Kualitas Lapangan Kerja dan Sektor Informal: Luka Terbuka di Balik Angka Pengangguran
Meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 tercatat sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibandingkan Agustus 2025, INFID justru menyoroti isu kualitas lapangan kerja yang belum terselesaikan. Data BPS menunjukkan bahwa sebanyak 57,7 persen dari total jumlah pekerja masih terjebak dalam sektor informal. Sektor informal seringkali dicirikan oleh ketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan kondisi kerja yang kurang layak. Selain itu, sebanyak 32,06 persen penduduk bekerja masih berada dalam kategori pekerja tidak penuh waktu (part-time), yang berarti satu dari tiga pekerja di Indonesia belum mendapatkan jam kerja yang memadai untuk menopang kebutuhan hidup secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu secara efektif menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, yang dapat mengangkat kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Fokus pada penurunan angka pengangguran semata tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan yang tercipta dapat menciptakan ilusi perbaikan ekonomi.
Penurunan Kemiskinan: Di Bawah Bayang-bayang Bantuan Pemerintah dan Kenaikan Garis Kemiskinan
INFID juga memberikan perhatian khusus pada data jumlah penduduk miskin pada September 2025, yang dilaporkan turun 0,49 juta jiwa menjadi 23,36 juta jiwa dibandingkan Maret 2025. Namun, capaian ini perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Bona Tua menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini perlu dicermati bersamaan dengan fakta bahwa garis kemiskinan nasional justru mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen dalam periode yang sama. Kenaikan garis kemiskinan berarti standar untuk dikategorikan miskin menjadi lebih tinggi, sehingga penurunan jumlah orang miskin bisa jadi hanya mencerminkan pergeseran definisi, bukan peningkatan kesejahteraan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, fenomena penurunan kemiskinan ini disebut sangat dipengaruhi oleh bantuan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan yang teratasi mungkin bersifat sementara dan sangat bergantung pada intervensi pemerintah, bukan karena terciptanya kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya miskin. Keberlanjutan penurunan kemiskinan harus didorong oleh penciptaan peluang ekonomi yang merata dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Tantangan Utama Indonesia: Kualitas Pertumbuhan, Bukan Sekadar Angka
Menyikapi temuan-temuan tersebut, INFID menyimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Sebaliknya, fokus utama harus bergeser pada memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai memiliki kualitas yang memadai. Kualitas pertumbuhan ini diukur dari kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antarwarga negara, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menciptakan pekerjaan berkualitas atau justru memperlebar jurang ketimpangan tidak akan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta penguatan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan memberikan upah yang layak.
Prospek Ekonomi 2025: Angka Pertumbuhan dan Prospek Kredit yang Berbeda
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, yang dirilis oleh BPS, ternyata lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu sebesar 5,2 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2025 tercatat mencapai 5,39 persen, angka ini merupakan pertumbuhan triwulan keempat tertinggi sejak pandemi COVID-19. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers hibrida pada Kamis, 5 Februari 2026, merinci bahwa pertumbuhan ekonomi secara kumulatif sepanjang 2025 adalah 5,11 persen. Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tercatat 4,87 persen, triwulan kedua 5,12 persen, dan triwulan ketiga 5,04 persen. Menariknya, di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi yang positif ini, lembaga pemeringkat kredit internasional, Moody’s, justru menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan prospek kredit ini mengindikasikan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi terlihat baik, para analis global melihat adanya risiko dan kerentanan yang perlu diwaspadai dalam perekonomian Indonesia, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam data pertumbuhan semata.
