Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas memberikan pembelaan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah gelombang kritik publik yang kian masif belakangan ini. Dalam forum Economic Outlook yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Kamis (12/2/2026), Purbaya menekankan bahwa inisiatif tersebut bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan instrumen krusial dalam strategi besar pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sang Bendahara Negara meminta masyarakat untuk tidak berlebihan dalam melontarkan protes terhadap anggaran MBG, mengingat program ini merupakan manifestasi dari visi “Sumitronomics” yang mengintegrasikan pertumbuhan tinggi dengan pemerataan kesejahteraan guna menghindari gejolak sosial-politik yang dapat melumpuhkan roda perekonomian nasional.
Sumitronomics: Fondasi Ideologis di Balik Program Makan Bergizi Gratis
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan secara mendalam bahwa strategi pembangunan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak berdiri di atas satu dimensi tunggal, melainkan bertumpu pada tiga pilar utama yang ia istilahkan sebagai “Sumitronomics”. Pilar pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi (high economic growth), yang menjadi mesin utama kemajuan bangsa. Namun, Purbaya menggarisbawahi bahwa pertumbuhan yang meroket tidak akan memiliki arti jika tidak dibarengi dengan pilar kedua, yaitu pemerataan (equitable distribution), serta pilar ketiga, yakni stabilitas sosial dan politik. Ketiga elemen ini saling mengunci satu sama lain; tanpa adanya pemerataan yang dirasakan oleh akar rumput melalui program seperti Makan Bergizi Gratis, maka stabilitas keamanan akan rapuh, dan pada akhirnya, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius mustahil dapat tercipta apalagi dipertahankan dalam jangka panjang.
Dalam pemaparannya, Menkeu Purbaya menanggapi sentimen negatif yang sering muncul di ruang publik terkait alokasi anggaran MBG yang dianggap terlalu besar. Ia menegaskan bahwa pandangan yang hanya melihat MBG dari sisi beban fiskal adalah pandangan yang sempit. “Jadi Anda jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini,” tegasnya di hadapan para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan. Menurutnya, MBG adalah jaring pengaman sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan negara. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dasar masyarakat, pemerintah sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia sekaligus meredam potensi kecemburuan sosial yang seringkali menjadi pemicu instabilitas nasional.
Belajar dari Krisis Agustus 2025: Mengapa Pertumbuhan Saja Tidak Cukup
Mengingat kembali dinamika ekonomi tahun lalu, Purbaya berbagi refleksi penting mengenai pengalaman pahit yang menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Ia mengingatkan publik pada situasi kritis yang terjadi pada Agustus 2025, di mana suhu politik dan sosial sempat memanas akibat gelombang protes yang meluas di berbagai daerah. Fenomena tersebut, menurut Purbaya, merupakan bukti nyata bahwa angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas tidak cukup untuk menjamin ketenangan publik jika distribusi kesejahteraan tersumbat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jurang antara kemajuan makroekonomi dengan realitas yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, MBG diposisikan sebagai solusi konkret untuk mengisi celah pemerataan tersebut agar mesin pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh friksi sosial yang destruktif.
Sejak melewati fase kritis pada September 2025, pemerintah mengeklaim telah melakukan langkah-langkah sistematis untuk menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan intervensi pada sektor riil. Purbaya menjelaskan bahwa strategi pemulihan ini tidak hanya mengandalkan satu pintu, melainkan sebuah orkestrasi kebijakan yang komprehensif. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan mengambil langkah agresif dengan mempercepat penyerapan belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa likuiditas negara segera mengalir ke tengah masyarakat, menciptakan efek pengganda (multiplier effect), dan menstimulasi konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Manuver Likuiditas Rp200 Triliun dan Akselerasi Sektor Perbankan
Salah satu poin krusial yang diungkapkan Purbaya adalah kebijakan berani pemerintah dalam menggeser likuiditas sebesar Rp200 triliun ke dalam sistem perbankan nasional. Meski langkah ini sempat menuai skeptisisme dari berbagai analis yang mempertanyakan efektivitasnya, Purbaya membela kebijakan tersebut sebagai strategi jitu untuk memperkuat agensi sistem perekonomian. Dengan menyuntikkan dana besar ke perbankan, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit secara lebih cepat dan masif. Hal ini diharapkan dapat memberikan napas baru bagi para pelaku usaha, mulai dari skala UMKM hingga korporasi besar, sehingga sektor swasta dapat kembali berkontribusi secara signifikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menekankan bahwa kombinasi antara dorongan fiskal yang kuat, kebijakan moneter yang akomodatif, serta dukungan penuh terhadap sektor swasta telah berhasil membalikkan arah tren ekonomi nasional secara signifikan pada penutupan kuartal tahun lalu. Keberhasilan ini, menurutnya, tidak lepas dari keberanian pemerintah untuk tetap menjalankan program-program pemerataan seperti Makan Bergizi Gratis di tengah tekanan kritik. Ia meyakini bahwa ketika kondisi ekonomi membaik dan lapangan kerja mulai tersedia secara luas, tensi sosial yang sempat meninggi akan mereda dengan sendirinya. Stabilitas sosial-politik yang terjaga inilah yang kemudian akan menjadi karpet merah bagi masuknya investasi dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal strategi tiga pilar Sumitronomics ini secara konsisten. Program Makan Bergizi Gratis akan tetap menjadi prioritas sebagai pilar pemerataan dan stabilitas, sementara reformasi struktural akan terus dipacu untuk mencapai pilar pertumbuhan. Purbaya Yudhi Sadewa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial adalah harga mati bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan menjaga stabilitas melalui pemenuhan gizi dan kesejahteraan rakyat, pemerintah optimis Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju visi Indonesia Emas dengan fondasi ekonomi yang jauh lebih kokoh dan inklusif.
