- Optimalisasi Penerimaan Negara: Pemerintah akan memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi penagihan tanpa membebani sektor usaha kecil dan menengah secara berlebihan.
- Digitalisasi Sistem Keuangan: Penggunaan platform digital dalam penyaluran dana program MBG dimaksudkan untuk meminimalisir intervensi manusia yang seringkali menjadi celah terjadinya pungutan liar atau pemotongan dana.
- Audit Ketat dan Transparansi: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi untuk memastikan tidak ada dana yang menguap.
- Sinergi Pusat dan Daerah: Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dalam penyediaan infrastruktur pendukung program gizi.
Menepis Narasi Pemborosan Melalui Efisiensi Birokrasi
Kritik yang menyebutkan bahwa MBG adalah bentuk pemborosan anggaran dibantah keras oleh Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa narasi “pemborosan” seringkali muncul dari ketidakpahaman terhadap proses realokasi anggaran yang sedang dilakukan. Pemerintah saat ini tengah melakukan penyisiran besar-besaran terhadap belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang dianggap tidak esensial. Dengan memangkas kegiatan-kegiatan seremonial dan rapat-rapat di hotel mewah yang tidak memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat, pemerintah berhasil mengumpulkan dana segar yang cukup signifikan. Dana inilah yang kemudian dialihkan untuk membiayai pengadaan pangan bergizi yang bersumber dari petani dan peternak lokal, sehingga program ini juga berfungsi sebagai stimulus bagi ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kedaulatan pangan sebagai pendukung utama keberhasilan program MBG. Dengan mengalihkan anggaran untuk penguatan sektor pertanian dan peternakan, pemerintah tidak hanya menyediakan makanan gratis, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Jika rantai pasok pangan domestik sudah kuat dan efisien, maka biaya per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis dapat ditekan lebih rendah tanpa mengurangi kualitas nutrisinya. Inilah yang dimaksud oleh Presiden sebagai bentuk penghematan yang produktif, di mana uang negara berputar di dalam negeri dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Secara keseluruhan, komitmen untuk menjaga defisit di angka 3 persen PDB menunjukkan bahwa pemerintah tetap berada pada jalur yang konservatif namun progresif. Prabowo memastikan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dalam koridor yang aman, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada pasar global bahwa Indonesia adalah negara yang mampu menjalankan agenda transformasi sosial yang ambisius tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Dengan menekan potensi kebocoran anggaran dan memberantas korupsi hingga ke akarnya, pemerintah optimis bahwa program Makan Bergizi Gratis akan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kunci utama kemakmuran bangsa.
