Dalam pusaran dinamika fiskal dan investasi infrastruktur strategis, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh kembali menjadi sorotan utama, khususnya terkait skema pelunasan utangnya yang masif. Polemik mengenai potensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban finansial ini semakin mengemuka, memicu perdebatan sengit di tengah publik dan kalangan pembuat kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, salah satu figur sentral dalam pengelolaan keuangan negara, mengakui keterlibatannya dalam pembahasan awal, namun secara transparan menyatakan adanya perkembangan yang pesat dan belum final, mengindikasikan kompleksitas serta sifat yang terus berevolusi dari negosiasi utang ini. Sementara itu, Istana Kepresidenan dan Menteri Sekretaris Negara telah memberikan sinyal kuat bahwa finalisasi skema pembayaran, yang melibatkan entitas seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan mitra Cina, akan segera tercapai, dengan implikasi signifikan terhadap keuangan negara.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2) menjadi titik awal diskusi intensif ini. Sebagai Menteri Keuangan, perannya dalam setiap pembahasan yang menyangkut keuangan negara, apalagi proyek berskala triliunan rupiah seperti Whoosh, adalah krusial. Namun, Purbaya menegaskan bahwa keterlibatannya bersifat “yang waktu itu,” menyiratkan bahwa ia mungkin terlibat pada fase-fase awal atau aspek-aspek tertentu dari pembahasan. Ungkapan “selalu ada perkembangan-perkembangan, saya enggak tahu sudah final atau belum. Nanti pasti saya dikasih tahu,” menyoroti sifat dinamis dari negosiasi ini dan, secara tidak langsung, menunjukkan bahwa informasi terkini mungkin tidak selalu langsung sampai kepadanya dalam setiap detail finalnya. Ini memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi dan alur informasi di balik layar proyek strategis nasional yang begitu besar. Beberapa waktu kemudian, Purbaya bahkan sempat membantah terlibat dalam pembahasan skema pembayaran utang Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun yang disebut-sebut akan menggunakan APBN, serta menyatakan belum dapat memastikan apakah utang tersebut benar akan dibayarkan menggunakan APBN karena perlu pembahasan lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pembahasan terakhir masih menggunakan skema 50:50, yaitu 50 persen dari APBN dan 50 persen dari dividen Danantara, namun belum final.
Ketika dihadapkan pada pertanyaan sensitif mengenai persetujuannya terhadap penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh, Purbaya tidak memberikan jawaban lugas. Sebaliknya, ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan secara cermat “persyaratan yang diminta kreditor dari Cina.” Pernyataan ini menggarisbawahi peran Kemenkeu sebagai penjaga gerbang fiskal negara, yang harus mengevaluasi setiap detail kesepakatan, mulai dari tingkat bunga, jadwal pembayaran, hingga potensi risiko dan jaminan yang diminta oleh China Development Bank (CDB) sebagai kreditor utama. “Kita lihat kondisinya dari Cina, seperti apa persyaratan dari Cina. Kalau saya yang bayar, saya akan (berangkat) ke Cina. Tapi saya belum tahu, saya akan double cek lagi,” kata Purbaya. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa inisiatif negosiasi sebagian besar mungkin datang dari pihak Cina, dan Kemenkeu akan bereaksi terhadap proposal tersebut. Keinginan Purbaya untuk “double cek lagi” menegaskan kembali bahwa informasi yang ia miliki mungkin belum lengkap atau memerlukan verifikasi lebih lanjut, sebuah indikator betapa kompleksnya struktur pembiayaan dan negosiasi utang proyek ini.
Finalisasi Skema Pembayaran dan Peran Strategis Danantara
Di tengah kehati-hatian Menteri Keuangan, Istana Kepresidenan telah mengirimkan sinyal yang lebih tegas. Sebelumnya, Istana mengumumkan bahwa pembahasan mengenai skema pembayaran utang Whoosh telah memasuki “tahap finalisasi.” Pernyataan ini, yang datang dari pusat kekuasaan, mengindikasikan bahwa keputusan-keputusan krusial sedang atau telah diambil di tingkat tertinggi pemerintahan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, semakin memperkuat sinyal tersebut dengan secara terbuka mengemukakan kemungkinan besar bahwa pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Sinyal dari Mensesneg ini sangat signifikan, mengingat perannya sebagai koordinator utama antara Presiden dan kementerian/lembaga, serta sebagai juru bicara resmi Istana dalam banyak kebijakan penting.
