Dinamika geopolitik global pada pertengahan Februari 2026 diwarnai oleh serangkaian peristiwa krusial yang melibatkan stabilitas keamanan di Timur Tengah, integritas birokrasi Uni Eropa, hingga teka-teki suksesi kepemimpinan di semenanjung Korea. Pada Jumat (13/2/2026), perhatian dunia tertuju pada peringatan keras kelompok Hamas terhadap rencana Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, sebuah langkah diplomatik yang memicu diskusi intensif mengenai kedaulatan Palestina. Di saat yang sama, otoritas hukum Belgia melakukan penggeledahan mendalam di markas Komisi Eropa terkait skandal real estat, sementara Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) memberikan konfirmasi mengejutkan mengenai status Kim Ju Ae sebagai pewaris tahta Kim Jong Un. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan pergeseran peta kekuatan dan tantangan transparansi yang kini tengah dihadapi oleh berbagai institusi internasional dalam menavigasi konflik serta transisi kekuasaan yang kompleks.
Resistensi Hamas Terhadap Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia
Keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya resolusi konflik di Jalur Gaza kini menghadapi tantangan diplomatik yang signifikan setelah kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang dikutip oleh Jordan Daily, menegaskan posisi tegas Palestina yang menolak segala bentuk perwalian atau intervensi asing dalam urusan pemerintahan domestik mereka. Hamdan menggarisbawahi bahwa meskipun bantuan internasional sangat dibutuhkan, kehadiran militer asing di tanah Gaza harus memiliki batasan operasional yang sangat ketat. Menurutnya, setiap pasukan internasional yang dikerahkan ke wilayah konflik tersebut wajib membatasi diri pada tugas-tugas pengamanan perbatasan dan pencegahan agresi militer Israel, tanpa sedikit pun mencampuri struktur pemerintahan internal yang telah ada.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan ribuan personel TNI sebagai bagian dari pasukan stabilisasi di bawah mandat internasional. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia kemerdekaan Palestina, bermaksud memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan pasca-konflik. Namun, Hamas telah melakukan komunikasi diplomatik langsung dengan Jakarta guna menekankan bahwa setiap pasukan asing harus menjaga netralitas absolut. Hamas mengkhawatirkan bahwa kehadiran pasukan internasional, jika tidak dikelola dengan hati-hati, justru dapat berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel atau bertentangan dengan kehendak politik rakyat Palestina. Ketegangan ini menunjukkan betapa rumitnya proses stabilisasi di Gaza, di mana niat baik negara-negara sahabat seperti Indonesia harus diselaraskan dengan sensitivitas kedaulatan lokal yang sangat tinggi.
Skandal Real Estat di Jantung Uni Eropa: Penggeledahan Markas Komisi Eropa
Di belahan dunia lain, integritas institusi Uni Eropa kini berada di bawah pengawasan ketat setelah kepolisian Belgia melakukan penggeledahan mendadak di beberapa gedung Komisi Eropa di Brussels. Operasi hukum yang berlangsung pada hari Kamis tersebut merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran terhadap dugaan praktik korupsi dan kecurangan dalam kesepakatan real estat bernilai fantastis. Berdasarkan laporan dari media lokal VRT dan kantor berita Anadolu, penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO), sebuah badan independen yang bertugas memerangi kejahatan terhadap anggaran Uni Eropa. Fokus utama dari operasi ini adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait penyimpangan dalam proses penjualan dan pengelolaan aset properti milik Komisi Uni Eropa yang diduga melibatkan kerugian finansial negara dalam jumlah besar.
Meskipun EPPO telah mengonfirmasi adanya pengumpulan bukti-bukti penting dari lokasi penggeledahan, pihak otoritas masih enggan membeberkan detail spesifik mengenai individu atau entitas yang menjadi target utama guna menjaga integritas proses hukum yang sedang berjalan. Skandal ini menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan birokrat Brussels, mengingat Komisi Eropa adalah lembaga eksekutif yang seharusnya menjadi standar transparansi bagi negara-negara anggota. Investigasi ini mencakup peninjauan terhadap kontrak-kontrak lama dan prosedur tender yang diduga telah dimanipulasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jika terbukti terjadi kecurangan sistemik, hal ini tidak hanya akan merusak reputasi Uni Eropa di mata publik, tetapi juga menuntut reformasi total dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di tingkat kontinental.
Munculnya Kim Ju Ae Sebagai Calon Pemimpin Masa Depan Korea Utara
Beralih ke Asia Timur, teka-teki mengenai siapa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di Korea Utara tampaknya mulai menemukan titik terang. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) secara resmi melaporkan bahwa Kim Ju Ae, putri dari pemimpin tertinggi Kim Jong Un, kini telah dipersiapkan secara matang untuk menjadi penerus tahta. Fenomena ini menarik perhatian dunia internasional karena Kim Ju Ae sering tampil dalam acara-acara kenegaraan yang sangat signifikan, mulai dari uji coba rudal balistik antarbenua hingga parade militer besar-besaran. Kehadirannya di samping sang ayah bukan lagi sekadar pendampingan keluarga, melainkan sebuah simbolisme politik yang kuat untuk menunjukkan kontinuitas dinasti Kim hingga generasi keempat.
Identitas Kim Ju Ae sendiri masih diselimuti misteri, di mana usia pastinya belum dikonfirmasi secara resmi oleh Pyongyang, meskipun ia diperkirakan berusia sekitar 11 hingga 13 tahun. Namun, penampilannya yang mencolok dengan rambut panjang dan pakaian desainer Barat—hal yang sangat dilarang bagi warga biasa di Korea Utara—menunjukkan status istimewanya sebagai bagian dari “Darah Paektu”. NIS mengamati bahwa perlakuan protokol terhadap Kim Ju Ae telah meningkat ke level yang biasanya hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Meskipun Korea Utara memiliki budaya patriarki yang sangat kental, penunjukan Kim Ju Ae sebagai ahli waris menunjukkan pergeseran strategi Kim Jong Un dalam memastikan stabilitas rezim di masa depan. Hal ini memicu spekulasi mengenai bagaimana struktur kekuasaan di Pyongyang akan beradaptasi dengan kehadiran pemimpin perempuan pertama dalam sejarah negara komunis tersebut.
Secara keseluruhan, tiga berita utama dunia ini menggambarkan kompleksitas tantangan global di awal tahun 2026. Dari diplomasi militer Indonesia di Gaza yang harus berhadapan dengan realitas politik lokal Hamas, hingga krisis kepercayaan di Uni Eropa akibat skandal korupsi, serta transisi kekuasaan yang tidak biasa di Korea Utara. Ketiga peristiwa ini menuntut perhatian serius dari para pengamat internasional karena masing-masing memiliki potensi untuk mengubah peta kebijakan luar negeri dan stabilitas regional secara permanen. Dunia kini menanti bagaimana Indonesia akan merespons peringatan Hamas, hasil akhir dari investigasi EPPO di Brussels, serta langkah selanjutnya dari Kim Jong Un dalam memperkenalkan putri mahkotanya kepada komunitas global secara lebih formal.
