Dalam lanskap politik yang dinamis, retorika seorang pemimpin adalah jendela menuju visi dan arah pemerintahannya. Sebuah analisis mendalam terhadap kurang lebih 70 video pidato Presiden Prabowo Subianto, yang terekam sejak pelantikannya hingga awal Februari 2026, mengungkap pola komunikasi politik yang konsisten, ciri khas retoris yang kuat, serta substansi pesan yang berulang. Penelitian ini menyoroti bagaimana pidato-pidato tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi publik, tetapi juga sebagai refleksi fundamental dari strategi tata kelola dan konsolidasi kekuasaan yang dijalankan. Para ilmuwan politik menekankan bahwa setiap diksi dan penekanan dalam orasi kenegaraan memiliki korelasi erat dengan implementasi kebijakan dan cara pemerintahan berinteraksi dengan rakyatnya.
Hasil perhitungan cermat menunjukkan bahwa kata “rakyat” menjadi poros utama dalam setiap narasi Prabowo, muncul sebanyak 643 kali dalam kurun waktu akhir 2024 hingga awal 2026. Penekanan ini bukan sekadar repetisi simbolis, melainkan sebuah penegasan filosofi pemerintahan yang mengklaim berpihak pada kepentingan publik. Contoh konkret terlihat pada 28 November 2024, di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, di mana Prabowo dengan tegas menyatakan, “setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia.” Pernyataan ini diperkuat dengan janji kampanye andalannya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebutkan sekitar 146 kali dalam periode yang sama. Program ini seringkali dipresentasikan sebagai keberhasilan monumental, seperti saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026. Kala itu, Prabowo mengklaim pemerintah “sudah memberi Makan Bergizi Gratis untuk 55 juta anak Indonesia,” sebuah pencapaian yang disebutnya “belum ada bangsa lain yang bisa seperti kita.” Selain itu, dalam pidato-pidatonya, Prabowo juga secara periodik menyinggung entitas yang ia definisikan sebagai “antek asing,” meskipun frekuensinya tidak semasif penggunaan kata “rakyat,” “Makan Bergizi Gratis,” atau “korupsi.” Misalnya, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2 Juni 2025, ia menuding “ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat dan kaya.” Menanggapi temuan ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka, menyatakan bahwa penggunaan kata “rakyat” mencerminkan orientasi pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai pusat kebijakan, sementara konsistensi penyebutan MBG adalah bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban. Namun, Profesor studi Asia di University of Melbourne, Vedi Hadiz, menilai retorika Prabowo, meskipun berpijak pada reformasi tata kelola, pada akhirnya mengarah pada “agenda sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik.” Senada, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, melihat pidato-pidato tersebut sebagai bentuk relasi kuasa yang membangun legitimasi Prabowo sebagai “pemimpin yang kuat di era ini,” dengan narasi pro-rakyat, keberhasilan program, dan ancaman bersama—”antek asing”—yang menegaskan posisi politiknya.
Rakyat sebagai Pilar Utama dan Perjuangan Melawan Kemiskinan
