Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Danantara kini tengah berada dalam fase krusial untuk merampungkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang kini populer dengan nama Whoosh, sebuah langkah strategis yang sangat dinantikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) guna memperbaiki struktur neraca keuangan perusahaan. Sebagai salah satu pilar utama dalam konsorsium pembangunan moda transportasi modern ini, WIKA menghadapi tekanan finansial yang signifikan akibat pembengkakan biaya (cost overrun) dan kewajiban utang yang mencapai angka triliunan rupiah, sehingga kepastian mengenai keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor determinan bagi stabilitas operasional emiten konstruksi pelat merah tersebut. Hingga saat ini, proses negosiasi teknis dengan pihak China masih terus berlangsung secara intensif untuk menentukan besaran pasti serta mekanisme pembayaran yang tidak hanya meringankan beban korporasi, tetapi juga tetap menjaga ruang fiskal negara agar tidak terbebani secara berlebihan di tengah tantangan ekonomi global.
Keterlibatan Danantara dalam proses ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset dan investasi strategis nasional, di mana lembaga ini bertugas untuk menyelaraskan kepentingan komersial proyek dengan kemampuan finansial negara. Berdasarkan data yang dihimpun, meskipun opsi penggunaan dana APBN telah mengemuka sebagai solusi utama untuk melunasi kewajiban utang tersebut, pemerintah masih sangat berhati-hati dalam merinci berapa besar porsi yang akan ditanggung langsung oleh kas negara. Ketidakpastian ini menciptakan ruang tunggu bagi para pemangku kepentingan, terutama WIKA yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah tersebut. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, menegaskan bahwa perseroan saat ini berada dalam posisi menunggu detail teknis dari skema yang akan diambil, mengingat setiap keputusan yang diambil oleh Danantara dan pemerintah akan berdampak langsung pada kemampuan WIKA dalam melakukan restrukturisasi utang dan pemulihan kinerja keuangan di masa mendatang.
Dilema Finansial WIKA: Antara Beban Investasi dan Tekanan Operasional
Kondisi keuangan PT Wijaya Karya Tbk saat ini memang tengah berada di bawah tekanan hebat, yang tercermin secara eksplisit dalam laporan keuangan periode kuartal III tahun 2025. Perseroan tercatat harus menelan pil pahit dengan membukukan rugi bersih yang sangat dalam, mencapai Rp 3,21 triliun. Angka ini menunjukkan degradasi kinerja yang sangat tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana WIKA masih mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp 741,43 miliar. Salah satu kontributor utama dari pembengkakan kerugian ini adalah pos bagian rugi dari entitas pengendalian bersama yang melonjak drastis dari Rp 669,64 miliar menjadi Rp 1,1 triliun. Lonjakan beban ini berkaitan erat dengan partisipasi WIKA dalam proyek-proyek skala besar yang memiliki risiko tinggi dan masa pengembalian modal yang panjang, termasuk proyek Whoosh yang hingga kini masih berjuang untuk mencapai target pendapatan dari penjualan tiket guna menutup biaya operasional dan cicilan utang.
Dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, WIKA menjalankan peran ganda yang sangat krusial namun sekaligus berisiko tinggi bagi kesehatan finansial perusahaan. Peran pertama adalah sebagai investor strategis melalui penyertaan modal di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). WIKA telah menyetorkan modal sebesar Rp 6,1 triliun, yang merepresentasikan kepemilikan saham sebesar 32% di PSBI. Investasi besar ini menjadi beban berat karena Whoosh masih dalam tahap awal operasional di mana pendapatan dari tiket belum mampu memenuhi ekspektasi awal atau business plan yang telah disusun. Akibatnya, kerugian yang dialami oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator langsung mengalir ke laporan keuangan WIKA melalui metode ekuitas, yang secara langsung menggerus ekuitas dan laba bersih perseroan. Hingga akhir September 2025, tercatat adanya saldo Piutang Dalam Penyelesaian Konstruksi (PDPK) atas proyek High Speed Railway ini sebesar Rp 5,01 miliar yang diklaim sebagai bagian dari penyelesaian cost overrun yang belum sepenuhnya terbayar.
Peran kedua WIKA adalah sebagai kontraktor utama dari pihak lokal dalam konsorsium internasional yang menangani pembangunan fisik kerta cepat tersebut. WIKA memegang porsi pekerjaan sekitar 25% dari total konstruksi, dengan fokus utama pada pekerjaan struktur bawah atau fondasi, termasuk pekerjaan timbunan tanah, galian, dan penguatan lahan yang menjadi basis jalur kereta api cepat pertama di Asia Tenggara ini. Sebagai kontraktor, WIKA menghadapi tantangan teknis dan finansial yang luar biasa, terutama ketika terjadi perubahan desain atau kendala geologis di lapangan yang memicu pembengkakan biaya. Meskipun WIKA telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban konstruksinya, keterlambatan dalam pencairan dana kompensasi atas kelebihan biaya konstruksi ini telah mengganggu arus kas perusahaan, sehingga rencana pemerintah untuk melunasi utang melalui APBN dipandang sebagai angin segar yang dapat memberikan likuiditas tambahan bagi perusahaan untuk melanjutkan proyek-proyek strategis lainnya.
Polemik Penggunaan APBN dan Pencarian Solusi Fiskal Alternatif
Rencana penggunaan dana APBN untuk membayar utang Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun tidak berjalan tanpa hambatan dan kritik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan keberatannya jika seluruh beban utang proyek ini harus ditanggung oleh APBN tanpa kajian yang mendalam dan keterlibatan aktif dari kementeriannya dalam perumusan kebijakan awal. Purbaya menekankan bahwa pihaknya belum dilibatkan secara penuh dalam perincian teknis mengenai bagaimana dana negara akan dialokasikan untuk menutupi kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan ketegangan administratif di internal pemerintahan, di mana satu sisi ada kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan BUMN konstruksi seperti WIKA, namun di sisi lain ada prinsip kehati-hatian fiskal yang harus dijaga agar defisit anggaran tetap terkendali sesuai dengan koridor undang-undang.
Kritik senada juga datang dari kalangan ekonom, salah satunya Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Beliau menyoroti bahwa membebankan utang proyek yang dibangun pada era kepemimpinan sebelumnya secara penuh kepada APBN saat ini dapat mempersempit ruang fiskal Indonesia yang sudah cukup tertekan oleh berbagai program prioritas nasional lainnya. Menurut pandangan ekonomi makro, ketergantungan pada APBN untuk menambal kerugian proyek komersial dapat menciptakan moral hazard bagi manajemen BUMN di masa depan. Oleh karena itu, muncul wacana alternatif yang cukup berani dari Presiden Prabowo Subianto, yakni menggunakan dana hasil sitaan dari para koruptor sebagai sumber pendanaan untuk melunasi utang proyek infrastruktur strategis seperti Whoosh. Langkah ini dipandang sebagai solusi inovatif yang dapat mengurangi beban langsung pada pajak rakyat, sekaligus memberikan pesan kuat mengenai penegakan hukum dan pemanfaatan aset hasil kejahatan untuk kepentingan publik.
Meskipun polemik mengenai sumber pendanaan terus bergulir, kebutuhan untuk menstabilkan kondisi WIKA tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah demi menjaga kepercayaan investor di sektor infrastruktur. Dengan nilai kontrak baru yang berhasil diraih WIKA mencapai Rp 724 miliar per Januari 2026, perseroan menunjukkan tanda-tanda resiliensi, namun penyelesaian masalah utang Whoosh tetap menjadi kunci utama bagi titik balik (turnaround) perusahaan secara keseluruhan. Jika skema pembayaran melalui Danantara dan APBN berhasil disepakati dengan bunga yang kompetitif dan tenor yang masuk akal, maka WIKA diprediksi akan mampu memperbaiki rasio utang terhadap ekuitasnya (DER) dan kembali fokus pada ekspansi proyek-proyek berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal yang tepat, manajemen aset yang efisien melalui Danantara, dan optimalisasi operasional Whoosh akan menentukan apakah proyek megah ini akan menjadi aset yang produktif atau beban abadi bagi keuangan negara di masa depan.
