Gelombang kekhawatiran yang mendalam menyelimuti lanskap kesehatan publik Indonesia, mendorong desakan kuat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI untuk menerapkan regulasi yang lebih radikal dan tegas terhadap peredaran rokok elektrik atau vape serta Dinitrogen Monoksida (N2O). Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aril Seto, secara eksplisit menyerukan perlunya terobosan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, melainkan juga belajar dari langkah-langkah restriktif yang telah diambil oleh berbagai negara lain. Seruan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) BNN RI yang krusial pada Rabu (18/2), di mana fokus utama adalah pengaturan rokok elektronik dan pembatasan penggunaan N2O. Latar belakang desakan ini adalah temuan serius terkait penyalahgunaan narkotika melalui vape dan lonjakan penggunaan di kalangan remaja, yang mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya perubahan arah kebijakan dari yang semula permisif menjadi protektif demi menjaga kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Suyudi Aril Seto menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma dalam penanganan isu vape dan N2O. Ia dengan tegas menyatakan, “Pendekatan penegakan hukum semata tidaklah cukup. Kita membutuhkan terobosan kebijakan yang radikal dan tegas. Kita tentunya perlu belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu mengambil sikap tegas.” Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan respons kebijakan yang komprehensif dan preventif. FGD tersebut, yang bertajuk ‘Pengaturan Rokok Elektronik (Vape) dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (N2O)’, menjadi platform strategis untuk mengkaji opsi-opsi regulasi yang lebih ketat, bahkan hingga pada tingkat pelarangan, demi melindungi warga negara dari dampak buruk kedua zat tersebut. BNN, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, melihat fenomena ini sebagai perluasan modus operandi peredaran zat adiktif yang sangat meresahkan.
Ancaman Ganda: Vape dan N2O sebagai Modus Penyalahgunaan Narkotika
Desakan BNN ini muncul sebagai respons langsung terhadap temuan-temuan mengkhawatirkan di lapangan. Salah satu isu paling krusial adalah indikasi kuat bahwa rokok elektrik atau vape telah disusupi oleh narkotika. Berbagai laporan dan investigasi BNN menunjukkan bahwa para pengedar narkoba kini kerap menyusupi produk vape dengan berbagai jenis narkotika, menjadikannya modus baru yang sulit dideteksi dan sangat berbahaya. Fenomena ini diperparah dengan lonjakan signifikan pengguna vape di kalangan remaja dan bahkan anak-anak, yang secara tidak sadar terpapar risiko penyalahgunaan narkotika. Vape, yang seringkali dipasarkan dengan citra modern dan “lebih aman” dari rokok konvensional, justru menjadi gerbang bagi generasi muda untuk masuk ke dalam lingkaran narkotika. Selain vape, penyalahgunaan Dinitrogen Monoksida (N2O), yang dikenal juga sebagai “gas tertawa” atau “whip pink”, juga menjadi perhatian serius. N2O, yang seharusnya digunakan untuk keperluan medis atau industri, kini marak disalahgunakan sebagai zat psikoaktif, terutama di tempat hiburan malam atau lingkungan sosial tertentu, menimbulkan efek euforia singkat namun berisiko tinggi terhadap kesehatan neurologis dan psikologis penggunanya. Kombinasi ancaman dari vape yang disusupi narkotika dan penyalahgunaan N2O ini menciptakan situasi darurat kesehatan publik yang menuntut tindakan segera dan tegas dari pemerintah.
Belajar dari Ketegasan Negara-Negara Tetangga: Regulasi Komprehensif
Dalam upaya mencari solusi yang efektif, Komjen Pol Suyudi Aril Seto menyoroti berbagai pendekatan yang telah diambil oleh negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Salah satu contoh paling menonjol adalah Singapura, negara tetangga yang terkenal dengan regulasi ketatnya. Suyudi menjelaskan, “Bahkan negara tetangga kita Singapura, telah menerapkan pelarangan total terhadap rokok elektrik sejak tahun 2018. Dan mengklasifikasikannya sebagai masalah penegakan hukum narkotik, drug enforcement issues.” Klasifikasi ini sangat penting karena menempatkan vape dalam kategori yang sama dengan narkotika, dengan konsekuensi hukum yang sangat berat bagi siapa pun yang terlibat dalam impor, distribusi, atau penggunaan produk tersebut. Pendekatan Singapura menunjukkan komitmen yang tidak kompromi terhadap kesehatan dan keamanan masyarakatnya, menjadikan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif sebagai prioritas utama negara.
Selain Singapura, Suyudi juga menyebutkan Thailand dan Maladewa sebagai contoh negara-negara yang telah mengambil langkah tegas. “Negara lain seperti Thailand dan Maladewa juga telah menetapkan pelarangan terhadap impor dan penjualan vape,” ucap Suyudi. Kebijakan pelarangan impor dan penjualan ini secara efektif menutup akses terhadap produk vape di pasar domestik, membatasi ketersediaan dan mencegah penyebarannya di kalangan masyarakat. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran akan bahaya inheren dari vape, terlepas dari klaim produsen tentang “alternatif lebih aman”. Dengan melarang impor, negara-negara ini secara proaktif melindungi perbatasannya dari masuknya produk yang dianggap berbahaya bagi kesehatan publik.
Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan kepada Malaysia, negara tetangga yang meskipun vape masih beredar, namun sedang dalam proses menuju regulasi yang jauh lebih ketat. Suyudi mengungkapkan, “Saat ini mereka sedang bergerak maju dengan proses penyusunan regulasi yang baru, lebih ketat tentunya. Yaitu pelarangan secara menyeluruh terhadap penjualan, importasi, dan produksi rokok elektronik.” Ini menunjukkan adanya tren regional yang kuat menuju pembatasan atau bahkan pelarangan total terhadap vape. Malaysia, dengan populasi yang signifikan dan pasar yang berkembang, mengambil langkah progresif untuk mengamankan masa depan kesehatan warganya dengan mempersiapkan kerangka hukum yang melarang secara komprehensif seluruh rantai pasok dan produksi rokok elektrik. Ini adalah indikator jelas bahwa negara-negara di Asia mulai menyadari ancaman serius yang ditimbulkan oleh vape dan mengambil tindakan kolektif untuk mengatasinya.
Melihat banyaknya negara yang telah mengambil sikap tegas, Komjen Pol Suyudi Aril Seto menyarankan agar Indonesia tidak tertinggal dan segera mengambil langkah serupa. Dengan nada yang sangat kuat dan metafora yang tajam, ia menegaskan, Indonesia tidak boleh menjadi negara tong sampah bagi produk yang dilarang di negara lain.
Pernyataan ini bukan hanya seruan untuk bertindak, tetapi juga sebuah pernyataan kedaulatan dan harga diri bangsa yang menolak untuk menjadi pasar bagi produk-produk yang dianggap berbahaya dan ditolak di yurisdiksi lain. Ini adalah panggilan untuk melindungi martabat bangsa dan kesehatan warganya dari eksploitasi pasar yang tidak bertanggung jawab. Suyudi menekankan bahwa upaya regulasi yang lebih ketat ini adalah esensial untuk melindungi kesehatan warga negara. Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan yang diusung BNN berorientasi pada perlindungan maksimal bagi warga, bukan sekadar sikap permisif yang membiarkan peredaran produk-produk berisiko. “Langkah ini menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya vape telah mendorong perubahan arah kebijakan dari yang semula permisif menjadi restriktif demi melindungi kesehatan warganya,” pungkas Suyudi.
