Gelombang intimidasi dan teror fisik kini tengah membayangi iklim demokrasi di lingkungan akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyusul serangkaian ancaman serius yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto. Sejak awal Februari 2026, Tiyo menjadi sasaran teror beruntun yang diduga kuat berkaitan erat dengan sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah, terutama setelah ia melayangkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang menyoroti ketimpangan sosial dan tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Serangkaian ancaman mulai dari pesan gelap melalui platform digital hingga penguntitan fisik oleh orang tidak dikenal ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai jaminan kebebasan berpendapat bagi mahasiswa di Indonesia, sekaligus memaksa pihak universitas untuk memperketat pengawasan keamanan internal meskipun langkah hukum formal ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara institusional masih dalam tahap pertimbangan.
Kronologi teror yang dialami Tiyo Ardianto bermula secara intensif sejak tanggal 9 Februari, tak lama setelah BEM UGM menyuarakan kritik tajam melalui surat resmi ke UNICEF pada Jumat, 6 Februari 2026. Dalam surat tersebut, Tiyo memotret sebuah ironi yang menyayat hati tentang seorang anak di Ngada, NTT, yang nekat mengakhiri hidupnya hanya karena ketidakmampuan ekonomi untuk membeli alat tulis sederhana berupa pena dan buku. Kontras yang tajam ini dihadapkan pada kebijakan fiskal pemerintah yang menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp 16,7 triliun untuk iuran pada Board of Peace (BoP) serta alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 1,2 triliun per hari. Kritik yang menyentuh sensitivitas kebijakan publik inilah yang diduga menjadi pemicu munculnya serangan digital dari nomor-nomor asing dengan kode negara Inggris Raya (+44), yang berisi pesan-pesan intimidasi hingga ancaman penculikan dan pembunuhan yang sangat spesifik.
Eskalasi Intimidasi Fisik dan Ancaman Keamanan Aktivis Mahasiswa
Intimidasi yang dialami Tiyo tidak berhenti pada ranah digital semata, melainkan telah merambah ke ruang fisik yang mengancam keselamatan jiwanya. Tiyo melaporkan bahwa dirinya sempat dikuntit oleh dua orang tidak dikenal yang melakukan pengawasan jarak jauh. Para pelaku tersebut bahkan berani mengambil foto Tiyo secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan, sebuah taktik intimidasi psikologis yang dirancang untuk menciptakan rasa tidak aman di lingkungan kampus maupun tempat tinggalnya. Tekanan ini tidak hanya menyasar Tiyo secara pribadi, namun juga mulai merembet kepada pihak keluarga, termasuk ibundanya, serta puluhan pengurus BEM UGM lainnya yang turut merasakan atmosfer ancaman serupa. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara kritis mahasiswa melalui teror yang bersifat personal dan terorganisir.
Menanggapi situasi yang kian memanas, pihak Universitas Gadjah Mada melalui Juru Bicara UGM, Dr. I Made Andi Arsana, menyatakan bahwa pimpinan universitas telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan menjalin komunikasi intensif dengan Tiyo Ardianto. Meskipun secara institusi UGM belum melayangkan laporan resmi ke LPSK Yogyakarta, pihak kampus memastikan bahwa aspek keamanan Tiyo tetap menjadi prioritas utama. Kepala Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Lingkungan (K5L) UGM telah dikerahkan untuk memantau pergerakan dan menjamin keselamatan Tiyo di area kampus. Andi Arsana menegaskan bahwa Direktorat Kemahasiswaan UGM terus berkoordinasi untuk menentukan langkah strategis selanjutnya, sembari menunggu kesiapan mental dan keputusan final dari Tiyo serta rekan-rekan pengurus BEM UGM lainnya terkait jalur hukum yang akan ditempuh.
Dinamika Perlindungan Hukum dan Sikap Institusional Universitas
Meskipun UGM secara kelembagaan belum bersurat ke LPSK, laporan terbaru menunjukkan bahwa Tiyo Ardianto secara pribadi telah berinisiatif mengajukan permohonan perlindungan ke lembaga tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertahanan diri mengingat ancaman yang diterima sudah masuk dalam kategori membahayakan nyawa. Di sisi lain, pihak universitas menjelaskan bahwa belum adanya laporan resmi dari pihak kampus ke kepolisian disebabkan oleh proses diskusi internal yang masih berjalan. UGM berkomitmen untuk menghormati otonomi mahasiswa dalam mengambil keputusan hukum, namun tetap berdiri tegak di belakang mereka untuk memberikan perlindungan akademik dan keamanan fisik. Komitmen ini krusial untuk memastikan bahwa mimbar akademik tetap menjadi ruang yang aman bagi dialektika dan kritik terhadap kekuasaan tanpa bayang-bayang kriminalisasi atau kekerasan.
Keteguhan hati Tiyo Ardianto dalam menghadapi badai teror ini tercermin dari pernyataannya yang menekankan prinsip ketahanan mental. Dengan slogan khas “semakin ditekan, semakin melawan”, Tiyo menegaskan bahwa aksi teror justru menjadi indikator bahwa kritik yang disampaikan telah mengenai sasaran. Ia meyakini bahwa dalam sebuah negara hukum, tindakan kekerasan terhadap aktivis mahasiswa hanya akan membawa kerugian politik yang lebih besar bagi pihak-pihak yang mencoba membungkamnya. Tiyo memandang bahwa teror yang menimpanya adalah sebuah “alarm” atau tanda bahaya bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Baginya, kebebasan berpendapat bukanlah pemberian dari negara yang bisa ditarik sewaktu-waktu, melainkan hak kodrati yang melekat pada setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Situasi ini kini menjadi sorotan publik secara luas, di mana banyak pihak mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dalang di balik nomor-nomor asing dan aksi penguntitan tersebut. Keberanian Tiyo dan BEM UGM dalam menyuarakan isu-isu kerakyatan, seperti kasus bunuh diri anak di NTT akibat kemiskinan ekstrem, menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas anggaran nasional. Di tengah tekanan yang luar biasa, dukungan dari civitas akademika dan masyarakat sipil terus mengalir bagi Tiyo, memperkuat posisi bahwa kebebasan akademik tidak boleh tunduk pada intimidasi dalam bentuk apa pun. Pihak kampus UGM pun berjanji akan terus mendampingi proses ini hingga situasi benar-benar kondusif dan pelaku teror dapat diidentifikasi secara hukum.
Ke depannya, kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi penguatan sistem perlindungan saksi dan korban di lingkungan pendidikan tinggi. Ancaman yang menimpa Ketua BEM UGM ini bukan sekadar masalah personal, melainkan ancaman terhadap pilar demokrasi yang paling fundamental, yakni kebebasan berekspresi. Jika teror seperti ini dibiarkan tanpa penanganan hukum yang tegas, maka dikhawatirkan akan tercipta efek gentar (chilling effect) yang meluas di kalangan mahasiswa dan aktivis lainnya. Oleh karena itu, sinergi antara pihak universitas, lembaga perlindungan seperti LPSK, dan kepolisian sangat dinantikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya tanpa harus mempertaruhkan nyawa.
