Sebuah fenomena mengejutkan tengah merebak di tengah masyarakat Indonesia, di mana beban psikologis dan gangguan kesehatan mental tidak lagi semata-mata dipicu oleh masalah personal atau keluarga, melainkan secara langsung berakar pada dinamika dan kebijakan negara. Dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di Australia hingga warga Jakarta yang aktif menyimak berita, individu-individu ini melaporkan mengalami kecemasan mendalam, mimpi buruk berulang, dan bahkan gejala psikosomatis yang secara eksplisit mereka kaitkan dengan kondisi sosial-politik dan lingkungan di Indonesia. Psikolog klinis Mufliha Fahmi, yang telah berpraktik selama lebih dari tujuh tahun, mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia menangani klien yang stres dan frustrasi akibat isu-isu negara, sebuah indikasi bahwa ketidakpastian dan kekecewaan terhadap pemerintah kini menjadi pemicu signifikan bagi krisis kesehatan mental kolektif yang tak terduga ini, menandai pergeseran kompleks dalam lanskap kesehatan jiwa di Tanah Air.
Veliana Webri, seorang mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Australia, merasakan dampak langsung dari fenomena ini. Hari-harinya yang semula berjalan normal dengan rutinitas kampus, kelas, dan interaksi sosial, tiba-tiba diwarnai oleh serangkaian mimpi buruk yang mengganggu tidurnya secara intens. Bayangan mengerikan tentang banjir bandang, penebangan hutan secara masif, hingga ketakutan yang berulang-ulang menghantuinya dalam tidur, membuatnya kerap terbangun dalam kondisi gelisah. “Kadang mungkin hubungannya dengan rasa takut, misalnya dikejar monster atau apa yang kadang itu nonsense,” ungkap Webri kepada BBC News Indonesia, menggambarkan betapa irasionalnya sebagian mimpi tersebut. Namun, di balik ketidakrasionalan itu, tersimpan kecemasan yang mendalam. Pikiran Veliana terus bekerja tanpa henti, secara impulsif mendorongnya untuk membaca berbagai informasi terkait proyek yang akan dikerjakannya jika kembali ke Indonesia, atau mencari hibah demi keberlangsungan hidupnya di masa depan. Perasaan “hidup dalam mode survival” ini muncul dari kekhawatiran fundamental: “ketika saya balik [ke Indonesia] saya survive enggak? Saya bisa hidup enggak?” Akibat dari gangguan tidur dan pikiran yang terus-menerus tegang ini, perlahan namun pasti, kualitas belajarnya menurun drastis dan kesehatannya terganggu. “Siangnya saya lemas karena kurang tidur. Kurang fokus jadi tugas bermasalah dan nilai tidak memuaskan,” jelasnya. Kondisi ini kemudian mendorongnya untuk mencari bantuan profesional. “Akhirnya, saya ke psikolog karena berantai efeknya dan saya belum menyadari saat itu bahwa saya punya climate anxiety,” tutur Veliana, yang ternyata adalah penyintas banjir Pacitan 2017 dan sangat sensitif terhadap isu lingkungan di Indonesia.
Kasus serupa juga dialami oleh Cornila Desyana, seorang warga Jakarta yang merasakan dampak kecemasan ini hingga berimbas pada kondisi fisiknya. Nila, sapaan akrabnya, mengalami serangan mimpi buruk yang begitu intens dan realistis. Ia menceritakan, “Ada satu titik dalam mimpi itu, salah satu orang yang kenal dekat dengan aku datang dengan kondisi pundak kanannya terluka dan berdarah-darah. Adegan selanjutnya, orang lain minta tolong karena dia ditarik-tarik.” Dalam mimpi tersebut, Nila menafsirkan bahwa “orang yang berdarah karena ditembak polisi, dan yang ditarik itu ditangkap paksa sama polisi.” Ketika terbangun dari mimpi mengerikan itu, ia tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kembali detailnya kepada suaminya. “Pas cerita itu aku makin merasa enggak berdaya dengan kondisi negara ini,” ungkap Nila, yang memang dikenal aktif menyimak berbagai pemberitaan di media sosial dan isu-isu politik. Dengan indikasi awal gejala kecemasan yang kuat, Nila yang sebelumnya telah memeriksakan keluhan fisiknya ke dokter umum, akhirnya dirujuk untuk berkonsultasi dengan psikiater.
Veliana dan Nila hanyalah dua dari sekian banyak warga negara yang mulai merasa kalut dan tertekan oleh situasi negara sepanjang setahun terakhir. Tanpa disadari, berbagai tindak-tanduk, pernyataan, dan kebijakan pemerintah yang berbuah kontroversi atau dianggap tidak berpihak pada rakyat, secara signifikan memengaruhi kondisi mental masyarakat yang terpapar informasi secara masif melalui media sosial. Fenomena ini telah menarik perhatian para profesional kesehatan mental. Psikolog klinis Mufliha Fahmi, yang berpraktik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sempat mengunggah konten di Instagram pada Desember 2025 yang kemudian viral. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan pengalamannya yang tidak biasa: setelah lebih dari tujuh tahun praktik, baru kali ini ia memperoleh klien yang secara eksplisit mengalami persoalan kesehatan mental karena terpicu masalah negara. BBC News Indonesia mengonfirmasi temuan ini dengan Mufliha, yang menjelaskan bahwa kliennya datang terpicu pasca peristiwa banjir Sumatra yang penanganannya dianggap lambat dan tidak memadai. Mufliha menambahkan bahwa meskipun setiap pemerintahan memiliki problematikanya masing-masing, yang membedakan setahun terakhir ini adalah intensitas dan keberlanjutan pemicunya. “Tapi yang membedakan setahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, betapa yang terjadi sepanjang setahun ini beruntun. Jadi ada pemicu, agak landai, ada pemicu lagi. Seperti itu terus enggak berhenti,” jelasnya, mengindikasikan akumulasi stres yang terus-menerus. Fenomena ini juga diperkuat oleh laporan dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa tingkah kontroversial pejabat negara dan kekhawatiran mendalam terhadap arah dan kondisi negara memicu gangguan mental di kalangan masyarakat.
Fenomena Kecemasan Kolektif dan Dampak Kebijakan Negara
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, Retno Kumolohadi, mengakui bahwa faktor sosial-politik belakangan ini semakin tidak bisa dilepaskan dari kesehatan mental masyarakat. Hal ini bahkan telah menjadi pembahasan serius di level pusat dan wilayah IPK. “Kami mengupayakan agar layanan psikologi ini mudah dijangkau mengingat permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Karena memang di layanan psikolog klinis yang ada di tiap fasilitas pelayanan kesehatan itu memang pola masalah yang terjadi itu hampir sama,” ucap Retno. Ia menekankan bahwa persoalan negara ini “mengakibatkan juga adanya luka batin pada masyarakat. Adanya kemarahan, rasa sedih, kemudian menjadikan adanya keyakinan dan pikiran bahwa kok enggak adil banget sih buat kami.” Data ini sejalan dengan kekhawatiran pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Januari 2026, memperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental mencapai angka fantastis, yakni 28 juta orang. Hitungan ini didasarkan pada panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang mengestimasi bahwa jumlah penduduk yang mengalami persoalan kesehatan mental di suatu negara dihitung dari satu per delapan atau satu per 10 dari total populasi. Namun, menurut Budi, jumlah yang benar-benar mengakses layanan konseling kesehatan mental diduga masih sangat sedikit. Selain kekhawatiran akan stigma sosial dan kesulitan mengakses bantuan profesional, jumlah psikolog maupun psikiater di Indonesia juga tidak sebanding dengan kebutuhan. Data IPK per Februari 2026 mencatat bahwa jumlah psikolog klinis yang terverifikasi di Indonesia hanya sebanyak 4.333 orang, dengan sebaran terbesar terkonsentrasi di Pulau Jawa, meninggalkan banyak wilayah lain dengan akses terbatas.
