Di tengah pusaran kasus korupsi tata kelola minyak dan produk kilang yang mengguncang PT Pertamina Patra Niaga, dua mantan petinggi perusahaan, Riva Siahaan dan Edward Corne, secara tegas menyatakan kekecewaan dan kebingungan mereka atas fokus penyidik yang dinilai bergeser. Keduanya, yang kini berstatus terdakwa dan menghadapi tuntutan pidana berat, mengungkapkan dalam nota pembelaan pribadi (pleidoi) bahwa pemeriksaan yang mereka jalani secara konsisten diarahkan pada sosok misterius: Muhammad Riza Chalid, seorang saudagar minyak yang kabarnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menurut pengakuan mereka, kerap kali bernada intimidatif, bahkan mengancam keselamatan pribadi dan keluarga, menimbulkan pertanyaan serius mengenai upaya kriminalisasi yang mereka hadapi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 19 Februari 2026.
Fokus Penyidikan yang Dipertanyakan: Jejak Muhammad Riza Chalid
Dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Riva Siahaan, mantan Direktur Pertamina Patra Niaga, menyuarakan keterkejutannya yang mendalam. Sejak awal penahanannya, ia mengaku terus-menerus dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Sebaliknya, fokus utama para penyidik, menurut kesaksian Riva, adalah mengenai Muhammad Riza Chalid. “Satu hal yang membuat saya terkejut, di dalam setiap pemeriksaan oleh penyidik sejak saya ditahan, selain pertanyaan terkait pekerjaan dan tugas-tugas saya, saya terus dipertanyakan terkait Muhammad Riza Chalid,” ungkap Riva dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Riva membeberkan bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai Riza Chalid tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disampaikan dengan nada yang mengintimidasi. Ia bahkan mengaku menerima ancaman yang menyangkut keselamatan keluarganya, termasuk ancaman pengusiran dari rumah. “Meskipun saya berkali-kali menyampaikan bahwa saya tidak mengetahui, tidak mengenal, bahkan tidak pernah melihat sosoknya. Apakah ini upaya kriminalisasi kepada saya?” seru Riva, mempertanyakan motif di balik tekanan yang ia rasakan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan bahwa fokus penyidikan mungkin telah dialihkan dari substansi kasus korupsi yang menjeratnya, menuju pencarian informasi terkait Riza Chalid, yang hingga kini masih menjadi sosok yang sulit dijangkau oleh penegak hukum.
Senada dengan Riva, terdakwa lainnya, Edward Corne, mantan Vice President Trading Operations Pertamina Patra Niaga, juga mengungkapkan pengalaman serupa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan personal maupun profesional dengan Muhammad Riza Chalid. “Saya tidak pernah mengenal dan tidak mengetahui sosok tersebut. Tidak pernah ada pertemuan, komunikasi, kerja sama, ataupun interaksi apapun yang melibatkan saya dan MRC,” tegas Edward. Ia menambahkan bahwa satu-satunya cara ia mengenal nama Riza Chalid adalah melalui pemberitaan media massa, yang mengindikasikan bahwa sosok tersebut memang memiliki rekam jejak yang cukup dikenal publik, namun tidak dalam kapasitas interaksi langsung dengan dirinya.
Tuntutan Berat dan Potensi Kriminalisasi
Pengakuan Riva Siahaan dan Edward Corne ini muncul di tengah tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Jumat, 13 Februari 2026. Dalam surat tuntutannya, JPU meminta agar Riva dan Edward dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Selain hukuman badan, keduanya juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan jika tidak mampu membayar, akan diganti dengan kurungan penjara tambahan selama 190 hari. Ini merupakan ancaman hukuman yang sangat berat, mengingat mereka mengaku tidak memiliki keterlibatan langsung dengan sosok yang terus menerus ditanyakan oleh penyidik.
Lebih memberatkan lagi, JPU juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Masing-masing terdakwa diminta membayar Rp 5 miliar. Apabila pembayaran ini tidak dilakukan dalam kurun waktu maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda mereka akan disita untuk dilelang guna menutupi kewajiban tersebut. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa kewajiban akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 7 tahun. Tuntutan yang begitu besar ini semakin memperkuat kekhawatiran Riva dan Edward mengenai adanya upaya untuk mengaitkan mereka secara tidak proporsional dengan kasus yang lebih luas, yang diduga melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Riza Chalid.
Catatan tambahan dari referensi eksternal menguatkan dugaan adanya benang merah antara kasus korupsi minyak mentah ini dengan sosok Muhammad Riza Chalid. Laporan dari beberapa media menyebutkan bahwa Riza Chalid sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak 2018-2023 dan bahkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung pada 19 Agustus 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa pencarian terhadap Riza Chalid memang menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana keterlibatan langsung Riza Chalid dalam kasus yang menjerat Riva dan Edward, dan apakah fokus penyidik yang begitu intens pada Riza Chalid telah mengesampingkan prinsip keadilan bagi para terdakwa yang mengaku tidak mengenalnya.
Menariknya, salah satu referensi tambahan juga menyebutkan bahwa dalam persidangan, pertanyaan mengenai Riza Chalid bahkan diarahkan kepada anak Riza Chalid sendiri, serta terdakwa lainnya. Hal ini semakin memperjelas bahwa nama Riza Chalid memang menjadi titik sentral dalam investigasi ini. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Dimas, salah satu narasumber dalam pemberitaan tersebut, ketika nama Riza Chalid ditanyakan, arah penyidikan seolah berubah dari mendalami kasus yang menjerat terdakwa menjadi mencari ayah dari terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa kasus ini mungkin memiliki dimensi yang lebih kompleks, melibatkan upaya untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, di mana Riza Chalid diduga memegang peran kunci. Namun, proses pencarian kebenaran ini tampaknya menimbulkan korban sampingan, yaitu para individu yang merasa terintimidasi dan terancam hak-haknya dalam proses peradilan.
