Dalam sebuah langkah strategis yang menandai babak baru dalam sengketa lahan ikonik di pusat ibu kota, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi telah menerima surat permohonan tindak lanjut eksekusi atas lahan yang kini ditempati Hotel Sultan. Permohonan krusial ini diajukan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) pada Rabu, 18 Februari 2026, dan diterima sehari setelahnya, Kamis, 19 Februari 2026. Aksi ini merupakan respons tegas pemerintah menyusul berakhirnya tenggat waktu bagi PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan, untuk secara sukarela menyerahkan aset tersebut, sebuah periode yang telah diatur melalui aanmaning atau teguran resmi pengadilan yang jatuh tempo pada 17 Februari 2026. Penyerahan surat ini menjadi penegas komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan mengambil kembali aset negara yang telah lama menjadi objek perselisihan, dengan tujuan merevitalisasi area tersebut demi kepentingan publik.
Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, mengonfirmasi penerimaan surat permohonan eksekusi tersebut pada Kamis, 19 Februari 2026. Menurut Sunoto, surat penting ini kini sedang dalam proses administrasi internal dan akan ditelaah secara cermat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses penelaahan ini esensial untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil, memastikan setiap prosedur hukum yang berlaku dipatuhi dengan seksama. Konfirmasi dari pihak pengadilan ini sekaligus memperjelas status hukum terkini dari sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut. Sunoto juga secara eksplisit membenarkan bahwa periode delapan hari yang diberikan kepada PT Indobuildco untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, yang dimulai sejak aanmaning pada 9 Februari 2026, telah resmi berakhir pada 17 Februari 2026. Kegagalan PT Indobuildco untuk mematuhi teguran tersebut secara langsung memicu pengajuan permohonan eksekusi ini, menandakan berakhirnya kesabaran pemerintah dalam menanti itikad baik dari pihak termohon.
Penegasan Ketiadaan Itikad Baik dan Prinsip Uitvoerbaar Bij Voorraad
Surat permohonan tindak lanjut eksekusi ini diajukan oleh pemerintah melalui kuasa hukum Kemensetneg dan PPK GBK, Kharis Sucipto, pada Rabu, 18 Februari 2026. Kharis menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah aanmaning yang dikeluarkan pada 9 Februari 2026 lalu telah jatuh tempo. Hingga batas akhir teguran pada 17 Februari 2026, PT Indobuildco, entitas pengelola Hotel Sultan, tidak menunjukkan respons positif maupun menyerahkan aset yang disengketakan secara sukarela. “Hal ini menegaskan ketiadaan iktikad baik untuk mematuhi hukum,” ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya. Pernyataan ini menggarisbawahi kekecewaan pemerintah terhadap sikap PT Indobuildco yang dinilai mengabaikan proses hukum yang telah berjalan.
Lebih lanjut, Kharis Sucipto menjelaskan bahwa segala dalih hukum, termasuk potensi gugatan-gugatan baru yang mungkin diajukan oleh PT Indobuildco, tidak akan mampu menunda pelaksanaan putusan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025 yang telah dimenangkan oleh pemerintah. Penjelasan ini didasarkan pada karakteristik putusan tersebut yang bersifat serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad. Konsep uitvoerbaar bij voorraad merupakan prinsip hukum yang sangat penting, yang berarti putusan pengadilan dapat dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu, meskipun pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau bahkan perlawanan. Prinsip ini diterapkan dalam kasus-kasus tertentu untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dalam penegakan hukum, terutama ketika terdapat bukti kuat mengenai hak penggugat. “Supremasi hukum tidak boleh kalah oleh strategi litigasi yang berulang. Negara berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik rakyat,” tegas Kharis, menyoroti pentingnya penegakan hukum di atas segala manuver litigasi.
Landasan Hukum yang Tak Tergoyahkan: Putusan Pengadilan
Sengketa lahan Hotel Sultan ini berakar pada dua putusan pengadilan yang krusial. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menghukum PT Indobuildco untuk mengosongkan tanah dan bangunan Hotel Sultan melalui Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan pada 28 November 2025. Gugatan yang diajukan oleh PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara dan pihak terkait lainnya ini terdaftar dalam dua perkara terpisah, yaitu Nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST dan Nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST. Dalam perkara Nomor 208, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa negara adalah pemilik sah atas tanah sengketa, berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora. Putusan ini juga menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak tahun 2023, dan tindakan negara dalam sengketa ini dinyatakan sah. Oleh karena itu, juru bicara pengadilan, Sunoto, menjelaskan bahwa “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).” Ini adalah dasar hukum utama yang memberikan legitimasi penuh bagi pemerintah untuk melanjutkan proses eksekusi.
Selain putusan mengenai kepemilikan lahan, perkara Nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST juga memberikan dimensi finansial yang signifikan pada sengketa ini. Dalam kesimpulan perkara tersebut, PT Indobuildco dinyatakan lalai dalam membayar royalti, termasuk bunga dan denda, yang totalnya mencapai US$ 45.356.473. Kewajiban pembayaran ini timbul dari penggunaan sebagian bidang tanah HPL Nomor 1/Gelora seluas 137.375 meter persegi selama periode tahun 2007 hingga 2023. Karenanya, pengelola Hotel Sultan tersebut dihukum untuk membayar sejumlah US$ 45 juta kepada negara. Putusan ini semakin memperkuat posisi pemerintah dan menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban finansial yang serius oleh PT Indobuildco, menambah bobot pada klaim pemerintah atas aset tersebut.
Visi Masa Depan: Ruang Terbuka Hijau dan Transisi yang Adil
Di balik upaya penegakan hukum ini, pemerintah memiliki visi jangka panjang untuk lahan yang kini ditempati Hotel Sultan atau yang dikenal sebagai Blok 15. Pemerintah berencana merevitalisasi area tersebut menjadi ruang terbuka hijau yang modern dan terintegrasi dengan stasiun MRT baru. Kharis Sucipto menyatakan bahwa rencana ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati area tersebut, mengubahnya dari properti eksklusif menjadi fasilitas publik yang inklusif dan berkelanjutan. Revitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan estetika kota tetapi juga menyediakan ruang hijau yang sangat dibutuhkan di tengah kepadatan Jakarta, serta mendukung mobilitas perkotaan melalui integrasi transportasi massal.
