Lembaga kajian ekonomi terkemuka, Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, baru saja menerbitkan laporan riset mendalam yang bertajuk “Tarik Menarik Mineral Kritis”. Laporan ini memberikan analisis komprehensif mengenai eskalasi persaingan global dalam memperebutkan akses terhadap mineral kritis, sebuah komoditas yang kini menjadi “emas baru” di panggung geopolitik internasional. Fokus utama riset ini menyoroti bagaimana negara-negara di kawasan Amerika Latin, khususnya Venezuela, menjadi medan tempur kepentingan kekuatan besar dunia. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan bahwa situasi politik dan ekonomi di Venezuela harus dipandang sebagai alarm keras bagi Indonesia. Penangkapan dramatis Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, oleh otoritas internasional dianggap bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan manifestasi dari strategi agresif Amerika Serikat untuk mengamankan rantai pasok energi dan mineral strategis yang sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur dan pertahanan mereka di masa depan.
Faisal berargumen bahwa fenomena di Venezuela adalah potret nyata dari “kutukan sumber daya” yang diperparah oleh intervensi geopolitik. Langkah-langkah diplomatik dan hukum yang diambil oleh Amerika Serikat di kawasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari persaingan eksistensial mereka dengan Cina. Kedua raksasa ekonomi ini sedang berada dalam perlombaan senjata teknologi, di mana pemenangnya ditentukan oleh siapa yang menguasai hulu hingga hilir mineral kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Mineral-mineral ini merupakan komponen yang tidak tergantikan dalam produksi semikonduktor canggih, satelit, hingga sistem persenjataan modern. Menurut laporan yang dikutip pada Selasa, 20 Januari 2026, Faisal menegaskan bahwa ketergantungan dunia pada mineral kritis telah menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional, di mana kedaulatan sebuah negara sering kali diuji oleh kekayaan alam yang dimilikinya.
Dominasi Cina dan Ambisi Manufaktur Global
Dalam peta persaingan ini, Cina saat ini memegang kendali yang sangat dominan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Critical Mineral Atlas milik United States Geological Survey (USGS), Cina telah berhasil mengamankan dominasi atas 42 jenis mineral kritis yang berbeda. Dominasi ini mencakup seluruh spektrum industri, mulai dari eksplorasi tambang hingga proses pemurnian yang kompleks. Sebagai gambaran betapa kuatnya cengkeraman Beijing, Faisal mengungkapkan bahwa Cina mengendalikan hampir 100 persen produksi gallium dunia, sebuah material esensial untuk sirkuit terintegrasi dan optoelektronik. Selain itu, Cina juga menguasai mayoritas pemurnian magnesium global. Data terbaru dari USGS tahun 2025 bahkan menunjukkan angka yang lebih mencengangkan: Cina menyumbang sekitar 69 persen dari total produksi logam tanah jarang dunia dan memegang kendali atas 90 persen pasar magnet permanen berbasis rare earth, yang merupakan komponen vital bagi motor penggerak kendaraan listrik (EV) dan turbin angin.
Persaingan sengit ini dipicu oleh transformasi industri global menuju ekonomi hijau dan digital. Mineral kritis adalah fondasi utama bagi pengembangan baterai kendaraan listrik berkapasitas tinggi, komponen pesawat terbang generasi terbaru, perangkat elektronik konsumen, hingga infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan daya komputasi masif. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin agresif di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump didorong oleh obsesi untuk merebut kembali kejayaan manufaktur domestik atau “re-industrialization”. Namun, ambisi AS ini terbentur pada realitas bahwa selama dua dekade terakhir, Cina telah melakukan investasi besar-besaran secara sistematis di berbagai belahan dunia untuk menguasai rantai pasok. Hal ini membuat banyak negara maju, termasuk anggota Uni Eropa dan Australia, berada dalam posisi rentan karena ketergantungan yang tinggi pada pasokan dari Cina.
Posisi Strategis Indonesia dalam Pusaran Geopolitik
Bagi Indonesia, dinamika global ini membawa konsekuensi yang sangat serius. Sebagai negara yang dianugerahi cadangan mineral strategis yang melimpah, Indonesia kini berada di bawah mikroskop kekuatan besar. CORE mencatat bahwa Indonesia setidaknya memiliki lima jenis mineral kritis utama yang menjadi incaran dunia: kobalt, nikel, timah, zirconium, dan tembaga. Dalam komoditas tertentu, posisi Indonesia benar-benar tidak tertandingi. Indonesia menguasai sekitar 22 persen produksi timah global dan yang paling fenomenal adalah nikel, di mana Indonesia memasok sekitar 54,13 persen dari total produksi dunia. Kedua mineral ini merupakan tulang punggung bagi industri baterai kendaraan listrik dan perangkat elektronik modern. Faisal memperingatkan bahwa tanpa tata kelola yang transparan, kuat, dan strategi hilirisasi yang konsisten, Indonesia hanya akan menjadi penonton atau bahkan korban dalam pertarungan kepentingan AS dan Cina.
Meskipun Indonesia unggul dalam nikel dan timah, secara diversifikasi jenis mineral, Indonesia sebenarnya masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Berdasarkan estimasi USGS, Malaysia memiliki sekitar 17 jenis mineral kritis strategis, termasuk mangan, aluminium, dan logam tanah jarang. Sementara itu, Vietnam memiliki potensi yang lebih besar dengan 20 jenis mineral kritis, termasuk antimon dan tungsten. Namun, volume produksi nikel Indonesia yang masif menjadikannya “pemain kunci” yang paling menentukan dalam stabilitas pasok global. Hal inilah yang mendorong Amerika Serikat untuk bertindak lebih agresif dalam membuka akses ke sumber daya nasional Indonesia. Salah satu langkah konkretnya adalah kesepakatan Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang dicapai pada Desember 2025. Perjanjian ini direncanakan akan segera difinalisasi melalui pertemuan tim teknis pada Januari 2026, dengan target penandatanganan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.
Kesepakatan ART tersebut merupakan instrumen barter ekonomi yang sangat strategis namun berisiko. Dalam draf perjanjian, Amerika Serikat akan mendapatkan akses pasar domestik Indonesia yang luas serta akses prioritas terhadap mineral kritis. Sebagai kompensasi, Indonesia akan mendapatkan fasilitas pembebasan tarif untuk sejumlah komoditas pertanian unggulan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh. Namun, CORE memberikan catatan kritis bahwa pemberian akses mineral tanpa strategi industri dalam negeri yang jelas dapat melanggar semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Faisal menekankan bahwa skema business-to-business yang melibatkan lembaga Danantara harus dipantau ketat agar tidak sekadar menjadi pintu masuk bagi ekspor bahan mentah. Jika Indonesia kembali ke pola ekspor komoditas primer, maka cita-cita hilirisasi dan transformasi menjadi negara maju akan sirna, dan Indonesia hanya akan terjebak dalam relasi dagang Utara-Selatan yang eksploitatif.
Analisis Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan
Data makroekonomi menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel memang telah memberikan dampak signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor produk olahan nikel melonjak tajam dari hanya US$764 juta pada tahun 2018 menjadi US$7,1 miliar pada tahun 2024, didukung oleh operasional 61 fasilitas pemurnian (smelter). Namun, kesuksesan ini dibayangi oleh volatilitas harga komoditas global. Harga nikel dunia mengalami penurunan drastis sebesar 56 persen, dari puncaknya di level US$33.924 per metrik ton pada Maret 2022 menjadi hanya US$14.883 per metrik ton pada Desember 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi oversupply di pasar global, di mana produksi Indonesia yang masif melampaui permintaan pasar, terutama dari Cina yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Ironisnya, meskipun Indonesia menguasai hampir separuh produksi dunia, Indonesia belum memiliki kekuatan untuk mendikte harga pasar (price setter), karena para produsen domestik cenderung meningkatkan kapasitas tanpa koordinasi yang terintegrasi.
Menanggapi kompleksitas tersebut, CORE Indonesia merumuskan lima rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan mineral kritis:
- Perluasan Negosiasi FTA: Pemerintah harus memperluas cakupan Limited Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika Serikat. Negosiasi tidak boleh terbatas pada mineral kritis, tetapi harus mencakup akses tarif nol persen bagi produk manufaktur padat karya seperti tekstil dan alas kaki untuk melindungi jutaan lapangan kerja domestik.
- Formalisasi Perjanjian Bilateral: Setiap kesepakatan dengan AS harus dituangkan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum internasional. Hal ini penting untuk memastikan kepastian investasi dan mencegah negara lain menuntut konsesi serupa tanpa memberikan komitmen industrialisasi yang sebanding.
- Reformasi Kelembagaan: Perlu dibentuk single point of accountability untuk menyederhanakan birokrasi investasi. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor dari sekutu AS, seperti Jepang dan Korea Selatan, guna menyeimbangkan dominasi modal Tiongkok di sektor hilirisasi.
- Wajib Manufaktur Dalam Negeri: Pemberian akses terhadap cadangan mineral wajib dibarengi dengan komitmen pembangunan pabrik komponen dan barang jadi di Indonesia. Akses lahan tidak boleh diberikan jika investor tidak bersedia membangun ekosistem industri yang bernilai tambah tinggi.
- Kebijakan Tarif Ekspor Selektif: Pemerintah perlu menerapkan bea keluar yang tinggi untuk produk olahan tingkat awal dan memberikan insentif pajak atau tarif nol persen bagi produk manufaktur tingkat lanjut. Kebijakan ini akan memaksa terjadinya pendalaman industri di dalam negeri.
Faisal menutup laporannya dengan peringatan bahwa manfaat dari pembebasan tarif komoditas pertanian seperti sawit dan kopi dalam kesepakatan dengan AS sebenarnya relatif kecil. Pada tahun 2024, nilai ekspor empat komoditas tersebut hanya mencapai US$2,02 miliar, atau sekitar 8 persen dari total ekspor ke AS. Terlebih lagi, kebijakan mandatori biodiesel B40 dan B50 akan menyerap lebih banyak pasokan sawit untuk kebutuhan domestik. Oleh karena itu, posisi tawar mineral kritis Indonesia harus digunakan secara cerdik untuk menuntut akses pasar bagi produk manufaktur bernilai tambah tinggi, bukan sekadar komoditas mentah. Indonesia harus belajar dari pengalaman nikel agar tidak terjatuh dalam ketergantungan baru dan memastikan bahwa kekayaan alam yang terbatas ini benar-benar membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
