Konflik agraria dan tata ruang di kawasan pemukiman elit Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, mencapai titik kulminasi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi mengabulkan gugatan warga terhadap operasional lapangan Star Padel. Perselisihan ini bermula dari berdirinya fasilitas olahraga komersial di tengah zona perumahan yang tenang, yang memicu gelombang protes akibat polusi suara, kemacetan, dan dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan. Polemik yang berlangsung sejak akhir 2024 ini menyoroti lemahnya pengawasan tata ruang di ibu kota, di mana sebuah fasilitas bisnis berskala besar dapat beroperasi di atas lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi hunian pribadi tanpa adanya sosialisasi transparan kepada masyarakat terdampak. Putusan hukum yang keluar pada Februari 2026 ini menjadi kemenangan krusial bagi warga yang merasa hak atas kenyamanan tempat tinggal mereka telah dirampas oleh kepentingan komersial sepihak.
Kilas balik dari sengketa ini bermula pada sekitar Juni 2024, ketika aktivitas konstruksi masif mulai terlihat di atas dua kavling rumah mewah yang sebelumnya telah diratakan dengan tanah. Menurut keterangan Mutia, salah satu warga yang kediamannya berdekatan langsung dengan lokasi proyek, awalnya masyarakat setempat tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan. Informasi yang beredar di lingkup internal warga menunjukkan bahwa lahan tersebut akan dikembangkan menjadi lapangan tenis indoor pribadi untuk kepentingan pemilik rumah yang berada tepat di belakang lokasi tersebut. Asumsi ini membuat warga bersikap permisif, mengingat pembangunan fasilitas olahraga pribadi adalah hal yang lumrah di kawasan elit seperti Pulomas. Namun, seiring berjalannya waktu, struktur bangunan yang berdiri justru menunjukkan skala yang jauh lebih besar dari sekadar fasilitas privat, hingga akhirnya terungkap bahwa lokasi tersebut merupakan cabang dari Star Padel, sebuah entitas bisnis olahraga yang bersifat komersial dan terbuka untuk umum.
Ketegangan mulai memuncak ketika lapangan tersebut mulai beroperasi secara penuh. Kehadiran Star Padel membawa dampak sistemik terhadap ekosistem lingkungan di Pulomas. Tohir, seorang warga yang menjadi salah satu motor penggerak protes, mengungkapkan bahwa operasional lapangan dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi hingga pukul 22.00 WIB malam tanpa henti. Karakteristik olahraga padel yang menggunakan raket keras dan bola bertekanan tinggi, ditambah dengan pantulan bola pada dinding kaca lapangan, menghasilkan dentuman suara yang repetitif dan bising. Suara ini menggema di sepanjang gang dan masuk ke dalam ruang istirahat warga, menciptakan gangguan psikologis dan kenyamanan yang signifikan. Kondisi ini diperparah pada akhir pekan atau hari libur, di mana intensitas pengunjung meningkat drastis, menyebabkan arus lalu lintas di jalanan perumahan yang sempit menjadi macet akibat banyaknya kendaraan pelanggan yang keluar-masuk dan parkir secara sembarangan.
Dugaan Pelanggaran Izin dan Kegagalan Mediasi Tingkat Wilayah
Masalah ini tidak hanya berhenti pada gangguan kebisingan, tetapi merembet pada legalitas perizinan yang dinilai cacat prosedur sejak awal. Ketua RT 05 di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa pihak pengelola Star Padel diduga tidak pernah melakukan sosialisasi secara formal maupun meminta persetujuan dari warga yang berbatasan langsung sebelum memulai pembangunan. Dalam aturan tata ruang dan perizinan bangunan gedung, persetujuan tetangga merupakan salah satu elemen krusial, terutama jika bangunan tersebut akan dialihfungsikan dari hunian menjadi tempat usaha komersial yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Warga merasa dikelabui oleh narasi awal pembangunan yang menyebutkan proyek tersebut hanyalah lapangan tenis pribadi, padahal kenyataannya adalah sebuah unit bisnis yang mendatangkan massa dalam jumlah besar setiap harinya.
Upaya persuasif sebenarnya telah ditempuh oleh warga melalui berbagai jalur mediasi. Pertemuan demi pertemuan antara perwakilan warga, pengurus RT/RW, dan manajemen Star Padel sempat digelar untuk mencari jalan tengah. Dalam beberapa kesempatan, sempat tercapai kesepakatan lisan maupun tertulis mengenai pembatasan jam operasional dan pemasangan peredam suara yang lebih efektif. Namun, menurut penuturan warga, komitmen tersebut hanya tinggal janji di atas kertas. Pihak Star Padel dianggap terus mengabaikan keluhan warga dan tetap menjalankan bisnisnya dengan kapasitas penuh. Kegagalan mediasi ini kemudian mendorong warga untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni dengan menemui otoritas pemerintah daerah di tingkat dinas terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sayangnya, upaya administratif tersebut juga tidak membuahkan hasil yang konkret, sehingga jalur hukum melalui pengadilan menjadi satu-satunya pilihan terakhir bagi warga untuk mendapatkan keadilan.
Putusan PTUN Jakarta: Membatalkan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Setelah melalui proses persidangan yang panjang sejak pendaftaran gugatan pada Maret 2025, Majelis Hakim PTUN Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan yang sangat menentukan. Hakim menyatakan bahwa gugatan para warga selaku penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Inti dari putusan ini adalah pembatalan validitas hukum terhadap izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Nomor: SK-PBG-317502-24032025-003 yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2025 atas nama Star Padel. Hakim menilai bahwa penerbitan izin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kepatutan dan melanggar prosedur administratif yang berlaku, terutama terkait dengan zonasi wilayah dan dampak lingkungan yang tidak dimitigasi dengan benar sejak tahap perencanaan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menekankan beberapa poin krusial yang memperkuat posisi warga, antara lain:
- Ketidaksahan Prosedur: Penerbitan izin PBG terbukti dilakukan tanpa melalui mekanisme sosialisasi yang memadai kepada warga terdampak, yang merupakan syarat mutlak dalam pembangunan di area pemukiman padat.
- Pelanggaran Zonasi: Transformasi lahan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha komersial skala menengah-besar di tengah kompleks perumahan dinilai tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah tersebut.
- Dampak Lingkungan: Kebisingan yang dihasilkan oleh operasional lapangan padel terbukti melampaui ambang batas kenyamanan lingkungan perumahan, yang dibuktikan melalui keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan.
- Perintah Pencabutan Izin: Hakim mewajibkan pemerintah daerah selaku tergugat untuk segera mencabut izin yang telah dikeluarkan dan memastikan operasional lapangan dihentikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kemenangan warga Pulomas ini menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa hak warga atas lingkungan tempat tinggal yang tenang dan nyaman dilindungi oleh undang-undang, dan izin usaha tidak dapat dikeluarkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan dampak lingkungan. Hingga berita ini diturunkan, warga berharap pemerintah daerah segera mengeksekusi putusan PTUN tersebut dan mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya. Kasus Star Padel di Pulomas menjadi pengingat keras bagi para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan etika bertetangga dan kepatuhan hukum sebelum mendirikan fasilitas bisnis di tengah-tengah pemukiman warga.
