Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali memicu perdebatan sengit di panggung politik nasional menjelang siklus pemilu mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, secara tegas menyatakan bahwa angka 4 persen merupakan titik keseimbangan paling ideal yang harus dipertahankan demi menjaga kedaulatan suara rakyat sekaligus stabilitas di DPR RI. Pernyataan yang disampaikan pada Rabu (25/2/2026) di Jakarta ini muncul sebagai respons strategis terhadap berbagai usulan dari partai politik lain, termasuk usulan ambisius Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang mendorong kenaikan ambang batas hingga 7 persen. PKS memandang bahwa mempertahankan angka 4 persen adalah langkah moderat untuk memastikan sistem multipartai tetap inklusif namun tidak terjebak dalam fragmentasi politik yang berlebihan.
M Kholid menekankan bahwa angka 4 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari evolusi demokrasi Indonesia yang telah teruji dalam beberapa periode pemilu terakhir. Menurutnya, mempertahankan ambang batas di level tersebut jauh lebih bijaksana daripada melakukan eksperimen politik dengan menaikkan angka yang berisiko mencederai representasi publik. “Angka PT 4 persen sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya sudah cukup baik dipertahankan dan sepertinya tidak perlu dinaikkan,” ujar Kholid saat memberikan konfirmasi mendalam terkait posisi partainya. Ia menilai bahwa stabilitas politik yang ada saat ini sudah cukup mumpuni dengan komposisi partai yang ada, sehingga tidak ada urgensi mendesak untuk mempersempit pintu masuk bagi partai politik ke Senayan.
Menakar Risiko Suara Terbuang dan Urgensi Stabilitas Politik
Salah satu argumen fundamental yang dikemukakan oleh PKS adalah mengenai fenomena “suara terbuang” (wasted votes). Kholid berpandangan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen yang ditetapkan, maka secara matematis akan semakin besar pula jumlah suara rakyat yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen. Hal ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi, di mana aspirasi jutaan pemilih bisa hilang begitu saja hanya karena partai pilihan mereka tidak mampu menembus angka persentase yang terlampau tinggi. Namun, di sisi lain, PKS juga tidak sepakat dengan penghapusan total ambang batas atau angka 0 persen seperti yang diusulkan oleh Partai Gelora. PKS melihat ambang batas tetap diperlukan sebagai instrumen kontrol untuk mencegah fragmentasi yang terlalu ekstrem di parlemen.
Kholid menjelaskan bahwa keberadaan parliamentary threshold berfungsi sebagai filter agar jumlah partai politik di DPR tetap terkendali. Jika terlalu banyak partai dengan kekuatan kecil masuk ke parlemen, proses pengambilan keputusan dikhawatirkan akan menjadi sangat lamban dan penuh komplikasi akibat banyaknya kepentingan yang saling berbenturan. “Agar tidak terlalu banyak fragmentasi dengan semakin banyaknya jumlah parpol di parlemen jika ambang batas ditiadakan,” tambahnya. Oleh karena itu, posisi 4 persen dianggap sebagai jalan tengah (middle ground) yang mampu mengakomodasi keragaman aspirasi sekaligus menjamin efektivitas kinerja legislatif dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Simulasi Berbasis Alat Kelengkapan Dewan: Tawaran Solusi Teknis PKS
Sebagai langkah konkret untuk menentukan angka ambang batas yang paling objektif, M Kholid yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XII DPR RI menyarankan adanya simulasi khusus. PKS mengusulkan agar penentuan angka PT didasarkan pada perhitungan teknis yang menyesuaikan dengan struktur organisasi di DPR RI, khususnya jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pendekatan ini dinilai lebih rasional karena menghubungkan ambang batas dengan beban kerja dan representasi partai dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan setiap partai yang lolos ke parlemen memiliki kapasitas yang cukup untuk mengisi posisi-posisi strategis di setiap komisi yang ada.
Secara lebih mendalam, Kholid memaparkan struktur DPR saat ini yang terdiri dari 13 Komisi dan 6 Alat Kelengkapan Dewan. “Sekarang kan ada 13 komisi dan 6 AKD di DPR RI, jadi PT-nya dikonversikan setara dengan jumlah komisi dan AKD tersebut. Nah dari sana kita bisa hitung PT-nya. Itu bisa jadi salah satu opsi juga,” jelasnya. Logika di balik usulan ini adalah bahwa sebuah partai politik idealnya memiliki jumlah anggota yang cukup untuk terdistribusi secara merata di seluruh komisi dan AKD. Jika ambang batas terlalu rendah, partai mungkin tidak memiliki cukup personel untuk aktif di semua lini, namun jika terlalu tinggi, maka keberagaman perspektif di komisi-komisi tersebut akan berkurang. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan angka yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
Visi ‘Selected Party’ Surya Paloh dan Kontestasi Gagasan Partai Politik
Di sisi berseberangan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, membawa visi yang jauh lebih radikal dalam upaya penyederhanaan sistem kepartaian. Paloh mendorong agar Indonesia beralih dari sistem multipartai yang sangat luas menuju sistem yang ia sebut sebagai selected party. Dalam pandangannya, demokrasi akan jauh lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat jika hanya terdapat sedikit partai namun memiliki basis massa dan ideologi yang kuat serta stabil. Usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen adalah instrumen utama yang didorong oleh NasDem untuk mencapai penyederhanaan tersebut, sebuah sikap yang diklaim tetap konsisten dipegang oleh fraksi NasDem di DPR.
Surya Paloh menegaskan bahwa efektivitas implementasi hasil demokrasi sangat bergantung pada seberapa ramping dan efisien struktur politik yang ada. “NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Surya Paloh saat ditemui dalam acara Safari Ramadan di DPP NasDem, Jakarta Pusat. Meskipun usulan 7 persen ini dianggap terlalu tinggi oleh banyak pihak, termasuk PKS yang tetap bertahan di angka 4 persen, NasDem meyakini bahwa langkah ini adalah bentuk keberanian politik untuk membawa Indonesia keluar dari kerumitan birokrasi parlementer yang seringkali menghambat kebijakan-kebijakan strategis nasional.
Perdebatan mengenai ambang batas parlemen ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai usulan dari partai-partai lain yang memiliki kepentingan berbeda. Di satu spektrum, Partai Gelora menilai ambang batas seharusnya 0 persen untuk memaksimalkan representasi, sementara PPP mengusulkan angka maksimal 3 persen atau bahkan dihapus sama sekali. Di sisi lain, Perindo menyuarakan angka 1 persen untuk meminimalisir suara terbuang. Perbedaan tajam antara 1 persen, 4 persen, hingga 7 persen ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara partai besar yang menginginkan konsolidasi kekuatan dan partai menengah-kecil yang memperjuangkan eksistensi serta inklusivitas demokrasi. Pada akhirnya, keputusan mengenai angka parliamentary threshold ini akan menjadi penentu wajah demokrasi Indonesia pada Pemilu 2029 mendatang.
Sebagai kesimpulan dari dinamika yang berkembang, PKS melalui M Kholid mengingatkan bahwa setiap perubahan aturan main dalam pemilu harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan tidak semata-mata untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Mempertahankan angka 4 persen dianggap sebagai solusi paling moderat yang menghormati mandat rakyat sekaligus menjaga agar mesin parlemen tetap bisa bekerja dengan efektif. Dialog antarpartai politik di DPR RI diprediksi akan terus memanas seiring dengan dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, di mana angka ambang batas akan menjadi poin krusial yang menentukan arah masa depan politik tanah air.
