AMSI Desak Keseimbangan Perdagangan Internasional Demi Lindungi Industri Media

Kedaulatan informasi dan masa depan ekosistem media nasional kini berada di persimpangan jalan yang krusial menyusul penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat di Washington DC pada 19 Februari 2026. Kesepakatan bilateral ini memicu gelombang keprihatinan mendalam dari berbagai organisasi pers di tanah air, termasuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Inti dari polemik ini adalah adanya ketentuan dalam perjanjian dagang tersebut yang secara signifikan membatasi kewenangan pemerintah Indonesia untuk mewajibkan platform digital raksasa asal Amerika Serikat memberikan kompensasi atau membayar lisensi atas konten berita yang mereka distribusikan. Langkah ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan kedaulatan digital bangsa, mengingat Indonesia baru saja menginisiasi langkah progresif melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau yang lebih dikenal sebagai regulasi Publisher Rights.

AMSI secara tegas menyatakan bahwa masuknya klausul yang membatasi kewajiban lisensi bagi platform global tidak dapat dilepaskan dari tekanan politik dan ekonomi yang kuat dari Pemerintah Amerika Serikat. Ketentuan ini menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi dilematis yang sangat sulit. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral dan mengamankan akses pasar bagi sektor-sektor unggulan nasional demi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat risiko besar berupa pengorbanan terhadap kepentingan industri pers nasional yang selama ini telah berjuang keras menghadapi disrupsi digital. AMSI menekankan bahwa kebijakan perdagangan internasional seharusnya tidak boleh menggerus kedaulatan domestik dalam mengatur ekosistem informasi. Media nasional bukan sekadar entitas bisnis yang mencari keuntungan semata, melainkan merupakan infrastruktur demokrasi yang vital dan bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional di bidang informasi.

Ancaman Hegemoni Global dan Pelemahan Publisher Rights

Kekhawatiran utama para pelaku industri pers berpusat pada potensi kontradiksi antara perjanjian dagang ini dengan semangat Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Regulasi nasional tersebut dirancang untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global—seperti Google dan Meta—dengan perusahaan pers lokal melalui mekanisme bagi hasil dan lisensi berbayar. Dengan adanya larangan bagi pemerintah untuk mewajibkan kompensasi, posisi tawar penerbit Indonesia dalam negosiasi komersial dipastikan akan semakin melemah. Tanpa payung hukum yang kuat dan mengikat secara nasional, perusahaan pers lokal akan menghadapi kesulitan besar dalam menuntut hak ekonomi atas konten jurnalistik mereka yang digunakan oleh platform global untuk menarik audiens dan pendapatan iklan. AMSI menilai bahwa ketimpangan nilai ekonomi antara platform teknologi global dan penerbit lokal akan semakin lebar, terutama di tengah tekanan perubahan algoritma yang seringkali tidak transparan dan dominasi distribusi informasi yang dikuasai oleh segelintir korporasi asing.

Lebih jauh lagi, AMSI menyoroti bahwa di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ketergantungan platform teknologi terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin meningkat. Konten berbasis fakta, investigasi mendalam, dan pelaporan yang akurat adalah “bahan bakar” utama bagi pelatihan model bahasa besar (Large Language Models/LLM) dan layanan AI generatif. Jika platform AI dapat mengambil dan merangkum konten jurnalistik tanpa memberikan kompensasi yang adil, maka industri pers nasional akan mengalami eksploitasi nilai intelektual secara sistematis. Oleh karena itu, AMSI mendesak agar hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas empat prinsip utama: kompensasi yang adil, transparansi distribusi, pengakuan hak cipta serta hak ekonomi, dan adanya mekanisme negosiasi kolektif yang setara. Tanpa kerangka kerja ini, manfaat ekonomi dari konten lokal akan terus mengalir ke luar negeri, meninggalkan industri pers domestik dalam kondisi yang semakin rapuh.

Bedah Pasal Bermasalah: Menuju Era Kolonialisme Digital?

Serikat Perusahaan Pers (SPS) memberikan analisis yang lebih tajam terkait detail teknis dalam Perjanjian Dagang RI-AS yang dianggap bermasalah. Melalui Ketua Umumnya, Januar P. Ruswita, SPS memperingatkan bahwa perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan komersial biasa, melainkan instrumen yang dapat melegalkan ketimpangan struktural. SPS mengidentifikasi beberapa pasal (Article) yang secara spesifik mengancam kedaulatan digital Indonesia:

SPS menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut secara kolektif akan mendorong apa yang disebut sebagai “Kolonialisme Digital”. Dalam skenario ini, data warga negara, distribusi informasi, dan nilai ekonomi digital sepenuhnya dikuasai oleh korporasi Amerika Serikat, sementara perusahaan pers nasional yang wajib mematuhi regulasi ketat, membayar pajak, dan menjalankan fungsi edukasi publik justru terpinggirkan. Ketentuan dalam Article 3.1 hingga 3.5 tersebut secara efektif menghalangi upaya pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan afirmatif guna melindungi industri media lokal. Jika ruang regulasi nasional dikunci oleh perjanjian internasional, maka masa depan demokrasi Indonesia sedang dipertaruhkan, karena media tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan akibat kebangkrutan ekonomi atau ketergantungan pada modal global.

Desakan Peninjauan Ulang dan Transparansi Publik

Menanggapi situasi yang genting ini, SPS dan AMSI mengeluarkan seruan keras kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Pertama, pemerintah diminta untuk meninjau ulang isi Perjanjian Perdagangan RI-AS tersebut dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan industri pers nasional. Kedua, mendesak adanya transparansi penuh dalam proses pembahasan perjanjian dagang internasional yang menyentuh sektor-sektor strategis seperti informasi dan media. Publik dan komunitas pers harus dilibatkan secara aktif untuk memberikan masukan yang independen dan berbasis fakta di lapangan.

Ketiga, SPS secara khusus mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan atau ratifikasi atas implementasi perjanjian ini tanpa adanya kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap kedaulatan informasi bangsa. Sebagai organisasi perusahaan pers tertua yang berdiri sejak 8 Juni 1946 di Yogyakarta, SPS mengingatkan bahwa pers nasional adalah alat perjuangan untuk menjaga kedaulatan Republik. Saat ini, dengan 30 cabang provinsi dan lebih dari 600 anggota perusahaan pers, SPS menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar digital tanpa kedaulatan. Keberlanjutan media nasional sebagai pilar keempat demokrasi harus diprioritaskan di atas kepentingan liberalisasi perdagangan yang tidak seimbang. AMSI dan SPS menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog dengan pemerintah guna merumuskan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan kedaulatan industri pers nasional demi masa depan demokrasi yang sehat di Indonesia.