Dalam sebuah manuver diplomatik yang berani dan penuh kontroversi, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan niatnya untuk menggunakan tekanan ekonomi substansial guna memaksa Prancis agar menyetujui usulan perdamaiannya untuk Gaza. Ancaman ini, yang mencakup potensi pengenaan tarif hingga 200 persen, muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan keengganan untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” yang baru dibentuk oleh Trump. Langkah ini tidak hanya menggarisbawahi pendekatan Trump yang tidak konvensional dalam diplomasi internasional, tetapi juga memicu kekhawatiran serius mengenai stabilitas hubungan transatlantik dan masa depan upaya perdamaian di Timur Tengah yang sudah rapuh.
Latar Belakang Pembentukan “Dewan Perdamaian” Gaza
Pengumuman pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza oleh Donald Trump pekan lalu menandai intervensi signifikan dari seorang mantan kepala negara AS dalam isu geopolitik yang sangat sensitif. Dewan ini, yang digambarkan sebagai inisiatif untuk mengatasi kompleksitas konflik di Gaza, bertujuan untuk menyusun kerangka kerja bagi rekonstruksi, stabilitas politik, dan mungkin, solusi jangka panjang bagi wilayah tersebut. Dalam konteks konflik yang berkecamuk dan krisis kemanusiaan yang mendalam, inisiatif ini muncul dengan ambisi besar, meskipun tanpa mandat resmi dari pemerintah AS saat ini atau dukungan luas dari komunitas internasional. Trump, yang dikenal dengan gaya “deal-making” yang agresif, tampaknya berupaya memposisikan dirinya sebagai arsitek potensial untuk perdamaian di kawasan tersebut, terlepas dari statusnya sebagai warga negara biasa.
Profil Anggota Kunci dan Peran Potensial Mereka
Komposisi “Dewan Perdamaian” bentukan Trump menarik perhatian luas, mencerminkan perpaduan antara sekutu politik dekat, tokoh bisnis, dan figur diplomatik berpengalaman. Di antara nama-nama yang diumumkan adalah Senator Marco Rubio, seorang politikus Republik terkemuka yang sering disebut-sebut sebagai calon potensial untuk posisi Menteri Luar Negeri jika Trump kembali menjabat. Kehadiran Rubio akan membawa pengalaman legislatif dan pandangan konservatif yang kuat tentang kebijakan luar negeri. Kemudian ada Steve Witkoff, seorang pengembang properti terkemuka dan teman lama Trump, yang ditunjuk sebagai utusan khusus. Witkoff, meskipun tidak memiliki latar belakang diplomatik formal, kemungkinan akan berperan dalam memfasilitasi negosiasi di balik layar dan memanfaatkan jaringan bisnisnya. Tidak ketinggalan, menantu Trump, Jared Kushner, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior dan utusan khusus untuk Timur Tengah selama masa kepresidenan Trump, juga menjadi anggota. Kushner dikenal atas perannya dalam merancang Abraham Accords, perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, yang menunjukkan kemampuannya dalam diplomasi berisiko tinggi namun juga menuai kritik atas pendekatannya yang mengabaikan isu Palestina.
Melengkapi daftar anggota dewan adalah tokoh-tokoh dengan profil internasional yang signifikan. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang memiliki pengalaman luas dalam diplomasi Timur Tengah, termasuk perannya sebagai utusan Kuartet untuk Timur Tengah, membawa kredibilitas dan keahlian diplomatik yang tak terbantahkan. Kehadiran Blair menunjukkan upaya Trump untuk memberikan legitimasi internasional pada inisiatifnya. Selanjutnya, Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, juga termasuk dalam daftar. Keterlibatan Banga mengindikasikan fokus pada aspek ekonomi dan rekonstruksi pasca-konflik, dengan Bank Dunia berpotensi memainkan peran krusial dalam pembiayaan dan koordinasi proyek-proyek pembangunan di Gaza. Terakhir, Robert Gabriel, yang disebut sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, juga menjadi anggota. Gabriel, yang kemungkinan adalah seorang penasihat keamanan nasional yang akan menjabat di bawah pemerintahan Trump mendatang, akan membawa perspektif keamanan dan strategis yang penting dalam diskusi dewan.
Ketegangan Diplomatik: Penolakan Prancis dan Ancaman Tarif 200 Persen
Reaksi dari Prancis terhadap inisiatif Trump ini sangat dingin. Presiden Emmanuel Macron secara tegas menyatakan keengganannya untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” tersebut, sebuah sikap yang mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan kebijakan luar negeri antara Paris dan Washington, terutama di bawah kepemimpinan Trump. Prancis secara historis memiliki kebijakan yang lebih independen dan seringkali lebih kritis terhadap Israel dibandingkan AS, serta mendukung solusi dua negara yang komprehensif dengan negara Palestina yang berdaulat. Penolakan Macron dapat diartikan sebagai penolakan terhadap apa yang mungkin dianggap sebagai upaya unilateral Trump untuk mendikte solusi tanpa konsultasi yang memadai dengan sekutu Eropa dan tanpa mempertimbangkan kompleksitas regional secara menyeluruh. Hal ini juga menyoroti kehati-hatian Prancis dalam terlibat dalam inisiatif yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional.
Menanggapi penolakan Macron, Trump tidak ragu untuk melontarkan ancaman ekonomi yang drastis: pengenaan tarif hingga 200 persen terhadap produk-produk Prancis. Ancaman ini bukanlah hal baru bagi Trump, yang selama masa kepresidenannya sering menggunakan tarif sebagai alat negosiasi dalam hubungan perdagangan internasional, termasuk terhadap sekutu Eropa. Potensi tarif 200 persen ini dapat memiliki dampak ekonomi yang menghancurkan bagi Prancis, khususnya pada sektor-sektor ekspor kunci seperti barang mewah, anggur, keju, dan produk pertanian lainnya. Langkah semacam ini akan memicu perang dagang yang serius antara AS dan Prancis, merusak rantai pasokan global, dan secara signifikan memperburuk hubungan transatlantik yang sudah tegang. Selain itu, ancaman tarif ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitasnya di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dapat memicu tindakan balasan dari Uni Eropa, yang akan memperluas konflik ekonomi ini.
