Pasar keuangan Indonesia sedang berada dalam fase turbulensi hebat setelah nilai tukar rupiah mencatatkan sejarah kelam dengan menyentuh level terendah sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (20/01). Fenomena ini menjadi anomali yang sangat mengkhawatirkan bagi para pelaku pasar dan ekonom, mengingat pelemahan rupiah ini justru terjadi di saat indeks dolar AS (DXY) sebenarnya sedang menunjukkan tren pelemahan di pasar global. Secara psikologis dan fundamental, menembusnya angka Rp16.985 per dolar AS telah memicu alarm kewaspadaan nasional, karena angka tersebut secara resmi melampaui titik terendah saat krisis moneter hebat tahun 1998 yang kala itu berada di level Rp16.800 pada perdagangan intraday. Ketahanan ekonomi nasional kini sedang diuji di tengah sentimen negatif yang berlapis, mulai dari ketidakpastian kebijakan fiskal hingga isu krusial mengenai independensi otoritas moneter di bawah kepemimpinan pemerintahan baru.
Keterpurukan rupiah tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari tekanan sepanjang bulan Januari 2026 di mana mata uang Garuda telah terdepresiasi sebesar 2% hanya dalam waktu kurang dari tiga minggu. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, performa rupiah sepanjang tahun 2025 juga sangat mengecewakan dengan catatan kemerosotan mencapai 3,5%. Angka-angka ini menempatkan rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di antara seluruh pasar berkembang (emerging markets) di kawasan Asia. Perbandingan historis menunjukkan betapa dalamnya kejatuhan saat ini; pada krisis keuangan global 2008, rupiah hanya menyentuh angka Rp12.600 per dolar AS. Meskipun pada perdagangan Kamis (22/01) nilai tukar sempat mengalami koreksi teknis dengan menguat tipis ke level Rp16.936, namun sentimen pasar tetap cenderung “bearish” karena investor masih menunggu kepastian langkah konkret dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk meredam volatilitas yang liar ini.
Anatomi Krisis Fiskal: Defisit Anggaran dan Aliran Modal Keluar
Berdasarkan laporan mendalam dari kantor berita Reuters, sensitivitas rupiah terhadap dinamika pasar global memang sangat tinggi, namun faktor domestik kali ini memegang peranan yang jauh lebih dominan dalam menekan nilai tukar. Salah satu pemicu utama adalah rilis data realisasi anggaran Januari 2026 yang mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan angka fantastis Rp697,1 triliun. Angka defisit ini jauh melampaui target awal yang dipatok dalam APBN 2025 sebesar 2,53%, bahkan melebihi proyeksi moderat sebesar 2,78% yang sempat ditetapkan pada pertengahan tahun lalu. Defisit yang melebar hingga mendekati ambang batas konstitusional 3% ini merupakan yang terburuk dalam dua dekade terakhir, jika mengecualikan masa darurat pandemi Covid-19, sehingga memicu keraguan besar di kalangan investor mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.
Kekhawatiran pasar semakin tereskalasi dengan adanya rencana ekspansi pengeluaran besar-besaran untuk program-program populis yang berbiaya tinggi. Salah satu yang paling disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya diproyeksikan meroket hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026, ditambah dengan rencana peningkatan signifikan pada anggaran pertahanan negara. Kondisi ini telah memicu eksodus modal asing atau capital outflows secara masif dari pasar obligasi dalam negeri. Tercatat sepanjang tahun lalu, investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai kurang lebih USD 6,4 miliar pada obligasi pemerintah Indonesia. Puncak aksi jual ini terjadi pada September tahun lalu, dipicu oleh langkah mengejutkan Presiden Prabowo yang mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati—sosok yang selama belasan tahun dianggap sebagai simbol disiplin fiskal Indonesia—dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi agresif.
Polemik Independensi Bank Indonesia dan Pencalonan Thomas Djiwandono
Isu mengenai independensi Bank Indonesia (BI) kini menjadi pusat perhatian dunia internasional setelah munculnya nama Thomas Djiwandono sebagai kandidat kuat Deputi Gubernur bank sentral. Thomas, yang merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto dan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dianggap oleh sebagian analis sebagai representasi dari potensi intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Meskipun Thomas telah secara resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai kader Partai Gerindra untuk menjaga netralitas, kekhawatiran publik tetap tidak terbendung. Banyak pihak menilai bahwa penempatan sosok yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan kepala negara di posisi strategis bank sentral dapat mengikis kepercayaan pasar terhadap objektivitas BI dalam mengelola inflasi dan nilai tukar tanpa tekanan politik dari istana.
Upaya untuk meredam spekulasi negatif ini terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan legislatif. Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pernyataannya pada Rabu (21/01) menegaskan bahwa pengusulan Thomas Djiwandono merupakan murni pilihan dari internal Gubernur BI sendiri, bukan hasil intervensi langsung dari Presiden. Namun, pasar tampaknya belum sepenuhnya teryakinkan. Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun yang melonjak hingga menyentuh angka 6,33% pada Selasa, level tertinggi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Selain faktor politik, tekanan terhadap rupiah juga diperberat oleh faktor musiman, di mana permintaan dolar AS meningkat tajam untuk keperluan impor menjelang bulan suci Ramadan yang dijadwalkan jatuh pada minggu ketiga Februari, menciptakan tekanan ganda yang sangat berat bagi stabilitas nilai tukar.
- Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI disebut ‘total kontrol’ Presiden Prabowo Subianto
- Rupiah dan IHSG anjlok mendekati level terendah – ‘Ruang fiskal Indonesia compang-camping dan rentan tergelincir krisis’
- Apa ancaman dan peluang di balik tarif ‘timbal balik’ Trump bagi Indonesia?
Risiko Sistemik dan Strategi Pertahanan Otoritas Moneter
Kekhawatiran mengenai independensi BI sebenarnya sudah mulai bergejolak sejak September tahun lalu, ketika bank sentral menyatakan kesediaannya untuk mendanai beberapa program strategis pemerintah, seperti perumahan rakyat, melalui mekanisme “berbagi beban” (burden sharing) dengan Kementerian Keuangan. Langkah ini dianggap sangat berisiko karena dapat memicu inflasi dan merusak kredibilitas kebijakan moneter. Terlebih lagi, terdapat laporan bahwa Parlemen tengah menggodok rancangan undang-undang yang memberikan mandat lebih luas bagi BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga secara aktif mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan jaminan berulang kali bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan menjadi alat pendanaan program pemerintah, persepsi pasar tetap waspada terhadap setiap pergeseran kebijakan yang terjadi.
Di tengah tekanan yang luar biasa ini, Bank Indonesia masih memiliki amunisi yang cukup kuat untuk melakukan intervensi pasar. Hingga akhir tahun 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 156,5 miliar, sebuah angka yang mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kekuatan cadangan devisa ini diharapkan mampu menjadi bemper untuk menahan kejatuhan rupiah lebih dalam melalui intervensi di pasar spot maupun pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Selain itu, pemerintah berencana untuk memperketat aturan retensi pendapatan hasil ekspor (DHE), yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa mereka di perbankan dalam negeri untuk jangka waktu yang lebih lama. Langkah ini dipandang krusial untuk menambah pasokan likuiditas dolar AS di pasar domestik yang saat ini sedang mengalami kekeringan.
Dampak dari pelemahan rupiah ini mulai merambat ke sektor riil, terutama pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Erwin Taufan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan bahwa sektor farmasi, kosmetik, dan baja adalah yang paling rentan terkena dampak kenaikan biaya produksi akibat depresiasi mata uang. Data internal BI juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur, keuangan, pertambangan, serta pengadaan listrik dan gas memiliki eksposur utang luar negeri yang sangat tinggi, sehingga pelemahan rupiah akan secara otomatis meningkatkan beban pembayaran utang mereka. Meskipun pemerintah mengklaim dampak ekonomi saat ini masih “minimal” karena inflasi yang terkendali, namun risiko pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan biaya bunga utang negara tetap membayangi defisit anggaran yang sudah berada di zona merah.
Ke depan, arah pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu meyakinkan investor mengenai kedisiplinan fiskal dan bagaimana Bank Indonesia mempertahankan integritasnya sebagai lembaga independen. Jika target defisit terus meleset dan kebijakan moneter terlihat terlalu akomodatif terhadap keinginan politik, maka tekanan terhadap rupiah diprediksi akan terus berlanjut sepanjang tahun 2026. Pasar kini menantikan langkah nyata dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI untuk melihat apakah bank sentral akan menaikkan suku bunga sebagai langkah protektif atau tetap pada siklus pelonggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi, sebuah dilema kebijakan yang sangat sulit di tengah badai ekonomi yang sedang melanda.
- Prabowo klaim masyarakat Indonesia paling bahagia sedunia – ‘Pemerintah tidak berbuat apapun, warga tetap bahagia karena saling bantu’
- Sri Mulyani minta maaf setelah serahkan jabatan kepada menkeu yang baru
- Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto?
- Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian
