Fenomena Meja Pribadi di SMP Negeri 3 Depok: Ironi Fasilitas Pendidikan di Tengah Anggaran Fantastis
Sebuah pemandangan tak lazim mengemuka dari SMP Negeri 3 Depok, memicu perbincangan hangat di jagat maya. Siswa-siswi sekolah menengah pertama ini terlihat membawa meja belajar sendiri dari rumah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Fenomena ini menjadi sorotan tajam, terutama mengingat fakta bahwa pembangunan kembali sekolah tersebut dikabarkan menelan anggaran fantastis senilai Rp28 miliar. Kontras antara anggaran besar yang digelontorkan dengan kondisi fasilitas belajar yang minim menciptakan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan transparansi pengelolaan dana publik di sektor pendidikan.
Klarifikasi atas situasi yang viral ini datang langsung dari Kepala SMP Negeri 3 Depok, Ety Kuswandarini. Beliau menjelaskan bahwa inisiatif membawa meja dari rumah bukanlah paksaan, melainkan sebuah bentuk keinginan kolektif yang muncul dari para orang tua dan siswa. Dorongan utama di balik keputusan ini adalah aspirasi agar seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada sesi pagi. Ety Kuswandarini menuturkan, “Kalau di siang hari meja dan kursinya ada, gantian dengan kelas yang masuk pagi.” Pernyataan ini mengindikasikan adanya keterbatasan mebelair yang memaksa pihak sekolah dan komite sekolah mencari solusi alternatif demi kelancaran proses belajar mengajar.
Keterbatasan Mebelair Pasca-Renovasi: Akar Masalah yang Terungkap
Lebih lanjut, Ety Kuswandarini memaparkan bahwa kendala mebelair ini muncul pasca renovasi total sekolah yang diresmikan oleh Wali Kota Depok, Supian Suri. Meskipun pembangunan fisik sekolah telah selesai dan diresmikan, pasokan meja dan kursi ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh ruang kelas yang ada. “Jadi siswa yang masuk pagi merupakan siswa Kelas 9 dan sebagian kelas 8,” ungkapnya, menjelaskan pembagian sesi belajar yang dipengaruhi oleh ketersediaan mebelair. Hal ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara jadwal pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas pendukungnya, yang berujung pada situasi dilematis bagi para siswa.
Kondisi ini, menurut Ety, memiliki akar sejarah yang lebih dalam. Ia mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan pemugaran, SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 33 berbagi satu atap dan menggunakan fasilitas yang sama. Akibatnya, terjadi penggunaan kursi dan meja secara bersamaan. Setelah pemisahan dan renovasi, SMP Negeri 33 mendapatkan alokasi kursi, sementara SMP Negeri 3 Depok justru mengalami kekurangan. “Setelah dipugar, SMP Negeri 33 menggunakan kursi, sehingga SMP Negeri 3 Depok kekurangan kursi untuk KBM. Sekarang pun sudah tidak diperkenankan menggunakan kursi kayu,” tambahnya, menyoroti adanya perubahan standar mebelair yang justru menambah kompleksitas masalah kekurangan pasokan.
Meskipun menghadapi tantangan fasilitas yang nyata, Ety Kuswandarini menegaskan bahwa situasi ini tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Ia mengapresiasi semangat belajar para siswa dan dukungan penuh dari para orang tua. “Kondisinya seperti ini, para siswa tetap semangat dan orang tua juga, mereka yang menginginkan masuk pagi semua,” tegasnya, menunjukkan resiliensi komunitas sekolah dalam menghadapi keterbatasan. Sikap positif ini menjadi poin penting yang perlu digarisbawahi, meskipun tidak serta-merta meniadakan urgensi penyelesaian masalah kekurangan fasilitas.
Menyinggung soal anggaran pembangunan, Ety Kuswandarini memberikan informasi tambahan bahwa proyek pembangunan SMP Negeri 3 Depok dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan alokasi dana sebesar Rp28 miliar, dan anggaran tersebut dikatakannya tidak termasuk untuk pengadaan mebelair. “Untuk informasi lebih lanjut silahkan ke Pemkot Depok ya,” sarannya, mengarahkan pertanyaan lebih detail mengenai alokasi anggaran kepada pihak pemerintah kota.
Respons Pemerintah Kota dan Upaya Solusi Jangka Pendek
Menanggapi isu yang berkembang, Wali Kota Depok Supian Suri mengakui adanya defisit mebelair di SMP Negeri 3 Depok. Ia membenarkan bahwa tidak seluruh ruang kelas telah terfasilitasi dengan meja dan kursi yang memadai pasca renovasi. Menyadari kondisi ini, pemerintah kota telah berinisiatif mencari solusi, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Dari BJB juga untuk tambahan mebelernya sedang berproses. Mudah-mudahan ya ini kita berproses lah semuanya,” ujar Supian usai acara peresmian MTs Negeri di Pancoran Mas pada Rabu, 21 Januari 2026. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Supian Suri merinci jumlah kelas yang belum terfasilitasi mebelair, diperkirakan mencapai 17 kelas. Dari jumlah tersebut, 10 kelas telah mendapatkan bantuan mebelair melalui program CSR Bank BJB. “17 kelas kalau nggak salah yang belum terfasilitasi, 10 kelas kita fasilitasi dengan CSR Bank BJB, selebihnya nanti kita kejar di perubahan anggaran,” jelasnya. Sisa kebutuhan mebelair diharapkan dapat dipenuhi melalui penyesuaian anggaran di kemudian hari. Langkah ini, meskipun menunjukkan adanya proses penyelesaian, juga menggarisbawahi adanya kesenjangan antara realisasi pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas esensial yang seharusnya berjalan paralel.
