Dalam sebuah perkembangan yang menunjukkan skala krisis penipuan daring global, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan lonjakan drastis kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhasil melepaskan diri dari jeratan sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja. Sebanyak 1.726 WNI telah mendatangi KBRI dalam kurun waktu hanya enam hari terakhir, sebuah angka yang menggarisbawahi urgensi dan kompleksitas masalah ini. Lonjakan luar biasa ini terjadi sebagai respons langsung terhadap intensifikasi operasi pemberantasan online scam yang dilancarkan oleh Pemerintah Kamboja sejak pertengahan Januari 2026. Operasi penegakan hukum ini secara efektif memaksa ribuan pekerja asing, termasuk WNI, untuk keluar dari lokasi-lokasi tersembunyi yang selama ini digunakan oleh sindikat-sindikat kejahatan siber tersebut. Fenomena ini tidak hanya mengungkap skala eksploitasi yang terjadi, tetapi juga menyoroti peran krusial perwakilan diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan fasilitasi bagi warganya yang rentan di luar negeri.
Operasi penumpasan yang digencarkan oleh Pemerintah Kamboja sejak pertengahan Januari 2026 merupakan titik balik penting dalam upaya global melawan kejahatan siber terorganisir. Selama bertahun-tahun, Kamboja, khususnya di kota-kota seperti Sihanoukville dan Poipet, telah menjadi sarang bagi sindikat penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia. Sindikat-sindikat ini seringkali beroperasi di kompleks-kompleks tertutup, menyerupai kasino atau pusat panggilan, di mana ribuan individu, termasuk WNI, dipekerjakan secara paksa. Mereka dipaksa untuk melakukan penipuan investasi palsu, skema “romance scam,” atau penipuan kripto, seringkali dengan ancaman kekerasan fisik atau denda yang tidak masuk akal jika gagal mencapai target. Intensifikasi operasi pemerintah Kamboja, yang kemungkinan didorong oleh tekanan internasional dan upaya untuk membersihkan citra negara, telah menyebabkan penutupan paksa banyak dari lokasi-lokasi ini. Akibatnya, ribuan pekerja asing yang terjebak di dalamnya, termasuk WNI, terpaksa mencari perlindungan dan jalan keluar, seringkali dalam kondisi tanpa dokumen yang valid dan tanpa akses ke sumber daya.
Gelombang Kedatangan dan Respon Cepat KBRI
Data yang dicatat oleh KBRI Phnom Penh secara gamblang menunjukkan skala kedatangan WNI yang membutuhkan bantuan. Sejak tanggal 16 Januari hingga 21 Januari 2026, total 1.726 WNI datang langsung (walk-in) ke kantor kedutaan untuk meminta bantuan dan perlindungan. Gelombang kedatangan terbesar tercatat pada tanggal 19 Januari, ketika 520 WNI membanjiri KBRI dalam satu hari, menciptakan tantangan logistik yang signifikan bagi staf kedutaan. Angka ini disusul oleh 344 WNI pada tanggal 20 Januari dan 269 WNI pada tanggal 21 Januari. Meskipun laju kedatangan menunjukkan sedikit penurunan dari puncaknya, jumlahnya masih sangat tinggi, menandakan bahwa masih banyak WNI yang berhasil melarikan diri dan membutuhkan uluran tangan. Kedatangan “walk-in” ini juga mengindikasikan bahwa banyak dari mereka tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, seringkali dalam keadaan genting, tanpa uang, makanan, atau tempat tinggal, dan tanpa dokumen perjalanan yang sah, menambah kompleksitas penanganan darurat yang harus dilakukan oleh KBRI.
Menanggapi kondisi darurat ini, KBRI Phnom Penh segera meningkatkan langkah penanganan secara menyeluruh dan komprehensif. Prioritas utama adalah memastikan setiap WNI yang datang mendapatkan pendataan dan asesmen awal. Proses ini mencakup verifikasi identitas, pengumpulan informasi mengenai kondisi mereka saat disindikat, dan penilaian kebutuhan mendesak. Bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, seperti paspor yang ditahan oleh sindikat atau telah kedaluwarsa, KBRI segera memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). SPLP ini adalah dokumen penting yang memungkinkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada WNI yang tergolong rentan, termasuk mereka yang membutuhkan perawatan medis mendesak akibat kondisi fisik yang memburuk selama eksploitasi atau mereka yang menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis. KBRI juga memastikan penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, dan tempat istirahat sementara bagi para WNI yang menunggu proses lebih lanjut.
Diplomasi Aktif dan Penanganan Lanjutan
Komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan warganya ditegaskan melalui keterlibatan langsung Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto. Pada Rabu malam, 21 Januari, Dubes Santo secara pribadi turun tangan menemui sekitar 100 WNI yang berkumpul di sekitar area KBRI. Dalam pertemuan tersebut, Dubes mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan pengalaman pahit yang dialami para WNI, mulai dari kondisi kerja yang tidak manusiawi, penahanan paksa, hingga ancaman kekerasan. Kesempatan ini juga digunakan oleh Dubes untuk menjelaskan langkah-langkah konkret yang tengah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mereka. Dubes Santo menegaskan, “Kami berkomitmen memastikan seluruh WNI mendapatkan fasilitasi dan pelindungan yang diperlukan. Pemerintah Indonesia hadir dan terus bekerja agar proses pemulangan bisa berjalan secepat dan setertib mungkin.” Pernyataan ini memberikan jaminan dan harapan bagi para WNI yang telah melewati masa-masa sulit, menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.
Selain penanganan internal di KBRI, upaya diplomatik juga menjadi fokus utama. KBRI Phnom Penh secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Kamboja, termasuk kepolisian nasional dan direktorat jenderal imigrasi. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk mempercepat proses deportasi para WNI kembali ke tanah air. Proses deportasi seringkali melibatkan birokrasi yang rumit, termasuk denda imigrasi bagi mereka yang overstay atau tidak memiliki dokumen. Namun, Pemerintah Kamboja telah memberikan komitmen untuk memberikan kemudahan prosedur keimigrasian, yang sangat krusial untuk memperlancar proses pemulangan. Kemudahan ini dapat berupa pembebasan denda, penyederhanaan dokumen, atau percepatan proses persetujuan keluar, yang semuanya sangat membantu dalam mengurangi beban dan waktu tunggu bagi para WNI yang ingin kembali.
Lebih dari sekadar fokus pada pemulangan, KBRI Phnom Penh juga melakukan wawancara dan asesmen mendalam untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di antara para WNI yang berhasil keluar dari sindikat online scam. Banyak kasus penipuan daring di Kamboja berawal dari rekrutmen yang menyesatkan, di mana individu dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan namun pada akhirnya dipaksa bekerja dalam kondisi perbudakan modern. Identifikasi korban TPPO sangat penting karena mereka memerlukan perlindungan hukum dan rehabilitasi yang berbeda dari sekadar pemulangan. Proses ini melibatkan tim khusus yang terlatih untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi, kekerasan, dan paksaan, serta untuk mengumpulkan bukti yang mungkin diperlukan untuk penegakan hukum terhadap para pelaku sindikat.
KBRI menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara cermat. Ini mencakup pemantauan terhadap lokasi-lokasi sindikat yang masih beroperasi, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang Kamboja untuk operasi penegakan hukum lebih lanjut. KBRI juga memastikan bahwa seluruh WNI yang terdampak akan mendapatkan bantuan kekonsuleran sesuai ketentuan yang berlaku, yang mencakup bantuan hukum, medis, dan logistik hingga mereka dapat kembali ke Indonesia dengan aman. Selain itu, KBRI Phnom Penh terus mengimbau WNI lainnya di Kamboja yang mungkin masih terjebak atau telah keluar dari lokasi sindikat namun belum melapor, untuk segera mendatangi atau menghubungi KBRI. Pelaporan ini krusial untuk memastikan bahwa tidak ada WNI yang tertinggal atau luput dari bantuan pemerintah, serta untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai jaringan sindikat yang beroperasi, demi upaya pemberantasan yang lebih efektif di masa mendatang dan perlindungan maksimal bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
