Gagasan provokatif yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai pembentukan Board of Peace telah mengguncang fondasi diplomasi internasional dan memicu perdebatan sengit di koridor kekuasaan global. Inti dari kontroversi ini bukan sekadar pada pembentukan lembaga baru, melainkan pada angka fantastis satu miliar dolar AS yang diajukan sebagai ambang batas kontribusi bagi negara-negara yang menginginkan status keanggotaan permanen. Angka ini bukan sekadar nilai nominal, melainkan sebuah pernyataan politik yang mendefinisikan ulang hak istimewa dalam tata kelola dunia. Muncul pertanyaan mendasar yang kini menghantui para pengamat geopolitik: apakah dana sebesar itu merupakan kontribusi sukarela demi kemanusiaan, ataukah sebuah “tiket masuk” wajib yang secara efektif mengubah perdamaian menjadi komoditas eksklusif? Dalam ekosistem baru ini, kekuasaan tidak lagi didistribusikan berdasarkan mandat moral atau sejarah diplomasi, melainkan secara eksplisit dikaitkan dengan kedalaman kantong para penyetornya, menciptakan sebuah bentuk plutokrasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.
Transformasi Radikal: Dari Multilateralisme Normatif ke Perdamaian Transaksional
Board of Peace muncul sebagai antitesis langsung terhadap model Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini kita kenal. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, tatanan internasional dibangun di atas prinsip kedaulatan yang setara, di mana setiap negara—terlepas dari ukuran ekonominya—memiliki hak suara dalam majelis kolektif. Namun, inisiatif Trump ini menandai pergeseran vulgar menuju model perdamaian yang bersifat transaksional. Jika PBB beroperasi dengan segala birokrasi dan kelambatannya demi mencapai konsensus multilateral, Board of Peace menawarkan efisiensi yang dibayar dengan pengikisan nilai-nilai inklusivitas. Pada awal tahun 2026, arah kebijakan ini semakin jelas; fokus yang awalnya diarahkan pada rekonstruksi Gaza pasca-konflik mulai bergeser menjadi sebuah arsitektur kekuasaan global yang lebih luas. Di sini, kerja sama internasional tidak lagi dipandang sebagai proses pembangunan norma bersama, melainkan sebagai serangkaian kesepakatan bisnis yang kaku, di mana efektivitas operasional lebih diutamakan daripada legitimasi kolektif yang sering kali dianggap menghambat oleh para pendukung model baru ini.
Struktur keanggotaan berlapis yang ditawarkan oleh Board of Peace menciptakan kasta baru dalam diplomasi internasional. Negara-negara yang mampu menyetorkan satu miliar dolar AS akan menikmati posisi permanen dengan jangkauan pengaruh yang sangat luas, termasuk hak untuk menentukan arah kebijakan strategis dunia. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki kapasitas finansial tersebut harus puas dengan status keanggotaan sementara, yang nasibnya berada di tangan para pemimpin elit lembaga tersebut. Sistem ini secara fundamental menghancurkan prinsip kesetaraan antarnegara. Dalam skema ini, pengaruh politik tidak lagi diraih melalui negosiasi deliberatif atau representasi geografis, melainkan melalui kapasitas fiskal. Perdamaian dunia pun mengalami pergeseran makna yang drastis; ia bukan lagi hasil dari konsensus politik yang rumit, melainkan produk dari negosiasi ekonomi yang transparan. Logika “siapa yang membayar lebih, dia yang menentukan” menggantikan semangat kerja sama yang selama ini menjadi tulang punggung institusi internasional tradisional.
Sentralisasi Kekuasaan dan Model Kepemimpinan Korporat
Salah satu aspek yang paling mencolok dan mengkhawatirkan dari rancangan Board of Peace adalah personalisasi kekuasaan yang ekstrem. Struktur ini memberikan kewenangan yang hampir tanpa batas kepada ketua lembaga, yang dalam konteks ini sangat identik dengan figur Donald Trump. Sang ketua memiliki hak veto absolut atas setiap resolusi, kekuasaan penuh untuk menunjuk jajaran eksekutif, dan bahkan otoritas untuk menentukan penerusnya sendiri. Ini adalah penyimpangan radikal dari standar institusi internasional modern seperti Bank Dunia atau IMF, yang meskipun memiliki sistem pemungutan suara berbasis kontribusi modal, tetap menjalankan prosedur formal dan mekanisme kolektif yang ketat. Board of Peace lebih menyerupai struktur manajerial perusahaan multinasional yang terpusat daripada sebuah forum diplomasi. Dalam pandangan dunia yang transaksional ini, hubungan internasional direduksi menjadi rangkaian “deal” atau kesepakatan bisnis, di mana kekuasaan diukur dari daya tawar ekonomi yang vulgar dan kedekatan personal dengan otoritas eksekutif tertinggi di Washington.
Implikasi ekonomi politik dari model ini menyentuh inti dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Dengan secara terang-terangan mengaitkan otoritas pengambilan keputusan dengan kontribusi finansial, Board of Peace membingkai perdamaian sebagai instrumen investasi yang bisa ditawar. Kasus rekonstruksi Gaza menjadi contoh nyata bagaimana logika pengelolaan modal diterapkan pada krisis kemanusiaan. Gaza, yang seharusnya menjadi subjek dari pemulihan hak asasi dan kedaulatan, justru diposisikan sebagai objek dari sebuah “deal” besar. Masyarakat Gaza sebagai korban konflik tidak dilibatkan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan; mereka hanya menjadi variabel dalam kalkulasi investasi yang dilakukan oleh para penyumbang dana besar. Komodifikasi perdamaian ini memang bukan hal baru, namun Board of Peace membuatnya menjadi sangat eksplisit. Jika sebelumnya pengaruh finansial disamarkan melalui bahasa bantuan pembangunan, kini pertukaran tersebut dilakukan secara terbuka di atas meja perundingan, di mana akses terhadap pengambilan keputusan strategis secara resmi dijual kepada penawar tertinggi.
Pendekatan “jalan pintas” yang ditawarkan oleh Board of Peace memang terlihat menarik bagi mereka yang frustrasi dengan kelambanan PBB dalam menangani konflik kronis seperti Israel-Palestina. Dengan menghilangkan beban administratif dan birokrasi yang berbelit-belit, lembaga ini menjanjikan kecepatan eksekusi yang luar biasa. Namun, efisiensi ini datang dengan harga yang sangat mahal bagi integritas global. Representasi dan akuntabilitas dikorbankan demi hasil yang cepat dan kasat mata. Lebih jauh lagi, model “bayar untuk berperan” ini menciptakan hambatan struktural bagi negara-negara di Global South. Bagi banyak negara berkembang, satu miliar dolar AS bukanlah sekadar pilihan anggaran, melainkan jumlah yang mustahil untuk dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan domestik mereka. Akibatnya, tata kelola perdamaian dunia akan semakin terpolarisasi, dikuasai oleh blok negara kaya dan mitra strategisnya, sementara negara-negara yang paling rentan terhadap konflik justru terdorong ke pinggiran proses pengambilan keputusan, menjadi penonton dalam drama yang menentukan nasib mereka sendiri.
Fenomena ini mencerminkan redefinisi fundamental atas makna kerja sama global. Multilateralisme tradisional berangkat dari asumsi bahwa masalah global adalah tanggung jawab kolektif yang harus diselesaikan melalui dialog inklusif. Sebaliknya, tata kelola transaksional memandang masalah global sebagai hambatan operasional yang harus diselesaikan oleh mereka yang memiliki sumber daya paling besar. PBB mungkin tidak akan menghilang dalam waktu dekat, namun keberadaan Board of Peace berisiko meminggirkan peran PBB menjadi sekadar lembaga pemberi stempel legitimasi, atau bahkan dilewati sepenuhnya ketika dianggap menghalangi kepentingan aktor-aktor besar. Jika model Board of Peace ini berhasil menghimpun dana masif dan menunjukkan hasil fisik di Gaza, besar kemungkinan model serupa akan direplikasi dalam menangani krisis lingkungan, pandemi, atau konflik wilayah lainnya, yang pada akhirnya akan mempermanenkan sistem dunia di mana hak untuk berpendapat ditentukan oleh saldo rekening negara.
Pada akhirnya, proyek Board of Peace di Gaza menyingkap risiko besar dari perdamaian yang dipaksakan dari atas ke bawah tanpa landasan keadilan politik yang kuat. Rekonstruksi fisik yang megah sekalipun tidak akan mampu menjamin stabilitas jangka panjang jika tidak menjawab persoalan mendasar mengenai tanggung jawab moral, hukum internasional, dan representasi masyarakat yang terdampak. Investasi finansial memang krusial, namun ia tidak bisa menggantikan proses politik yang partisipatif. Dunia kini berada di persimpangan jalan: apakah kita akan mempertahankan sistem yang—meskipun cacat—tetap menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan hukum internasional, ataukah kita akan menyerah pada tatanan baru di mana perdamaian dikelola layaknya portofolio bisnis oleh segelintir elit global? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah masa depan kemanusiaan akan dibangun di atas fondasi keadilan bersama atau sekadar menjadi hasil dari transaksi ekonomi yang paling menguntungkan bagi pemegang modal terbesar.
