Situasi ekonomi makro dan dinamika pasar komoditas pangan di Indonesia kembali menghadapi tantangan serius, terutama pada sektor peternakan dan distribusi daging. Laporan terkini menyoroti adanya disonansi signifikan antara harga pokok produksi dan daya beli konsumen, yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas. Fenomena ini tercermin dari kenaikan harga karkas di Rumah Potong Hewan (RPH) yang signifikan, berbanding terbalik dengan kondisi daya beli masyarakat yang justru mengalami penurunan drastis. Konflik kepentingan dan kegagalan intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga komoditas strategis ini menjadi sorotan utama, mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga dan kelangsungan usaha di sektor hilir.
Kenaikan harga karkas di RPH bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan indikasi dari serangkaian masalah struktural dalam rantai pasok daging nasional. Dari hulu hingga hilir, berbagai faktor saling terkait menciptakan tekanan harga yang tak terhindarkan. Peningkatan biaya operasional RPH, mulai dari harga sapi timbang hidup, biaya logistik, tenaga kerja, hingga energi, semuanya berkontribusi pada lonjakan harga karkas. Pada saat yang sama, masyarakat dihadapkan pada realitas ekonomi yang sulit. Inflasi yang terus merangkak naik, stagnasi pendapatan, dan tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan, secara kolektif menggerus kemampuan daya beli. Akibatnya, konsumsi daging, yang seringkali dianggap sebagai indikator kesejahteraan, kini menjadi barang mewah bagi sebagian besar keluarga, memicu penurunan permintaan yang semakin memperparah kondisi pasar.
Keresahan ini diungkapkan secara gamblang oleh Wahyu Santoso, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), yang menyoroti kegagalan janji pemerintah. “Jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah ternyata tidak terealisasi. Harga sapi dari feedlot tetap tinggi, harga karkas ikut naik, sementara daya beli masyarakat sedang lemah,” kata Wahyu. Pernyataan ini bukan hanya keluhan, melainkan sebuah alarm keras mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar komoditas vital. Janji untuk menstabilkan harga sapi timbang hidup, yang seharusnya memberikan kepastian bagi peternak dan pedagang, ternyata hanya menjadi angin lalu, meninggalkan pelaku pasar dalam ketidakpastian dan kerugian.
Akar Masalah: Lonjakan Harga Sapi dari Feedlot
Pangkal dari permasalahan ini dapat ditelusuri pada tingginya harga sapi dari unit penggemukan atau feedlot. Feedlot merupakan mata rantai krusial dalam pasokan daging, di mana sapi-sapi bakalan digemukkan sebelum siap potong. Harga sapi dari feedlot dipengaruhi oleh berbagai komponen biaya yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah harga pakan. Pakan, terutama jagung, bungkil kedelai, dan bahan baku lainnya, seringkali mengalami fluktuasi harga yang signifikan, baik karena faktor musim, kondisi iklim global, maupun nilai tukar mata uang. Ketergantungan pada pakan impor atau bahan baku pakan yang harganya terikat pada pasar global membuat feedlot sangat rentan terhadap gejolak ekonomi internasional. Selain itu, biaya logistik untuk pengiriman sapi bakalan dan pakan, biaya operasional kandang, upah tenaga kerja, serta biaya kesehatan hewan juga turut membebani feedlot. Ketika biaya-biaya input ini melonjak, feedlot tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga jual sapi timbang hidup mereka kepada RPH atau pedagang perantara.
Kegagalan jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup yang dijanjikan pemerintah selama dua pekan juga menjadi titik krusial. Jaminan tersebut, yang mungkin dimaksudkan sebagai intervensi jangka pendek untuk meredam gejolak, ternyata tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat atau sumber daya yang memadai untuk menahan tekanan pasar yang masif. Kebijakan ini bisa jadi tidak diiringi dengan subsidi yang cukup, kontrol harga yang efektif, atau pasokan yang diatur secara strategis. Akibatnya, setelah periode jaminan tersebut berakhir, atau bahkan sebelum itu, tekanan pasar kembali mendominasi, menyebabkan harga sapi dari feedlot kembali merangkak naik. Ini menunjukkan bahwa solusi jangka pendek tanpa penanganan akar masalah struktural hanya akan menjadi penunda masalah, bukan penyelesai masalah.
Daya Beli Masyarakat yang Tergerus: Ancaman Terhadap Konsumsi Daging
Di sisi lain spektrum, daya beli masyarakat terus tergerus oleh berbagai tekanan ekonomi. Data makroekonomi menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut, laju inflasi, terutama pada sektor pangan, seringkali melebihi kenaikan pendapatan riil masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, seperti minyak goreng, telur, dan beras, semakin mempersempit alokasi anggaran rumah tangga untuk membeli daging. Stagnasi upah minimum di beberapa daerah, ditambah dengan tingkat pengangguran yang masih belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi, semakin memperparah situasi ini. Bagi banyak keluarga, prioritas beralih dari konsumsi protein hewani berkualitas tinggi ke pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih mendesak. Penurunan daya beli ini secara langsung berdampak pada volume penjualan daging di pasar, yang pada gilirannya dapat memicu penumpukan stok di RPH atau pedagang, menciptakan siklus negatif yang merugikan seluruh rantai pasok.
Implikasi dari kondisi ini sangat luas, tidak hanya berdampak pada industri daging tetapi juga pada kesehatan dan gizi masyarakat. Penurunan konsumsi daging, yang merupakan sumber protein hewani esensial, dapat mempengaruhi status gizi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Dari perspektif ekonomi, situasi ini juga mengancam kelangsungan usaha pedagang daging eceran, warung makan, dan sektor kuliner yang sangat bergantung pada pasokan daging dengan harga stabil. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang penutupan usaha dan peningkatan angka pengangguran di sektor terkait. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga di hulu, tetapi juga pada penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan riil, pengendalian inflasi yang lebih efektif, dan program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Melihat kompleksitas permasalahan ini, pemerintah perlu merumuskan strategi jangka panjang yang lebih holistik. Ini mencakup diversifikasi sumber pakan ternak untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor, pengembangan peternakan rakyat yang lebih efisien dan mandiri, serta peningkatan infrastruktur logistik untuk menekan biaya distribusi. Selain itu, transparansi dalam penetapan harga di setiap mata rantai pasok, mulai dari feedlot hingga pedagang eceran, juga krusial untuk mencegah praktik spekulasi yang dapat memperkeruh kondisi pasar. Tanpa langkah-langkah strategis yang terpadu dan berkelanjutan, disonansi antara harga karkas yang melambung tinggi dan daya beli masyarakat yang terpuruk akan terus menjadi bayang-bayang gelap bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)
