Dalam lanskap geopolitik yang terus bergeser, wacana mengenai masa depan Greenland sempat memicu perdebatan sengit di kancah internasional, terutama setelah munculnya gagasan kontroversial dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengakuisisi wilayah otonom Denmark tersebut. Salah satu model akuisisi yang sempat dipertimbangkan, dan menjadi preseden historis yang menarik, adalah status pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantánamo, Kuba. Wilayah ini telah berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat sejak tahun 1903 melalui sebuah perjanjian sewa permanen yang unik dan seringkali menjadi subjek perselisihan. Perjanjian tersebut, yang ditandatangani setelah Perang Spanyol-Amerika, memberikan AS hak yurisdiksi dan kendali penuh atas area tersebut, meskipun Kuba mempertahankan kedaulatan nominal. Model Guantánamo, dengan karakteristik kendali jangka panjang tanpa transfer kedaulatan penuh, mungkin dilihat sebagai cetak biru potensial untuk mengamankan kepentingan strategis AS di Greenland tanpa sepenuhnya mengintegrasikan wilayah tersebut sebagai negara bagian. Namun, kompleksitas hukum internasional, perbedaan konteks sejarah dan politik antara Kuba dan Denmark, serta status otonomi Greenland sendiri, membuat perbandingan ini sangat problematis. Ketidakjelasan mengenai opsi-opsi semacam inilah yang kemungkinan besar mendasari perubahan sikap Presiden Trump di forum ekonomi global Davos, di mana ia secara mengejutkan membatalkan ancaman penggunaan militer untuk mencaplok Greenland. Keputusan ini, yang secara implisit mengisyaratkan adanya pendekatan diplomatik atau kerangka kerja yang berbeda, disambut dengan kelegaan yang mendalam oleh para sekutu NATO-nya, yang sebelumnya sangat prihatin dengan potensi destabilisasi dan pelanggaran norma internasional.
Kekhawatiran para sekutu NATO bukanlah tanpa dasar. Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) didirikan pada tahun 1949 di atas prinsip fundamental Pasal 5, yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih anggotanya di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua. Prinsip pertahanan kolektif ini adalah landasan aliansi trans-Atlantik yang telah menjaga stabilitas global selama lebih dari tujuh dekade. Dalam konteks ini, ancaman penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat, sebagai anggota kunci NATO, terhadap Greenland—wilayah yang secara konstitusional merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, sesama anggota NATO—akan menjadi pelanggaran serius terhadap Pasal 5. Denmark sendiri telah menegaskan dengan sangat gamblang bahwa tindakan militer oleh satu sekutu terhadap sekutu lainnya akan secara efektif mengakhiri aliansi trans-Atlantik tersebut, yang mana Amerika Serikat adalah mitra utamanya dan tulang punggung pertahanannya. Pernyataan tegas dari Kopenhagen ini menyoroti betapa seriusnya implikasi dari gagasan akuisisi paksa tersebut, tidak hanya bagi hubungan bilateral AS-Denmark, tetapi juga bagi kohesi dan kredibilitas seluruh aliansi NATO. Skenario seperti itu akan menciptakan preseden yang berbahaya, merusak kepercayaan di antara anggota, dan berpotensi memicu keruntuhan tatanan keamanan global yang telah dibangun dengan susah payah.
Di tengah ketegangan diplomatik ini, pengumuman tentang adanya “kerangka kerja” oleh Presiden Trump, yang muncul setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, memicu gelombang kekhawatiran yang signifikan di Greenland. Masyarakat dan pemerintah otonom Greenland merasa bahwa masa depan mereka sedang dinegosiasikan tanpa kehadiran atau persetujuan mereka, sebuah pelanggaran terhadap hak-hak otonomi dan penentuan nasib sendiri. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, pada saat itu, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahnya sama sekali tidak meminta Rutte untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat atas nama mereka. Sebaliknya, tujuan utama dari komunikasi dengan Rutte adalah untuk memastikan bahwa “garis merah” Greenland disampaikan secara langsung dan tidak ambigu kepada Presiden Trump. Garis merah ini mencakup penolakan tegas terhadap segala bentuk akuisisi paksa atau negosiasi tanpa partisipasi penuh dari pemerintah Greenland. Hingga saat ini, Perdana Menteri Rutte belum secara eksplisit mengkonfirmasi isi pembicaraannya dengan Trump mengenai Greenland, dan sikapnya yang kerap memuji Presiden Trump justru menuai kritik tajam. Kritikus berpendapat bahwa Rutte, dengan kehati-hatian diplomatiknya, mungkin telah gagal untuk secara efektif mewakili kepentingan Greenland atau bahkan membela prinsip-prinsip kedaulatan dan otonomi di hadapan pemimpin AS, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang peran Belanda dalam dinamika geopolitik yang sensitif ini.
Mengapa Trump menginginkan Greenland? Apakah karena mineralnya?
Motivasi di balik ketertarikan Presiden Trump terhadap Greenland tampaknya bersifat ganda, mencakup pertimbangan strategis keamanan dan potensi kekayaan sumber daya alam. Dari perspektif pertahanan, Presiden Trump menyatakan bahwa Greenland merupakan bagian integral dari rencananya untuk membangun sistem pertahanan rudal canggih yang ia sejuluki “Golden Dome.” Sistem ini, yang namanya merujuk pada sistem pertahanan rudal Israel yang terkenal, dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi serangan rudal balistik dari kekuatan rival seperti Rusia dan China. Lokasi geografis Greenland yang strategis di Samudra Arktik, dengan kedekatannya dengan rute penerbangan rudal antarbenua dan potensi sebagai lokasi penempatan radar peringatan dini, menjadikannya aset tak ternilai bagi arsitektur pertahanan rudal. Dari Greenland, sistem radar dan interceptor dapat memberikan waktu peringatan yang lebih panjang dan jangkauan intersepsi yang lebih efektif terhadap ancaman yang datang dari Lingkar Arktik. Trump juga menyiratkan bahwa sekutu-sekutu Eropa dapat berpartisipasi dan bekerja sama dalam upaya pertahanan kolektif ini, yang akan memperkuat keamanan trans-Atlantik secara keseluruhan. Visi ini menempatkan Greenland bukan hanya sebagai properti, melainkan sebagai pilar krusial dalam strategi pertahanan nasional Amerika Serikat di era persaingan kekuatan besar yang semakin intens.
Namun, di sisi lain, Greenland juga menyimpan cadangan mineral langka yang sangat besar dan sebagian besar belum dimanfaatkan, yang menjadi daya tarik ekonomi dan strategis yang tak kalah penting. Mineral-mineral ini, yang dikenal sebagai unsur tanah jarang (rare earth elements), sangat krusial bagi berbagai teknologi modern yang membentuk tulang punggung ekonomi digital dan transisi energi global. Mereka adalah komponen esensial dalam produksi ponsel genggam, kendaraan listrik, turbin angin, peralatan militer canggih, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Unsur-unsur seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium, yang diyakini melimpah di Greenland, sangat vital untuk pembuatan magnet super kuat yang digunakan dalam motor listrik dan generator. Saat ini, China mendominasi pasokan global unsur tanah jarang, menciptakan kerentanan rantai pasokan bagi negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Dengan mengendalikan akses ke cadangan mineral Greenland, AS dapat mengurangi ketergantungannya pada China dan mengamankan pasokan untuk industri teknologi dan pertahanannya. Meskipun Presiden Trump tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Amerika Serikat mengincar kekayaan mineral Greenland sebagai satu-satunya motif, ia menegaskan bahwa kendali AS atas pulau tersebut “menempatkan semua pihak dalam posisi yang sangat baik, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan mineral.” Pernyataan ini secara jelas menggarisbawahi motif ganda yang mendorong ketertarikan AS: kebutuhan akan keamanan strategis yang diperkuat oleh lokasi geografis Greenland, dan keinginan untuk mengamankan akses terhadap sumber daya mineral kritis yang vital bagi masa depan teknologi dan ekonomi global.
- Negara mana yang mungkin menjadi sasaran Trump setelah Venezuela?
- Persaingan China dan negara-negara Barat meraih kekayaan unsur tanah jarang di dalam perut Greenland
- Mengapa Donald Trump ingin beli Greenland?
- Lautan es di Greenland meleleh secara tidak lazim, peneliti peringatkan dampaknya ke dunia
- PM Denmark “kesal” Trump batalkan lawatan ke Denmark karena keinginan membeli Greenland ditolak
- Ukraina simpan kekayaan unsur tanah jarang – Mengapa Trump sangat menginginkannya?
