Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi memberikan persetujuannya terhadap penunjukan Thomas Djiwandono untuk menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keputusan krusial ini diambil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Juda Agung yang telah mengajukan pengunduran diri. Proses penetapan ini merupakan hasil dari rapat internal yang mendalam di Komisi XI, dan selanjutnya akan diajukan ke forum rapat paripurna DPR RI guna mendapatkan pengesahan final yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.
Mukhamad Misbakhun, selaku Ketua Komisi XI DPR RI, mengonfirmasi bahwa kesepakatan penunjukan Thomas Djiwandono dicapai melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Beliau menekankan bahwa keputusan ini telah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh fraksi yang terwakili dalam Komisi XI. Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa hasil rapat internal ini bersifat final bagi Komisi XI dan akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk memperoleh legalitas melalui pengesahan resmi.
“Telah dilakukan kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan diputuskan bahwa rapat internal Komisi XI diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Djiwandono. Hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat di komisi XI dan akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok,” ujar Misbakhun kepada awak media di lingkungan Kompleks Parlemen RI pada hari Senin, tanggal 26 Januari.
Evaluasi Kualifikasi dan Visi Thomas Djiwandono
Menurut pandangan Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, Thomas Djiwandono dinilai sebagai sosok yang memiliki kapasitas dan penerimaan luas di kalangan seluruh partai politik yang ada di DPR RI. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada aspek penerimaan politik, tetapi juga pada pemahaman mendalam yang dimiliki oleh Thomas mengenai esensi sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sinergi ini dianggap sangat vital dan strategis dalam upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertimbangannya adalah bahwa Bapak Thomas adalah figur yang dapat diterima oleh seluruh partai politik dan figur Bapak Thomas menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya, menggarisbawahi bobot pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Sebelum proses penunjukan ini mencapai tahap akhir, Thomas Djiwandono telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang komprehensif, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam sesi presentasi dan evaluasinya, Thomas, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, secara lugas memaparkan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif solid dan stabil. Beliau menyoroti beberapa indikator kunci yang mendukung argumennya.
Thomas secara spesifik menyebutkan bahwa tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan, pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga pada level yang positif, serta ketahanan yang kuat dari sektor keuangan menjadi pilar-pilar utama yang menopang kokohnya perekonomian nasional. Ia berpendapat bahwa tren penurunan inflasi yang sedang berlangsung memberikan prospek dan ruang gerak yang lebih luas bagi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
“Inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya,” ujar Thomas, menekankan optimisme yang didasari oleh data.
Lebih lanjut, dalam paparannya, Thomas juga mempresentasikan gambaran kinerja ekonomi Indonesia yang dinilainya cukup tangguh dan resilien dalam menghadapi dinamika ketidakpastian global yang terus berkembang. Ia merujuk pada data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga yang tercatat sebesar 5,04 persen, diiringi dengan tingkat inflasi yang berada pada level rendah dan terkendali. Angka-angka ini menjadi bukti nyata stabilitas yang dicapai.
“Inflasi kita sangat terkendali di 2,9 persen. Sebenarnya kalau dikeluarkan emas itu di angka sekitar 1,5 persen,” katanya, memberikan detail lebih lanjut mengenai pengendalian inflasi.
Selain dari sisi pengendalian harga (inflasi), Thomas mengemukakan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia juga tercermin secara jelas dari performa sektor riil dan sektor eksternal. Ia mengamati bahwa aktivitas di sektor manufaktur masih menunjukkan tren ekspansif, sektor keuangan terbukti memiliki ketahanan yang memadai terhadap berbagai potensi guncangan, dan yang tak kalah penting, neraca perdagangan Indonesia secara konsisten mencatatkan surplus dalam jangka waktu yang panjang. Keberlanjutan surplus ini menjadi indikator kesehatan eksternal perekonomian.
“Surplus neraca perdagangan kita tetap baik. Sudah selama 67 bulan terakhir tetap konsisten surplus,” ujarnya, menyoroti rekam jejak positif neraca perdagangan.
Dalam rangka memetakan arah kebijakan ke depan, Thomas Djiwandono memperkenalkan sebuah kerangka strategi tematik yang ia beri nama “Gerak”. Strategi ini dirancang sebagai sebuah pendekatan kebijakan yang adaptif dan dinamis, dengan tujuan utama untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan. Kerangka “Gerak” ini dibangun di atas lima pilar utama yang saling terkait dan komplementer, dimulai dari penguatan tata kelola yang baik hingga akselerasi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan.
“Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini. Yang pertama adalah governance,” ucapnya, mengawali penjelasan mengenai pilar-pilar strategi.
Beliau memberikan penekanan kuat bahwa seluruh strategi yang diusung dan akan diimplementasikan akan senantiasa berada dalam koridor independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Meskipun demikian, Thomas menegaskan bahwa penguatan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya akan terus ditingkatkan secara proaktif. Sinergi ini dipandang sebagai elemen penting untuk efektivitas kebijakan tanpa mengorbankan prinsip independensi.
“Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi bank Indonesia,” tegas Thomas, mengklarifikasi komitmen terhadap independensi BI.
Lebih lanjut, Thomas Djiwandono menggarisbawahi betapa krusialnya peran sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam upaya mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bersifat inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya keras menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Keterpaduan kebijakan diyakini akan menjadi katalisator utama.
“Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga,” ujarnya, mengidentifikasi area fokus utama dalam sinergi kebijakan.
Profil Mendalam Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, lahir di ibu kota negara, Jakarta, pada tanggal 7 Mei 1972. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Latar belakang keluarga yang kuat di bidang ekonomi dan pemerintahan ini turut membentuk perjalanan hidup dan kariernya. Di lingkungan keluarga, Tommy juga dikenal sebagai kakak kandung dari Budisatrio Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Secara garis keturunan, Tommy memiliki ikatan darah yang erat dengan tokoh nasional, Presiden Prabowo Subianto. Ibundanya, Biantiningsih Miderawati, adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto. Lebih jauh lagi, nenek Tommy, R.M. Margono Djojohadikusumo, adalah sosok pendiri yang bersejarah bagi Bank Negara Indonesia (BNI) 45. Sementara itu, sang ayah, Soedradjad Djiwandono, memiliki rekam jejak yang gemilang sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia dan kini aktif berkiprah sebagai seorang akademisi dan pengajar di Nanyang Technological University, Singapura, sebuah institusi pendidikan terkemuka.
Dalam kehidupan pribadinya, Thomas Djiwandono telah membangun rumah tangga dan dikaruniai tiga orang anak. Riwayat pendidikannya mencerminkan kedalaman dan keluasan wawasan akademisnya. Ia memulai jenjang pendidikan tingginya dengan meraih gelar sarjana di bidang studi sejarah dari Haverford College, sebuah institusi pendidikan seni liberal terkemuka di Pennsylvania, Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi magisternya dengan fokus pada Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), yang berlokasi di Washington D.C., Amerika Serikat.
Perjalanan karier profesional Thomas Djiwandono dimulai dari ranah jurnalistik. Pengalaman awalnya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 menjadi pijakan penting. Kemudian, ia melanjutkan kiprahnya di dunia media sebagai wartawan di Indonesia Business Weekly pada tahun 1994. Setelah mengasah kemampuan di bidang jurnalisme, Tommy memutuskan untuk beralih ke sektor keuangan. Ia sempat mengabdikan diri sebagai analis di Whitlock NatWest Securities, sebuah firma sekuritas terkemuka yang berbasis di Hong Kong.
Pada tahun 2006, Thomas Djiwandono memasuki dunia korporasi dengan mengambil peran penting sebagai Deputy CEO di Arsari Group, sebuah entitas bisnis yang bergerak di sektor agribisnis. Selain bergelut di dunia bisnis, Tommy juga menunjukkan minatnya pada sektor publik dengan mencoba peruntungannya di bidang politik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.
Selama keterlibatannya dalam kancah politik, Thomas Djiwandono tercatat memiliki peran aktif dalam mendampingi Prabowo Subianto, termasuk pada saat kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2014 yang mempertemukannya dengan Joko Widodo. Dalam periode krusial tersebut, ia memegang tanggung jawab penting dalam mengoordinasikan kebutuhan logistik bagi Koalisi Merah Putih (KMP), sebuah koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Bendahara Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Thomas Djiwandono secara resmi diangkat dalam kabinet pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Juli 2024, menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Peran dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan kemudian berlanjut dan dipercayakan kembali pada Kabinet Merah Putih yang mulai menjabat sejak Oktober 2025, dengan memegang jabatan yang sama sebagai Wakil Menteri Keuangan.
