Jakarta, Indonesia – Pemerintah Republik Indonesia telah melancarkan mobilisasi besar-besaran untuk mengatasi dampak bencana pascabanjir yang menyisakan endapan lumpur tebal di Kabupaten Aceh Tamiang. Operasi pemulihan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dalam upaya komprehensif ini, ribuan personel dari berbagai lintas instansi dan lembaga pendidikan kedinasan telah dikerahkan, menandakan keseriusan pemerintah dalam memulihkan wilayah yang terdampak parah. Fokus utama dari pengerahan pasukan gabungan ini adalah membersihkan material sedimen yang masif, memulihkan fasilitas publik, dan mengembalikan denyut nadi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Aceh Tamiang yang sempat terhenti.
Skala Bencana dan Kerentanan Geografis Aceh Tamiang
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Aceh Tamiang, sebagai wilayah dataran rendah (lowland), merupakan salah satu daerah yang paling terpukul oleh bencana alam yang terjadi sebelumnya. Karakteristik geografis sebagai dataran rendah menjadikannya sangat rentan terhadap penumpukan endapan lumpur yang terbawa arus banjir dari hulu. Endapan lumpur ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga meresap ke berbagai sektor esensial kehidupan masyarakat, mulai dari permukiman warga, lahan pertanian, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur vital. Selain Aceh Tamiang, Mendagri juga menyoroti beberapa wilayah dataran rendah lainnya di Sumatera yang memerlukan perhatian serius dan penanganan serupa, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026. Rapat koordinasi tersebut menjadi platform strategis untuk menyelaraskan langkah dan sumber daya antarlembaga dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana.
Endapan lumpur menjadi persoalan krusial dengan dampak yang meluas dan multidimensional. Secara langsung, material sedimen ini melumpuhkan aktivitas pemerintahan, menghambat akses terhadap layanan publik, dan merusak infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta jaringan utilitas. Lebih jauh, dampak tersebut merembet ke sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, mengancam mata pencarian, mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah, serta menghambat perputaran roda perekonomian lokal. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang sempat mengalami kelumpuhan total pascabencana. Kantor-kantor pemerintahan tidak dapat berfungsi, layanan publik terhenti, dan koordinasi menjadi sangat sulit. Namun, berkat upaya keras dan pengerahan sumber daya yang masif, kondisi ini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. “Alhamdulillah untuk pemerintahan Tamiang, tadinya mati total, sekarang sudah aktif, sudah bersih,” ujar Tito, menyoroti progres signifikan dalam mengembalikan fungsi administratif dan kebersihan lingkungan di pusat-pusat pemerintahan.
Mobilisasi Sumber Daya Nasional: Ribuan Personel untuk Pemulihan
