Jakarta, Indonesia – Thomas Djiwandono, seorang figur yang memiliki rekam jejak kuat di berbagai sektor, telah resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031. Pengesahan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 27 Januari. Penunjukan ini menandai sebuah langkah krusial dalam penguatan kepemimpinan di bank sentral, mengingat peran vital Deputi Gubernur dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Thomas Djiwandono, dalam pernyataan pertamanya setelah pengesahan, secara tegas menyampaikan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia, sebuah prinsip fundamental yang menjadi pilar utama kredibilitas dan efektivitas bank sentral di seluruh dunia. Independensi ini memastikan bahwa keputusan moneter diambil berdasarkan analisis ekonomi murni, bebas dari intervensi politik jangka pendek, demi mencapai target inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, Thomas Djiwandono juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, sebuah isu yang telah ia sampaikan sebelumnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). “Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” ujar Thomas Djiwandono saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, pada tanggal yang sama. Sinergi antara kebijakan fiskal, yang dikelola oleh pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terkait pengeluaran dan perpajakan, dengan kebijakan moneter, yang diatur oleh BI melalui suku bunga dan likuiditas, adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Tanpa koordinasi yang baik, kedua kebijakan ini berpotensi saling menghambat, misalnya kebijakan fiskal ekspansif yang tidak diimbangi kebijakan moneter yang hati-hati dapat memicu inflasi, atau sebaliknya. Komitmen Thomas terhadap harmonisasi ini menunjukkan pemahaman mendalamnya akan dinamika makroekonomi dan kebutuhan akan pendekatan holistik dalam pengelolaan ekonomi negara.
Proses Verifikasi dan Dukungan Parlemen
Sebelum pengesahannya di Rapat Paripurna, Thomas Djiwandono telah melalui serangkaian proses ketat, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI. Uji ini berlangsung pada Senin, 26 Januari, sehari sebelum Rapat Paripurna. Proses fit and proper test merupakan tahapan krusial di mana calon pejabat publik dievaluasi secara menyeluruh mengenai kompetensi, integritas, visi, dan rekam jejaknya. Dalam kesempatan tersebut, Thomas Djiwandono menegaskan bahwa ia telah mengikuti seluruh aturan dan prosedur yang berlaku dengan baik. “DPR secara khusus pimpinan Komisi XI, anggota dewan dari Komisi XI yang kemarin saya sudah melalui fit and proper secara baik, saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada,” ujarnya. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhannya terhadap regulasi, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses evaluasi berjalan lancar dan transparan, tanpa hambatan berarti, dan mendapatkan persetujuan dari para anggota dewan yang berwenang.
Dukungan kuat terhadap pencalonan Thomas Djiwandono juga datang dari Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun. Misbakhun secara eksplisit menilai Thomas sebagai figur yang memiliki kapasitas untuk diterima oleh seluruh spektrum partai politik di parlemen. Penilaian ini sangat penting bagi seorang pejabat bank sentral, karena posisi tersebut memerlukan dukungan lintas partai untuk menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari politisasi. Selain penerimaan politik yang luas, Misbakhun juga menyoroti pemahaman Thomas Djiwandono yang sangat kuat mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertimbangannya adalah bahwa Bapak Thomas adalah figur yang dapat diterima oleh seluruh partai politik dan figur Bapak Thomas menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap Misbakhun. Penjelasan Thomas yang dinilai “sangat bagus” ini menunjukkan kemampuannya dalam mengartikulasikan visi dan strateginya secara meyakinkan di hadapan para pembuat kebijakan, sebuah kualitas esensial untuk peran kepemimpinan di Bank Indonesia.
Jejak Rekam dan Latar Belakang Keluarga Berpengaruh
Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia adalah putra sulung dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Latar belakang keluarganya yang kuat dalam dunia ekonomi dan pemerintahan memberikan fondasi yang kokoh bagi perjalanan kariernya. Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang terkemuka, dan saat ini masih aktif berkiprah sebagai pengajar di Nanyang Technological University, Singapura, menunjukkan dedikasi yang berkelanjutan pada bidang akademik dan keuangan internasional. Lingkungan keluarga yang kental dengan diskursus ekonomi dan kebijakan publik tentu telah membentuk pemahaman Thomas sejak dini. Selain itu, Thomas juga dikenal sebagai kakak dari Budisatrio Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI, melanjutkan tradisi keluarga dalam pelayanan publik dan keterlibatan aktif dalam kancah politik nasional. Keberadaan dua bersaudara di ranah kebijakan dan legislasi menunjukkan pengaruh keluarga yang signifikan dalam pembangunan negara.
Garis keturunan Thomas Djiwandono semakin mengukuhkan posisinya sebagai figur dengan latar belakang yang istimewa. Melalui sang ibu, Biantiningsih Miderawati, Tommy memiliki hubungan darah langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di mana sang ibu merupakan kakak kandung dari Presiden terpilih tersebut. Hubungan keluarga ini menempatkan Thomas dalam jaringan sosial dan politik yang sangat luas dan berpengaruh. Lebih jauh lagi, Biantiningsih Miderawati adalah putri dari Soemitro Djojohadikusumo, seorang ekonom dan negarawan legendaris Indonesia yang dikenal sebagai “arsitek ekonomi Indonesia”. Soemitro Djojohadikusumo adalah tokoh sentral dalam perumusan kebijakan ekonomi pasca-kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan serta Menteri Perdagangan. Warisan intelektual dan pengabdian Soemitro Djojohadikusumo memberikan dimensi historis yang mendalam pada latar belakang Thomas. Dengan demikian, Thomas Djiwandono datang ke Bank Indonesia tidak hanya dengan kualifikasi akademis dan profesional yang mumpuni, tetapi juga dengan warisan keluarga yang kaya akan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, dan pemerintahan, menjadikannya sosok yang sangat diperhitungkan dalam jajaran pimpinan bank sentral.
