Sebanyak 15,3 juta individu di usia produktif di Indonesia masih terperangkap dalam jurang ketidakaksesan terhadap layanan keuangan formal, sebuah fenomena yang diungkapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai prioritas utama yang mendesak untuk diatasi. Angka mengejutkan ini, yang mencakup penduduk berusia antara 15 hingga 69 tahun pada tahun 2025, mengindikasikan kesenjangan signifikan dalam inklusi keuangan nasional. LPS, melalui Ketua Dewan Komisionernya, Anggito Abimanyu, menargetkan penurunan drastis angka ini menjadi 13 juta jiwa pada tahun 2026, sebuah ambisi yang menuntut kolaborasi lintas sektoral dan strategi edukasi yang komprehensif. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: bagaimana LPS dan para pemangku kepentingan lainnya berencana menjembatani kesenjangan ini dan memastikan setiap warga negara produktif memiliki akses terhadap manfaat fundamental dari perbankan di era digital ini?
Mengurai Kesenjangan Inklusi Keuangan: Tantangan 15,3 Juta Jiwa
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memetakan sebuah realitas yang mengkhawatirkan: 15,3 juta penduduk Indonesia yang berada dalam usia produktif, yang didefinisikan sebagai rentang usia 15 hingga 69 tahun, belum memiliki rekening perbankan. Angka ini, yang tercatat pada tahun 2025, menjadi sorotan utama LPS karena merefleksikan hambatan signifikan dalam akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, secara gamblang menyampaikan temuan ini, menggarisbawahi bahwa memiliki rekening bank bukan sekadar fasilitas, melainkan kunci untuk membuka pintu berbagai layanan keuangan esensial yang dapat menunjang kehidupan ekonomi individu.
Fenomena ini tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi juga merupakan tantangan strategis bagi LPS dan seluruh ekosistem keuangan nasional. Tanpa akses ke rekening bank, jutaan individu usia produktif ini berpotensi kehilangan kesempatan untuk menabung secara aman, berinvestasi, mengakses kredit produktif, melakukan transaksi keuangan secara efisien, bahkan menerima bantuan sosial atau gaji secara digital. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pribadi mereka dan secara agregat, memperlambat kemajuan ekonomi negara.
Target Ambisius dan Strategi Kolaboratif: Menuju 13 Juta Jiwa pada 2026
Menyadari urgensi dan implikasi luas dari isu ini, LPS telah menetapkan target yang ambisius: menekan jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening hingga mencapai angka 13 juta jiwa pada tahun 2026. Target penurunan sebesar 2,3 juta jiwa ini bukanlah tugas yang ringan, melainkan memerlukan sebuah strategi yang terencana matang dan eksekusi yang efektif. Anggito Abimanyu menekankan bahwa upaya ini tidak akan dilakukan secara mandiri oleh LPS.
Untuk mencapai target tersebut, LPS akan menggandeng berbagai otoritas keuangan lainnya yang merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Anggota KSSK ini meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini sangat krusial karena masing-masing lembaga memiliki peran dan kapabilitas unik dalam mendorong inklusi keuangan. Kementerian Keuangan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung, BI sebagai bank sentral dapat mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sementara OJK sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mendorong inovasi produk serta layanan keuangan yang lebih inklusif.
Lebih lanjut, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa strategi yang akan dijalankan mencakup kampanye, edukasi, dan literasi keuangan yang masif. Salah satu program unggulan yang disebutkan adalah “LIKE IT”, yang dirancang untuk menguatkan kepercayaan dan perlindungan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Program-program semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pada akhirnya, mendorong masyarakat untuk membuka dan memanfaatkan rekening perbankan. Edukasi yang tepat sasaran akan membantu mengatasi berbagai hambatan, mulai dari ketidakpahaman tentang manfaat rekening, kekhawatiran terhadap biaya, hingga isu kepercayaan terhadap lembaga keuangan.
Peran KSSK dalam Memperluas Akses Keuangan
Keterlibatan anggota KSSK dalam upaya memperluas akses keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan esensi dari strategi yang komprehensif. Kementerian Keuangan, misalnya, dapat mengintegrasikan program-program inklusi keuangan dalam kebijakan anggaran dan pembangunan nasional. Hal ini bisa berupa insentif bagi lembaga keuangan yang berhasil menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani, atau dukungan bagi pengembangan infrastruktur keuangan di daerah-daerah terpencil.
Bank Indonesia, dengan perannya sebagai pengatur sistem pembayaran, memiliki kekuatan besar untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital yang terhubung dengan rekening bank. Inisiatif seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah contoh nyata bagaimana BI berupaya mempermudah transaksi non-tunai bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui BI, edukasi mengenai pentingnya transaksi digital yang aman dan efisien dapat disebarluaskan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya benar-benar ramah terhadap masyarakat yang baru pertama kali mengaksesnya. OJK dapat mendorong inovasi dalam produk tabungan mikro, layanan perbankan digital yang mudah digunakan, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan dan perlindungan konsumen yang efektif. Selain itu, OJK juga berperan dalam menetapkan standar literasi keuangan yang harus dipenuhi oleh industri jasa keuangan.
Menjaga Stabilitas Keuangan dan Mendorong Intermediasi
Di samping fokus pada perluasan akses, LPS juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan tingkat bunga penjaminan simpanan. Keputusan LPS untuk mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum pada level 3,50 persen, di bank perekonomian rakyat (BPR) pada level 6,00 persen, dan valuta asing (valas) di bank umum pada level 2,00 persen, berlaku mulai 1 Februari 2026 hingga 31 Mei 2026. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan matang terhadap kondisi ekonomi makro dan upaya menjaga kepercayaan deposan.
Namun, LPS juga melihat adanya peluang untuk mendorong intermediasi perbankan lebih lanjut. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menyatakan bahwa LPS mendorong adanya penurunan suku bunga simpanan oleh bank, sejalan dengan tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan. Hal ini penting mengingat saat ini, pergerakan suku bunga simpanan dan suku bunga penjaminan belum sepenuhnya selaras. Penurunan suku bunga simpanan yang lebih agresif oleh bank dapat berdampak positif pada penurunan suku bunga kredit, yang pada gilirannya akan membuat akses terhadap pembiayaan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk mereka yang baru saja mulai menggunakan layanan perbankan.
