Dalam lanskap digital yang terus berkembang pesat, akurasi dan integritas data kependudukan menjadi fondasi krusial bagi stabilitas nasional, efisiensi layanan publik, dan keamanan sistem keuangan. Sorotan tajam terhadap peran vital ini datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang pada Rabu, 28 Januari 2026, di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, menguraikan secara mendalam bagaimana data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi kunci strategis. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026, sebuah forum penting bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita”. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data Dukcapil tidak hanya mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, dan mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tetapi juga menjadi pendorong utama pengembangan layanan keuangan digital serta benteng pertahanan terhadap ancaman keamanan siber, melalui keunggulan biometrik yang akurat dan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pilar Utama Integritas Data Nasional
Pertemuan Tahunan PPATK Bidang Pelaporan Tahun 2026, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan tingkat tinggi dari berbagai lembaga vital, menjadi platform strategis bagi Mendagri untuk menggarisbawahi urgensi data kependudukan. Tema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” secara eksplisit menyoroti komitmen kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercakup dalam Asta Cita, melalui penguatan fondasi sistem keuangan yang bersih dan terpercaya. Kehadiran Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menegaskan bahwa isu integritas data ini merupakan agenda nasional yang melibatkan koordinasi lintas sektoral yang kuat.
