Pada penghujung Desember 2025, Republik Islam Iran sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia internasional, kali ini akibat gelombang protes sipil yang meluas dan intensif. Akar dari ketidakpuasan publik ini sangat dalam, berpusat pada kekhawatiran ekonomi yang akut, terutama terkait dengan lonjakan inflasi yang tidak terkendali dan depresiasi drastis nilai tukar mata uang nasional, rial. Inflasi yang melambung tinggi telah secara signifikan mengikis daya beli masyarakat Iran, membuat harga kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan melambung di luar jangkauan banyak keluarga. Penurunan nilai rial terhadap mata uang asing tidak hanya memperparah inflasi dengan membuat barang impor menjadi sangat mahal, tetapi juga menciptakan iklim ketidakpastian ekonomi yang merusak kepercayaan investor dan masyarakat umum, memicu spekulasi dan penimbunan. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi yang sangat besar bagi jutaan warga Iran, yang merasa tercekik oleh krisis biaya hidup dan prospek masa depan yang semakin suram, mendorong mereka untuk turun ke jalan menyuarakan frustrasi dan tuntutan perubahan.
Ketegangan yang sudah membara ini mencapai titik didih baru pada tanggal 8 Januari, ketika aksi protes yang awalnya sporadis dan terisolasi mulai menunjukkan peningkatan intensitas dan jangkauan geografis. Pemicu utama eskalasi ini adalah seruan yang bergema dari Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang digulingkan dalam Revolusi Islam tahun 1979. Dari pengasingannya, Pahlavi menyerukan persatuan dan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa, sebuah panggilan yang menemukan resonansi di tengah-tengah masyarakat yang putus asa. Sebagai simbol monarki yang pernah berkuasa dan figur oposisi yang signifikan, seruannya memberikan dorongan moral dan legitimasi bagi gerakan protes, menarik lebih banyak partisipan dan memperluas cakupan demonstrasi ke berbagai kota di seluruh negeri. Namun, respons pemerintah tidak kalah cepat dan tegas. Pada hari yang sama, sebagai upaya untuk meredam koordinasi dan penyebaran informasi di antara para demonstran, akses internet di seluruh Iran dilaporkan diblokir secara total. Pemutusan akses ini secara efektif memutuskan komunikasi warga Iran dengan dunia luar dan membatasi kemampuan mereka untuk mengorganisir diri, sebuah taktik umum yang digunakan oleh rezim otoriter untuk mengendalikan narasi dan membungkam perbedaan pendapat.
Pembatasan Informasi dan Eskalasi Kekerasan
Pemblokiran internet, yang merupakan langkah represif signifikan, memiliki dampak multifaset yang merugikan. Selain menghambat kemampuan demonstran untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan aksi mereka, tindakan ini juga secara efektif membatasi aliran informasi keluar dari Iran, mempersulit media internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk mendapatkan gambaran akurat tentang situasi di lapangan. Ini menciptakan “tirai besi” digital yang memungkinkan pemerintah untuk bertindak dengan impunitas yang lebih besar, jauh dari sorotan dan pengawasan global. Bagi warga Iran, pemutusan internet bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran mendasar terhadap hak kebebasan berekspresi dan akses informasi, yang semakin memperparah rasa frustrasi dan kemarahan terhadap pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, gelombang protes yang awalnya didorong oleh tuntutan ekonomi bergeser menjadi konfrontasi yang lebih keras. Di sejumlah kota besar dan kecil, demonstrasi damai berubah menjadi bentrokan sengit antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, termasuk polisi anti huru-hara dan pasukan Basij. Para demonstran, yang semakin berani dan putus asa, mulai meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah yang secara langsung menargetkan kepemimpinan tertinggi dan sistem politik Iran, menunjukkan pergeseran dari keluhan ekonomi murni menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih fundamental. Slogan-slogan tersebut sering kali mencerminkan kemarahan terhadap korupsi, salah urus, dan represi yang dirasakan. Sayangnya, eskalasi ini tidak datang tanpa biaya. Laporan-laporan mulai bermunculan mengenai jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, baik di kalangan demonstran maupun aparat keamanan. Setiap laporan tentang korban menambah lapisan tragedi pada situasi tersebut, memicu siklus balas dendam dan memperdalam jurang pemisah antara pemerintah dan rakyatnya. Verifikasi jumlah pasti korban menjadi sangat sulit di tengah pemblokiran informasi dan sensor ketat, namun laporan-laporan awal mengindikasikan bahwa kekerasan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menyoroti risiko kemanusiaan yang melekat dalam setiap konfrontasi skala besar.
Dinamika Geopolitik: Respon Internasional dan Ancaman AS
Bersamaan dengan krisis internal yang memanas di Iran, dinamika geopolitik internasional juga memainkan peran krusial. Pada akhir Desember, bertepatan dengan awal gelombang protes, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan sikap tegas Washington terhadap Teheran. Trump secara eksplisit menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan dukungan penuh untuk “serangan baru” terhadap Iran jika negara itu terbukti melanjutkan atau mengintensifkan pengembangan program rudal balistik dan nuklirnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari kebijakan “tekanan maksimum” yang diterapkan oleh pemerintahan Trump, yang telah menarik AS dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) dan menerapkan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Kekhawatiran global terhadap ambisi nuklir dan rudal Iran telah menjadi sumber ketegangan yang konstan di Timur Tengah, dan ancaman Trump menggarisbawahi keseriusan situasi tersebut, menempatkan Iran di bawah pengawasan militer dan diplomatik yang intens dari Washington.
Ancaman Trump tidak berhenti di situ. Dengan eskalasi kekerasan di Iran dan laporan-laporan mengenai korban jiwa, Presiden AS kemudian meningkatkan retorikanya dengan ancaman yang lebih langsung dan mengerikan. Ia mengancam akan melancarkan “serangan besar” ke Iran jika ada pengunjuk rasa yang terbunuh oleh pasukan keamanan pemerintah. Pernyataan ini secara dramatis mengaitkan respons militer AS dengan situasi hak asasi manusia di Iran, mengubah dinamika internal menjadi potensi pemicu konflik regional yang lebih luas. Ancaman semacam itu, meskipun mungkin dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada rezim Iran agar menahan diri, juga berisiko memperburuk situasi, memprovokasi respons balik dari Teheran, atau bahkan memberikan alasan bagi intervensi asing. Lebih lanjut, Trump juga berjanji untuk “mendukung rakyat Iran jika diperlukan,” sebuah janji yang meskipun terdengar simpatik, namun ambigu dalam implementasinya. Apakah dukungan ini berarti bantuan kemanusiaan, dukungan politik bagi oposisi, atau bahkan intervensi yang lebih langsung, masih menjadi pertanyaan terbuka. Janji semacam itu dapat dilihat sebagai harapan bagi para demonstran, tetapi juga sebagai campur tangan dalam urusan internal Iran oleh pemerintah Teheran, yang kemungkinan akan menolaknya dengan keras.
Secara keseluruhan, situasi di Iran pada akhir 2025 dan awal 2026 merupakan sebuah krisis multifaset yang melibatkan tekanan ekonomi internal, ketidakpuasan politik yang meluas, respons represif pemerintah, dan intervensi retoris dari kekuatan global. Gelombang protes yang dipicu oleh inflasi dan depresiasi rial, diperparah oleh seruan tokoh oposisi dan pemblokiran internet, telah berubah menjadi bentrokan kekerasan dengan laporan korban jiwa. Di tengah kekacauan ini, ancaman dan janji dari Presiden AS Donald Trump menambah lapisan kompleksitas pada krisis, mengaitkan nasib para demonstran dengan potensi respons militer AS dan memperingatkan dunia akan risiko eskalasi yang lebih besar. Masa depan Iran, dan stabilitas regional secara keseluruhan, tampaknya sangat bergantung pada bagaimana dinamika internal dan eksternal ini akan berkembang dalam waktu dekat.
