Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginisiasi sebuah pertemuan strategis yang merangkum para menteri kunci di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tertutup ini adalah implementasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional, dengan penekanan khusus pada sektor mineral dan batu bara (minerba). Pertemuan ini, yang berlangsung hingga menjelang malam, mencerminkan urgensi pemerintah dalam memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan seluruh rakyatnya, sekaligus merespons dinamika kebijakan pengelolaan SDA yang terus berkembang.
Fokus Strategis pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan sebuah langkah proaktif untuk mengevaluasi dan memperkuat strategi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kehadiran sejumlah menteri dari berbagai lintas kementerian menunjukkan betapa pentingnya isu ini dalam agenda pembangunan nasional. Sekretariat Kabinet, melalui rilis resminya, mengonfirmasi bahwa rapat tersebut diselenggarakan untuk membahas secara mendalam bagaimana kekayaan alam strategis Indonesia, terutama yang terkandung dalam sektor mineral dan batu bara, dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo, dalam arahannya, secara tegas meminta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat. Formulasi ini harus berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar, yang berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mampu memaksimalkan nilai tambah bagi negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penekanan pada “kepentingan nasional yang lebih besar” mengindikasikan adanya dorongan untuk menggeser paradigma dari sekadar eksploitasi menjadi pengelolaan yang holistik dan berjangka panjang.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan pemaparan detail mengenai tata kelola sumber daya mineral. Paparan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, mekanisme perizinan, hingga upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk mineral. Dalam keterangannya usai rapat, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan konstruktif yang akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang demokratis dalam memimpin kabinetnya, di mana setiap kebijakan publik harus melalui diskusi, perdebatan, dan persetujuan kolektif dari seluruh anggota kabinet yang relevan.
Kehadiran Menteri Kunci dan Ruang Lingkup Pembahasan
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah menteri yang memegang peranan penting dalam perekonomian dan tata kelola pemerintahan. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang perannya krusial dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan pengelolaan SDA. Turut hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengindikasikan adanya potensi kolaborasi riset dan pengembangan teknologi dalam optimalisasi pengelolaan SDA. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga hadir, menandakan fokus pada aspek investasi dan percepatan hilirisasi industri berbasis SDA.
Selain itu, pejabat penting lainnya yang turut serta dalam rapat tersebut antara lain Kepala Badan Pengelola Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Kepala BUMN menunjukkan adanya perhatian terhadap peran BUMN dalam pengelolaan dan pengembangan sektor SDA. Sekretaris Kabinet berperan dalam memastikan kelancaran administrasi dan tindak lanjut dari setiap keputusan yang diambil dalam rapat.
Dalam konteks pembahasan, fokus utama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) tidak terlepas dari kontribusi signifikan sektor ini terhadap pendapatan negara dan potensi hilirisasi yang masih sangat luas. Presiden Prabowo, melalui rapat ini, ingin memastikan bahwa kebijakan yang ada saat ini sudah optimal dalam mengamankan cadangan SDA, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri, dan memastikan bahwa keuntungan dari ekstraksi SDA benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi yang harus dijaga melalui pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan berdaya saing.
Menariknya, pada hari yang sama, beberapa pejabat kabinet lainnya juga terlihat menyambangi Istana Kepresidenan, meskipun agendanya berbeda. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dilaporkan menemui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pembahasan mereka menyentuh program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti “Sekolah Rakyat” yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, serta upaya swasembada pangan yang merupakan pilar penting ketahanan nasional. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, juga terlihat hadir di Istana, namun tujuan kunjungannya belum dirinci oleh pihak Istana Kepresidenan.
Secara keseluruhan, pertemuan di Istana Kepresidenan pada 28 Januari 2026 ini merupakan penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Fokus pada sektor mineral dan batu bara, serta keterlibatan menteri-menteri kunci, menunjukkan keseriusan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam jangka panjang demi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.
