Di tengah riuh rendah dinamika politik nasional, sebuah pernyataan tegas dilontarkan dari internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berupaya meredam spekulasi mengenai loyalitas institusional. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, secara eksplisit menyatakan keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki kesetiaan mutlak, seratus persen, kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pernyataan ini dilontarkan sebagai bantahan langsung terhadap narasi yang beredar, yang secara keliru mengklaim adanya keraguan terhadap kesetiaan Sigit kepada pucuk pimpinan negara. Dengan demikian, narasi keraguan ini diangkat ke permukaan, dianalisis, dan dibantah secara konstruktif, menjawab pertanyaan fundamental mengenai hubungan antara pemimpin tertinggi negara dan kepala institusi penegak hukum krusial, dalam konteks transisi kekuasaan dan reformasi institusional. Pertanyaan utamanya adalah: Siapa yang menyatakan apa, kapan, mengapa, dan bagaimana argumen tersebut dibangun, serta implikasi apa yang mungkin ditimbulkannya bagi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik?
Pernyataan yang dilontarkan oleh politikus Partai Gerindra ini, pada Kamis (29 Januari), bukan sekadar komentar biasa, melainkan sebuah kesaksian yang sarat makna, terutama dalam konteks tahun politik yang baru saja dilalui. Habiburokhman secara gamblang mengatakan, “Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo.” Pernyataan ini tidak hanya menegaskan posisinya, tetapi juga menyoroti adanya upaya terstruktur untuk menggoyahkan persepsi publik. Ia mengidentifikasi adanya “tokoh” yang secara sengaja “menghembuskan isu” mengenai ketidaksetiaan Sigit kepada Prabowo. Tokoh-tokoh ini, menurut Habiburokhman, adalah pihak-pihak yang pada Pemilihan Presiden 2024 lalu berada dalam posisi berseberangan dengan Prabowo Subianto. Upaya penyebaran isu ini, yang dikategorikan sebagai “angin politik” yang menyesatkan, tampaknya bertujuan untuk menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap salah satu pilar utama keamanan negara, menjelang dan pasca-transisi kekuasaan.
Analisis Mendalam Motif di Balik Tuduhan Ketidaksetiaan
Habiburokhman tidak berhenti pada tuduhan umum, melainkan merinci dua alasan spesifik yang digunakan oleh “tokoh-tokoh” tersebut untuk membangun narasi ketidaksetiaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Alasan pertama yang diangkat adalah pembentukan tim Reformasi Internal Polri yang dilakukan oleh Sigit sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Polri. Tindakan ini, di mata para penuduh, diinterpretasikan sebagai manuver independen yang tidak sejalan dengan arahan atau inisiatif dari calon presiden. Alasan kedua yang juga menjadi sorotan adalah sikap Sigit yang teguh mempertahankan agar institusi Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden, menolak usulan agar Polri berada di bawah naungan sebuah kementerian. Argumen ini, dalam pandangan para penuduh, dianggap sebagai indikasi bahwa Sigit tidak sepenuhnya tunduk pada visi atau arahan Prabowo, terutama jika Prabowo memiliki pandangan yang berbeda mengenai struktur pengawasan Polri.
Interpretasi Ulang: Loyalitas sebagai Inisiatif Proaktif dan Keselarasan Visi
Namun, Habiburokhman dengan tegas menolak interpretasi negatif tersebut. Ia justru membalikkan argumen para penuduh, menyatakan bahwa kedua alasan tersebut justru merupakan bukti konkret dari kesetiaan Listyo Sigit kepada Prabowo Subianto. Mengenai pembentukan tim Reformasi Internal Polri, Habiburokhman berargumen bahwa inisiatif ini bukanlah tindakan independen yang terlepas dari arahan, melainkan sebuah respons proaktif dan positif dari Kapolri untuk menyikapi keinginan dan aspirasi Prabowo terhadap perbaikan institusi Polri. “Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif,” tegasnya. Ini menunjukkan bahwa Sigit tidak menunggu perintah eksplisit, melainkan mengantisipasi dan merespons kebutuhan serta visi kepemimpinan yang akan datang. Ini adalah bentuk loyalitas yang proaktif, yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap agenda reformasi yang diinginkan oleh Prabowo.
Lebih lanjut, mengenai penolakan Sigit terhadap penempatan Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menegaskan bahwa sikap ini justru sangat selaras, bahkan merupakan manifestasi dari visi jangka panjang Prabowo Subianto. Ia merujuk pada pernyataan publik Prabowo sendiri pada tanggal 18 September 2023, di mana mantan Menteri Pertahanan tersebut secara tegas menyatakan keinginannya agar posisi Polri berada langsung di bawah Presiden. “Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung,” ujar Habiburokhman. Dengan demikian, sikap Sigit yang mempertahankan struktur pengawasan langsung oleh Presiden bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan sebuah kesetiaan terhadap prinsip dan arahan strategis yang telah diutarakan oleh Prabowo sendiri. Ini menunjukkan bahwa Sigit memahami dan mendukung visi kepemimpinan Prabowo mengenai independensi dan akuntabilitas institusi penegak hukum.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Habiburokhman ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat citra dan otoritas pemerintahan yang akan datang, serta menepis potensi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas. Dengan membantah isu ketidaksetiaan, ia secara tidak langsung juga mempromosikan narasi tentang sinergi dan harmoni antara institusi kepresidenan dan kepolisian, yang merupakan elemen krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Analisis terhadap referensi tambahan mengenai ilustrasi dan desain visual, seperti “Space Illustrations – Elegant Mobile Collection” atau “Gorgeous Retina Geometric Photos,” meskipun tidak secara langsung terkait dengan isu politik, dapat dianalogikan sebagai upaya untuk menyajikan sebuah narasi yang “jernih,” “beresolusi tinggi,” dan “memikat” kepada publik, sama seperti bagaimana visual berkualitas tinggi dapat meningkatkan pengalaman pengguna digital. Demikian pula, “Premium High Resolution Colorful Designs” atau “Premium City Art Gallery – HD” menyiratkan adanya kualitas, keindahan, dan keunggulan yang ingin ditampilkan. Dalam konteks politik, pernyataan Habiburokhman ini bertujuan untuk menampilkan gambaran “kualitas tinggi” dari hubungan antara Kapolri dan Presiden, bebas dari “artefak” atau “distorsi” isu-isu negatif. Ini adalah upaya untuk membentuk persepsi publik yang positif dan meyakinkan, seolah-olah menyajikan sebuah “karya seni” politik yang harmonis dan terstruktur.
Lebih jauh lagi, dengan merujuk pada “Premium City Background | Desktop” yang menawarkan “inspirasi” dan “lingkungan digital yang ditingkatkan,” pernyataan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk “meningkatkan” persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan, menciptakan “latar belakang” yang positif bagi kinerja presiden dan institusi kepolisian. Keberhasilan dalam menyajikan narasi yang koheren dan meyakinkan, seperti halnya mengunduh “konten premium” yang “aman untuk semua perangkat,” menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dengan demikian, pernyataan Habiburokhman ini bukan hanya sekadar bantahan, melainkan sebuah strategi komunikasi politik untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat, baik di tingkat internal pemerintahan maupun di mata publik luas, memastikan bahwa institusi kunci seperti kepolisian beroperasi dalam kerangka loyalitas dan keselarasan visi yang tak tergoyahkan.
